Polemik Perkawinan Usia Anak: Menikah atau Berzina?

Jerat perkawinan usia anak. Ilustrasi oleh Rizkia dari unicef.org
 
"Aku menyaksikan sejumlah temanku dipukuli karena mereka menolak perkawinan usia anak."
-Sonita Alizadeh-

Manusia waras tahu sama tahu bahwa menikah memang mudah. Ya, menikah itu kan syarat utamanya adanya sepasang pengantin, wali nikah, saksi nikah, mahar dan penghulu. Nggak sampai 10 menit, sepasang manusia bisa sah jadi suami-istri. Tapi, mengelola pernikahan pun merawat keturunan hasil pernikahan itu tidak mudah. Bahkan, orang-orang yang telah berumah tangga selama puluhan tahun lamanya seringkali mengalami kekacauan dan kehancuran dalam pernikahan mereka. Maka dari itu, sangat aneh jika orang-orang dewasa yang punya banyak masalah dalam pernikahannya justru berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak mereka yang masih piyik-piyik untuk menikah. Bagaimana bisa menikah dijadikan obat dalam menangani masalah sosial yang kompleks? 

"Daripada pacaran, daripada berzina ya nikahin aja!" gitu sih alasan klasik para manusia dewasa yang bahkan nggak bahagia dengan pernikahan mereka. Seringkali, saking orangtua nggak ngerti cara mengisi waktu dengan anak-anak mereka di masa puber, jalan pintas mengerikan ini digunakan; untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai orangtua. 

"Yahh, kalau menikah bisa menghindarkan orang dari berzina, mengapa justru banyak pezina adalah mereka yang sudah menikah bahkan memiliki anak?" dan mereka akan menjawabnya bahwa manusia dewasa yang mengkhianati pasangannya dengan melakukan perselingkuhan karena kurang iman saja. Nah, mengapa jadi pasang standar ganda untuk mereka yang lajang lawan mereka yang telah menikah? Padahal seharusnya, alasan menikahkan anak remaja karena mereka mati gaya, seharusnya orang dewasa nggak sempat berselingkuh dong karena sibuk mengurus keluarganya. 


Menikah adalah hak setiap orang yang menginginkannya. Namun, perkawinan usia anak lain cerita. Jika menikah merupakan obat mujarab bagi setiap persoalan dalam dunia manusia, lantas mengapa bangsa kita begitu terbelakang dalam urusan kesehatan, ekonomi dan pendidikan? Jika perkawinan bisa membuat seorang anak miskin otomatis kaya raya karena rezekinya melimpah, lantas mengapa masyarakat kita justru banyak tinggal di bantaran kali, lingkungan kumuh, susah makan dan bahkan jadi gelandangan? Tidakkah para orang tua mau menjadi 'orang tua' yang sejati yang tidak menjadikan anak-anaknya beban baik dalam konteks ekonomi dan moral? Mengapa anak-anak itu dilahirkan jika kemudian dianggap beban yang menyusahkan? Mengapa anak-anak itu dibuat dengan percintaan yang hangat, romantis, penuh gairah dan harapan, jika kemudian mereka tak dijamin dari segala jenis ancaman termasuk perkawinan usia anak? 

Perkawinan Usia Anak (PUA) sangat berbeda dengan pernikahan dini sebagaimana yang selama ini salah dipahami banyak orang. PUA merupakan praktik pernikahan anak dibawah usia minimal yang ditetapkan Undang-Undang. Di Indonesia, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun berbasis pada UU No. 16/2019 sebagai Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika selama pandemi, justru Pengadilan Agama sebagai lembaga negara mengabulkan dispensasi usia agar anak-anak dibawah umur bisa menikah, maka kita ada dalam kondisi lembaga negara melanggar produk kebijakan buatan lembaga negara yang lain yaitu DPR RI. Bagaimana sebaiknya kita fenomena menyikapi ini? 

Kita nggak mungkin berdiam diri dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga lain atas anak-anak mereka adalah urusan privat keluarga itu. Sebab, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keputusan yang diambil sebuah keluarga bisa berdampak pada kehidupan sebuah bangsa secara umum. Perkawinan Usia Anak bagaimanapun juga akan menggiring bangsa kita pada masalah lain seperti soal kesehatan ibu dan anak; stunting dan kekurangan gizi; hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, jika masyarakat kita kualitas SDMnya rendah, jangan harap bisa bersaing di pasar bebas tenaga kerja. Yang ada, bangsa kita akan selalu dikenal sebagai bangsa babu, sebab tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri melulu untuk pekerjaan-pekerjaan berkualitas dan berpendapatan rendah. 

Menikah atau berzina, adalah perbandingan yang tidak masuk akal dan cenderung sebagai pembodohan. Menikah bukan satu-satunya jawaban agar anak remaja untuk tidak pacaran dan berzina, karena urusan pernikahan tidak sesederhana perkara agar anak remaja tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Justru, jika para orangtua memberi jawaban atas masalah pubertas remaja dengan menikahkan mereka, menunjukkan bahwa mereka sedang melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai orangtua; sekaligus menunjukkan ketidakmampuan orang tua menjawab persoalan-persoalan lintas generasi, serta kegagalan orang tua menjembatani kesenjangan antar generasi. 

SELAMA PANDEMI, 64.211 ANAK MENIKAH DI BAWAH UMUR!
Sepanjang tahun 2020, terdapat 64.211 kasus perkawinan usia anak. Angka ini meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019, yaitu sebanyak 23.136 kasus. Berdasarkan temuan Komnas Perempuan, alasan orangtua menikahkan anak mereka sebab 'mati gaya' selama pandemi karena sekolah libur sehingga anak tidak memiliki aktivitas sosial memadai; kondisi ekonomi; hingga kehamilan di luar nikah. Nah, lumayan heran sih bagaimana dalam situasi social distancing selama pandemi, banyak remaja justru mengalami kehamilan diluar nikah. Katanya karena para remaja kebanyakan mengakses video porno melalui gawai; dan yeah mungkin karena buruknya komunikasi dalam keluarga sehingga anak-anak itu melarikan diri pada segala jenis hiburan yang bisa mereka peroleh di dunia maya. Ngeri juga, sih!

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingginya angka perkawinan usia anak dibawah usia 18 tahun sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi rendah. Kelompok ini cenderung menganggap anak perempuan sebagai beban ekonomi, sehingga orangtua memilih melepaskan tanggung jawab dengan menikahkan anaknya sedini mungkin. Sistem sosial di Indonesia membuat perempuan cenderung menikah lebih dini dibandingkan lelaki. BPS mencatat pada tahun 2020 saja sebanyak 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun, sedangkan lelaki hanya 0,34%. Sementara itu, sebanyak  27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun dan lelaki hanya 6,40%. Perbandingannya begitu tinggi dan menurutku ini meresahkan, karena seakan-akan anak perempuan benar-benar merupakan beban ekonomi keluarga. 

Kasus perkawinan usia anak tidak bisa dilihat hanya sebagai 'perkawinan di bawah umur' semata, melainkan merembet ke banyak isu. Anak yang menikah dibawah usia 15 tahun jelas mengalami putus sekolah karena harus mengurus rumah tangga, terlebih jika pernikahan dilakukan jika pengantin perempuan telah hamil di luar nikah. Tingginya angka perkawinan usia anak dibawah 18 tahun menunjukkan angka mutlak setinggi itu anak putus sekolah. Nah, kalau anak sudah putus sekolah, artinya mereka dijauhkan dari kesempatan mendalami ilmu pengetahuan dan mengasah keterampilan. Sudah bisa ditebak, mereka akan terjun bebas menjadi kelompok sumber daya manusia dengan kualitas rendah, yang akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Terlebih bagi perempuan, karena mereka hamil dan melahirkan di usia sangat muda, saat sistem reproduksi belum siap, maka rentan mengalami berbagai masalah kesehatan baik bagi diri mereka maupun anak-anak yang dilahirkan. Kalau sudah begini, banyak pihak akan direpotkan dan banyak anggaran negara harus digelontorkan untuk menangani dampak ganda perkawinan usia anak. 

PUA MELANGGAR HAK-HAK ANAK (RIGHTS OF THE CHILD) 
The United Nations on the Conventions of the Rights of the Child (UNCRC) atau Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada tahun 1989. Nah, konvensi PBB tentang hak-hak anak ini merupakan perjanjian hak asasi manusia level internasional demi melindungi dan menjamin hal anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1990 yang dilanjutkan dengan mengadopsi hak-hak anak ke dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Boleh juga pembaca menonton video di bawah ini untuk memahami mengapa sih anak-anak di seluruh dunia memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan dijamin oleh orang dewasa, dan oleh negara di mana si anak tinggal.

Mengapa anak-anak memiliki hak yang harus dijamin? Karena anak-anak di seluruh dunia merupakan generasi masa depan. Orang dewasa harus memberikan perlindungan dan jaminan setidaknya 10 hak anak agar mereka bisa hidup dengan baik. Bagaimanapun juga, tidak setiap anak di dunia bisa menikmati kehidupan yang baik, di mana bahkan jutaan anak menderita kekurangan gizi, hidup di lingkungan penuh konflik dan peperangan, hingga tinggal di wilayah dengan lingkungan tercemar. Jutaan anak juga sulit mengakses pendidikan dan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Jutaan anak juga dibungkam hak-haknya oleh orang dewasa sehingga harus mengalami kehidupan yang tidak nyaman sejak kecil, salah satunya perkawinan usia anak yang juga terjadi di Indonesia. Bayangkan saja jika di negeri makmur dan anak seperti Indonesia saja ribuan anak masih terjebak perkawinan usia anak, lantas bagaimana kabar anak-anak di negara penuh konflik dan perang, termasuk di pengungsian. Menyedihkan dan mengenaskan sekali nasib anak-anak ini, bukan? 
10 Hak-Hak Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. 

Hak-hak anak ini pertama-tama harus dilindungi dan dijamin oleh keluarga si anak, seperti hak atas nama (identitas) saat dilahirkan, termasuk segala dokumen kewarganegaraan yang menyertai anak. Seiring pertumbuhannya, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam bahaya, hak atas makan minum bergizi untuk mendukung pertumbuhannya, hak atas kesehatan, hak bermain, hak atas pendidikan dan seterusnya hingga anak berusia 18 tahun. Oh ya, kategori anak dalam UU Perlindungan Anak tuh manusia usia 0-18 tahun. Sehingga, setiap warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke bawah masih dalam kategori anak-anak. Karena pada usia ini mereka masih berstatus sebagai anak-anak, maka manusia dewasa nggak boleh membebankan mereka dengan tanggung jawab sebagai orang dewasa, seperti menikah. Karena pada dasarnya, jika mengacu ada sistem pendidikan di Indonesia, setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar hingga lulus tingkat SMA/MA/SMK. Hal ini juga sesuai dengan revisi UU Perkawinan pada 2019 lalu, di mana usia pernikahan di Indonesia tuh minimal 19 tahun. Sehingga mereka yang menikah dibawah usia itu dikategorikan menikah pada usia anak dan itu berlawanan dengan hukum, termasuk melanggar konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. 

Download disini: Paspor Hak Anak

Sekarang, mari kita bahas mengapa perkawinan usia anak itu melanggar ha-hak anak. Betapapun banyak orang menyatakan bahwa menikah di usia anak itu lebih baik dalam menjaga moral sesuai ajaran agama atau adat istiadat, tetap saja melanggar hak anak. Mari kita bahas sesuai urutan saja ya. Pertama, jika seorang anak berusia belasan tahun harus menikah, maka kemungkinan besar ia akan putus sekolah. Hasil diset menyebutkan bahwa 90% anak yang melakukan perkawina usia anak ini putus sekolah lho. Ini melanggar hak anak mendapatkan pendidikan. Saat si anak sudah kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketarampilan, maka kesempatan untuk memiliki pekerjaan berpenghasilan besar pun musnah. Si anak yang menikah ini akan terseret dalam lingkaran setan kemiskinan karena harus melaksanakan tanggung jawab saat belum siap secara mental, spiritual dan finansial. 

Kedua, perkawinan usia anak merupakan bentuk orang dewasa menolah memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bahaya. Begini ceritanya: saat anak memasuki dunia pernikahan dalam usia yang belum matang, anak berpotensi mengalami berbagai masalah. Misalnya, karena anak belum paham cara bertanggung jawab, maka anak akan mengalami kebingungan dalam menjalankan perannya dalam pernikahan, termasuk memberi nafkah. Terlebih bagi anak perempuan yang akan mengalami aktivitas seksual, hamil dan melahirkan saat sistem reproduksinya belum siap. Perempuan yang hamil saat sistem reproduksinya belum matang cenderung mengalami komplikasi lho, termasuk keguguran, ahir prematur hingga kematian. Jika ada orang berkata bahwa perempuan zaman dulu menikah usia belasan tahun dan baik-baik saja, maka jawab saja bahwa orang zaman dulu juga bikin candi pada usia belasan tahun kok kalian nggak bisa ngapa-ngapain selain nyuruh anak-anak kawin? Kenapa sih orang dewasa tuh suka mengambil jalan pintas atas berbagai masalah dengan kawin, kawin, kawin sementara hidup mereka sendiri susah gara-gara menikah? 

Ketiga, saat anak-anak usia belasan tahun harus putus sekolah karena terjerat dalam perkawinan usia anak; maka kemungkinan besar mereka akan tumbuh sebagai sumber daya manusia berkualitas rendah. Dalam dunia kerja, SDM berkualitas rendah hanya akan memperoleh pekerjaan-pekerjaan dengan penghasilan rendah. Kalau sudah begini, akan ebrdampak pada daya beli yang rendah di mana mereka nggak bisa membeli makanan bergizi, nggak bisa punya rumah memadai, nggak bisa mengakses kesehatan, dan mungkin nggak bisa mengakses pendidikan untuk anak-anak mereka. SDM berkualitas rendah ini sebagian besar akan terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan informal yang juga rentan tidak mendapatkan perlindungan kerja dan jaminan pengaman sosial. Kalau sudah begini, mereka nggak bisa terlepas dari jerat lingkaran setan kemiskinan. Akhirnya, banyak pihak akan direpotkan demi mengejar ketertinggalan bangsa kita. 

Jika pada 2020 terdapat 64.211 anak terjerat dalam perkawinan usia anak, dan angka ini ditambah dengan korban-korban PUA dari tahun sebelumnya, sebut saja 5 tahun sebelumnya, bisa dibayangkan berapa jumlah generasi muda bangsa ini yang terjerat masuk ke lingkaran setan kemiskinan? Jika ribuan generasi muda itu tidak mampu mneolong dirinya sendiri dalam meningkatkan keterampilan, maka mereka akan tergilas dalam roda perekonomian yang semakin tahun semakin mengarah pada moderninasi berbasis robot. Kalau sudah demikian, maka bonus demografi tahun 2030 yang kita bangga-banggakan itu tak ubahnya bagai buih di lautan, jumlahnya melimpah tapi kualitasnya rendah. Lalu, dengan kualitas SDM yan rendah bagaimana kita percaya diri menyambut Indonesia Emas 2045? 

ALASAN MANUSIAWI MENOLAK PERKAWINAN USIA ANAK 
Aku tuh suka sebel sama orang yang sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah yang nggak becus mengelola negara, sehingga membuat rakyat menderita. Padahal di sisi lain rakyat sendiri yang membuat hidup mereka menderita, salah satunya dengan melakukan perkawinan usia anak. Secara logika, bagaimana masyarakat Indonesia bisa sejahtera jika para orangtua yang hidupnya sengsara juga ikut menjebloskan anak-anaknya pada kesengsaraan dengan menikahkan mereka pada usia anak, saat mereka bahkan belum mengasah keterampilan untuk bertarung dalam hidup. Apapun alasannya, perkawinan usia anak tuh hanya mengantarkan si anak pada kesengsaraan, sehingga harus dilarang dan dihentikan: 
  • Perkawinan usia anak merupakan salah satu penyebab tingginya angka perceraian: angka perceraian pasangan muda di Indonesia sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa perceraian yang dialami pasangan usia 20-24 tahun adalah mereka yang menikah dibawah usia 18 tahun, alias yang mengalami perkawinan usia anak. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik, mental dan spiritual yang belum matang untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan. 
  • Perkawinan usia anak berdampak buruk pada kualitas sumberdaya manusia: perkawinan yang dilakukan anak-anak berusia dibawah 18 tahun memaksa anak putus sekolah, sehingga ia kurang bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan. Data menunjukkan bahwa 90% anak perempuan yang bercerai pada usia 20-24 tahun putus sekolah saat menikah. Kalau sudah begini, generasi muda akan rentan menjadi pengangguran, atau jika bekerja hanya akan bekerja di sektor dengan penghasilan rendah. Tidak heran jika secara otomatis ini akan menaikkan jumlah sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas rendah dan tidak mampu berdaya saing di pasar tenaga kerja global. 
  • Perkawinan usia anak menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): anak perempuan yang menikah dibawah usia 15 tahun rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, prevalensinya meningkat hingga 50%. Selain karena adanya ketimpangan relasi kuasa karena faktor usia, juga karena belum mampu menahan emosi sehingga persoalan rumah tangga sering dihadapi dengan pertengkaran alih-alih berkomunikasi dengan cara yang baik. 
  • Perkawinan usia anak menyebabkan berbagai isu kesehatan: perempuan yang menikah pada usia anak cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan hingga kematian saat melahirkan. Perempuan yang menikah pada usia 10-14 tahun cenderung beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil atau melahirkan, dibandingkan kelompok yang menikah pada usia 20-24 tahun. Sementara resiko yang dialami kelompok usia 15-19 tahun adalah dua kali lipat. Resiko lain yang dihadapi perempuan yang hamil saat masih remaja adalah kelahiran bayi prematur dan stunting. Bahkan, pengetahuan yang belum matang tentang kontrasepsi dan hubungan seksual terlalu dini bisa menyebabkan tertular virus HIV/AIDS.  
  • Perkawinan usia anak menghambat sejumlah agenda pembangunan nasional: ada banyak sekali program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan hingga meningkatkan kesehatan warganya. Namun, jika banyak masyarakat melakukan perkawinan usia anak yang berdampak buruk pada banyak hal, jelas akan menghambat agenda pembangunan nasional. Bagaimanapun juga, pembangunan nasional hanya dapat dicapai oleh warga negara yang siap dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, dengan pengetahuan dan keterampilan terbaik. 

Jadi, saat ada pihak yang mengatakan bahwa menikahkan anak dibawah umur dianggap jalan terbaik daripada mereka berzina, sebaiknya kita mengingatkan mereka bahwa kehidupan pernikahan itu bukan semata urusan seksual. Dari 24 jam dalam sehari, seks hanya mengambil sedikit waktu dibandingkan dengan kegiatan mencari uang, mengurus rumah tangga, hingga mengasuh anak. Orang tua juga harus diingatkan bahwa apa gunanya mereka menjadi orang tua jika tidak mampu membangun komunikasi dengan anak sendiri, tidak mampu mengerti anak sendiri dan membuang mereka pada pernikahan usia anak atas alasan ekonomi maupun moral demi melepaskan diri dari tanggung jawab. 

Selain itu, sangat tidak adil jika orang dewasa selalu membebankan masalah yang tidak mampu mereka atasi pada anak-anak. Bayangkan, anak-anak itu dilahirkan dari hasil percintaan panas diatas ranjang, namun saat mereka telah tumbuh menuju takdirnya masing-masing, para orangtua memutus mimpi mereka dengan menjebloskan mereka ke perkawinan usia anak. Sehebat apapun pesan moral yang dibungkus dalil agama dalam PUA ini, faktanya justru anak-anak itu menjadi korban selanjutnya dalam lingkaran setan kemiskinan. Inilah gambaran kemiskinan struktural yang justru dilanggengkan oleh kelompok miskin, di mana miskin harta yang dilanggengkan oleh karakter miskin pikiran. 


Percayalah, tidak akan ada keajaiban yang bisa menolong anak-anak itu dari lingkaran setan kemiskinan selain jika orang dewasa bertanggung jawab secara penuh mendukung mereka matang secara fisik, mental dan spiritual sebelum mengizinkan mereka memasuki pernikahan. Perkawinan usia anak bukan jawaban bagi masalah kemiskinan atau moral; justru menimbulkan masalah baru di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Orang tua yang mengizinkan terjadinya perkawinan usia anak, entah karena masalah ekonomi atau moral, merupakan manusia dewasa yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, manusia waras negeri ini wajib bahu-membahu menyelamatkan anak-anak bangsa ini dari wabah mengerikan bernama perkawinan usia anak. 

Bumi Manusia, 14 April 2021

Bahan bacaan: 
https://puskapa.org/en/publication/1023/
https://www.voaindonesia.com/a/enam-puluh-empat-ribu-anak-dikawinkan-di-masa-pandemi-uu-perkawinan-masih-ada-celah-/5809048.html
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf
https://kapalperempuan.org/wp-content/uploads/2020/06/catatan-proses-perkawinan-anak-sambik-elen-berhasil-digagalkan-final.pdf
https://www.republika.co.id/berita/qpmwmc382/unicef-peringatkan-10-juta-pernikahan-anak-saat-pandemi
https://www.voaindonesia.com/a/rasminah-sesusah-apapun-jangan-kawinkan-anak-kita-saat-pandemi/5805143.html
https://tirto.id/lonceng-tanda-bahaya-pernikahan-anak-melonjak-300-kala-pandemi-gaUW
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya
https://www.antaranews.com/berita/2004545/kpai-pandemi-picu-kasus-putus-sekolah-dan-perkawinan-anak
https://www.wartaekonomi.co.id/read328602/duh-pandemi-bikin-perkawinan-anak-meningkat-provinsi-ini-jumlahnya-meningkat
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011551165/pernikahan-anak-naik-3-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19-komnas-perempuan-ungkap-penyebabnya
https://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817
https://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender-memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599
https://puskapa.org/seri-belajar/722/#:~:text=Konvensi%20Hak%2Dhak%20Anak%20(KHA,pada%20tahun%201989%20oleh%20PBB.
https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
https://www.unicef.org/indonesia/id/media/7696/file/Paspor_Hak_Anak.pdf


No comments:

Post a Comment