Merindukan Indonesia Terbebas dari Kekerasan Seksual

"We are watching you, rapist!" ilustrasi oleh Eleni Kalorkoti. Sumber: newyorker.com


"Let's imagine a day without sexual violence."
(Mari membayangkan sehari saja tanpa kekerasan seksual)
-Unknown-

Kapan kekerasan seksual pertama kali terjadi? Hmm, pasti tidak ada dari kalangan manusia yang bisa menjawabnya. Hanya Tuhan, malaikat dan iblis yang tahu. Namun demikian, kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang berusia setua peradaban manusia. Ia hadir dalam banyak bentuk, berbasis banyak alasan, dan pelaku pun korbannya bisa siapa saja (dalam konteks jenis kelamin, kelas sosial, tingkat pendidikan, usia, agama, dan sebagainya). Sebagaimana tindakan kriminal lainnya, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang polanya selalu berulang, umpama lingkaran setan yang terus menerus berputar-berputar-berputar, tanpa ujung dan pangkal. Di era modern yang berbasis teknologi informasi (digital), kekerasan seksual seakan-akan muncul dengan format baru (dan anggapan korban semakin melimpah), meski sebenarnya hanya 'berbeda' dalam kontek pemanfaatan 'alat' dalam menyerang korban. Namun bisa jadi, apa yang kita saksikan saat ini hanyalah bom waktu. Sebab, hanya di era sekarang korban 'berani' terang-terangan bersuara. 

Baca dulu: Budaya Memerkosa atau Rape Culture Nyata Adanya di Sekitar Kita

Bahkan, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh berita-berita seputar kekerasan seksual yang bikin geleng-geleng kepala saking memuakkan. Ada lelaki bernama Dedy yang 'memanipulasi' pikiran puluhan klien perempuan yang mengikuti training terapi psikologi miliknya agar dia bisa melakukan kekerasan seksual pada mereka (baca DISINI). Ada lelaki muda bernama Nicholas yang melakukan perbudakan seksual kepada kekasihnya sendiri dengan menghamilinya lalu menitahkan sang pacar menggugurkan kandungannya sampai 4 kali hanya dalam kurun waktu 2 tahun! Ada lelaki muda bernama Ibrahim yang cerdas, hafal Al-Qur'an, penceramah di banyak masjid dan dikenal sebagai ustadz muda, dilaporkan puluhan perempuan karena melakukan kekerasan seksual. Ada lelaki bernama Bambang (dosen lhoooo) yang melakukan kekerasan seksual via sexting kepada sekitar 300 perempuan dengan modus melakukan penelitian swinger alias tukar pasangan seksual (baca DISINI). Lalu ada lelaki bernama Gilang yang melakukan kekerasan seksual berkedok penelitian tentang teknik pembungkusan jenazah menggunakan kain batik dan lakban. Semua kasus ini weird, memuakkan dan sinting!

Sebelum kita membahas hal lain yang lebih serius terkait isu ini, marilah kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebagai berikut: Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Jika merasa tidak puas, mari kita pelajari definisinya dari berbagai sudut pandang lain, seperti dari WHO berikut ini, di mana definisinya dipandang dari sudut kesehatan: Sexual violence is a serious public health and human rights problem with both short-and-long term consequences on women's physical, mental and sexual and reproductive health. Shether sexual violence occurs in the context of an intimate partnership, within the larger family or community structure, or during times of conflict, it is deeply violating and painful experience for the survivor.

Kita juga dapat mengacu pada definisi internasional berikut ini: Sexual violence, but not limited in rape. Although there is no agreed upon definition of sexual violence, commonly applied ones encompass any act of a sexual nature or attempt to obtain a sexual act carried out through coercion. Sexual violence also includes physical and psychological violence directed at a person sexuality, including unwanted comment or advances, or acts of traffic such as forced prostitution and sexual slavery. 

Intinya: kekerasan seksual, apalagi kalau sampai pemerkosaan dan pedofilia tidak hanya merupakan tindakan kriminal dan moral. Namun, sudah masuk ke dalam isu kesehatan masyarakat (public health) dan HAM. Alasannya masuk akal, karena yang dirusak pelaku merupakan sistem reproduksi (reproductive system) dan mental (mental health). Banyak sekali korban pemerkosaan yang mengalami pendarahan, kehamilan tidak diinginkan, kehilangan ingatan, stress, depresi, tertular penyakit menular seksual, rahim yang membusuk, hingga kehilangan nyawa baik bunuh diri maupun dibunuh pemerkosa. Sok atuh lah bayangin aja kalau misalnya lelaki diperkosa perempuan trus penisnya mengalami pendarahan atau malah membusuk atau buntung, pasti stress, marah pada diri sendiri, malu, merasa kotor,  dan mau bunuh diri kan? 

Lebih jauh lagi, kekerasan seksual terutama pemerkosaan berdampak pada pendidikan dan ekonomi korban. Korban pemerkosaan sebagian besar perempuan. Banyak korban pemerkosaan dikeluarkan dari sekolah karena dianggap kotor dan sampah; banyak korban pemerkosaan dinikahkan paksa dengan pemerkosanya dengan alasan menjaga nama baik keluarga; banyak pula korban pemerkosaan yang harus mengalami kehamilan tidak diinginkan dan tidak memiliki akses menggugurkan kandungan. Saat seorang perempuan mengalami hal ini, sebagian besar mereka akan putus sekolah dan harus bekerja. Dengan itu pula, lenyap kesempatan dia untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mendapat pekerjaan dengan penghasilan bagus. Kalau yang bernasib sial harus menikah dengan pemerkosanya, hidupnya akan lebih mengenaskan, sebab dia telah kehilangan kemerdekaan. Btw Pembaca, kalau kamu diperkosa, rela kah kamu menikah dengan si pemerkosa hanya demi menjaga nama baik keluarga besarmu dan keluarga besar si pemerkosa? 

MENGAPA KEKERASAN SEKSUAL BISA TERJADI DAN SEMAKIN PARAH? 
Pada tanggal 6 Maret 2020, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (Catahu) Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019. Dokumen Catahu tersebut berjudul "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan" yang seketika membuatku bergidik ngeri dengan kata 'kekerasan meningkat' yang bermakna kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya menjadi super darurat atau mungkin krisis. Bagaimana negara membiarkan semua ini terjadi?Catahu tahun 2019 ini merupakan hasil analisa data yang dikumpulkan dari sebanyak 239 lembaga pengada layanan di seluruh Indonesia baik itu LBH, Organisasi Perempuan, Pengadilan Negeri, Polres, Rumah Sakit, RSUD, P2TP2A, UPT, Yayasan, Polda, hingga lembaga perhimpunan jurnalis. Lembaga-lembaga tersebut tentulah yang menerima laporan korban, memberitakan kasus yang dialami korban, yang menangani korban, yang mendampingi korban hingga yang mengurus proses peradilan atas kasus yang menimpa korban. Jumlah lembaga yang banyak ini menjadi justifikasi bahwa laporan ini valid secara akademis dan data yang terdapat didalamnya dapat dipertanggung jawabkan. 
Kasus kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat setiap tahun

Sepanjang tahun 2019, jenis kekerasan terhadap perempuan paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai ranah personal yang mencapai 11.105 kasus (75%), termasuk diantaranya kekerasan seksual oleh pasangan. Sementara kekerasan terhadap perempuan di ranah publik mencapai 3.602 kasus (24%) dan yang terjadi di ranah negara mencapai 12 kasus (0,1%). Pada ranah KDRT, kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus (43%), kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus (19%),  dan kekerasan ekonomi sebanyak 1.459 kasus (13%). Menurutku, data ini lumayan mengerikan karena sepanjang 5 tahun (2015-2019) jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan sebanyak 109.719 kasus.

Kesimpulan dari Catahu Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019 ini adalah sebagai berikut, dan semoga menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar tahun-tahun mendatang angkanya terus menurun hingga menjadi nol:
  • 1. Kecenderungan Kekerasan Seksual terjadi pada relasi pacaran dengan latar belakang pendidikan paling tinggi SLTA, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman seksualitas dan kesehatan reproduksi di usia seksual aktif sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) dalam kebijakan pendidikan di indonesia sangat dibutuhkan. 
  • 2. Data CATAHU selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku usia anak, jika dibagi dengan penduduk usia yang sama, 7 anak per 1.000.000 usia anak kurang dari 18 tahun berpotensi menjadi pelaku per tahun. Dengan kata lain setiap hari rata-rata dua anak menjadi pelaku kekerasan. 
  • 3. Perempuan Pembela HAM rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad, dan makar/ ekstrimis akibat ketiadaan Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM. 
  • 4. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di ranah personal didominasi oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban (ayah kandung, ayah angkat/ tiri, dan paman). 
  • 5. Angka kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan oleh lembaga layanan milik pemerintah dan organisasi non pemerintah masih didominasi lembaga layanan di wilayah Jawa. Sementara wilayah di luar Jawa memberikan kontribusi yang masih rendah yang berdampak minimnya pencatatan dan pendokumentasian data kekerasan di wilayah tersebut. 
  • 6. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat dalam tiga tahun terakhir berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto/ video dengan konten pornografi. Komnas perempuan mengalami kesulitan mencari lembaga penerima rujukan pelayanan KBGO yang disebabkan minimnya kapasitas lembaga layanan dalam penanganan kasus KBGO. 
  • 7. Perempuan korban KBGO rentan dikriminalkan dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. 
  • 8. Tahun 2019 ada kenaikan angka dispensasi nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama sebesar 85%. Angka ini adalah angka yang dilaporkan, angka pernikahan anak yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih tinggi. Kenaikan ini bisa disebabkan karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun.
Ternyata, angka tertinggi kasus kekerasan seksual ada di ranah domestik alias rumah lho
Lihat angkanya, naik setiap tahun. Sumber: Komnas Perempuan

APA SAJA BENTUK-BENTUK KEKERASAN SEKSUAL? 
Nah, setelah paham definisi kekerasan seksual, kini kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual. Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual ini berasal dari data laporan yang dihimpun Komnas perempuan sepanjang 1998-2013. Data tersebut yang dijadikan landasan lahirnya draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) oleh Komnas Perempuan yang sudah dibahas di DPR sejak 2014. Dengan demikian, kita jadi paham bahwa bentuk kekerasan seksual itu spektrumnya luas dan tidak melulu pemerkosaan. Sebab, pemerkosaan ada di level paling 'parah' kekerasan seksual. Mari kita kupas satu persatu bentuk-bentuk kekerasan seksual ini dan seperti apa contohnya agar kita bisa lebih waspada ketika dihadapkan dalam situasi yang mengarah pada kekerasan seksual: 

1. PELECEHAN SEKSUAL
Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas. 

Contoh: Susi sedang duduk menunggu taksi sembari menikmati minuman dingin menggunakan sedotan. Lalu seseorang lelaki memperhatikannya dan berkata kepada Susi bahwa bibir Susi saat minum menggunakan sedotan sungguh seksi sehingga ia berminat ingin mencium bibir Susi. Orang-orang disekitar Susi pun menoleh mendengar pernyataan si lelaki. Hal ini tentu saja membuat Susi sangat malu dan merasa terintimidasi. 

2. EKSPLOITASI SEKSUAL
Eksploitasi seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Contoh: Rina pacaran dengan Rangga selama 3 tahun. Pada suatu hari, Rangga berkata kepada Rina bahwa ia ingin sekali menguji cinta dan kesetiaan Rina padanya. Syaratnya yaitu Rina harus mau melakukan hubungan seksual dengan Rangga agar ikatan cinta mereka semakin erat. Jika Rina menolak maka Rangga mengancam akan meninggalkan Rina karena dianggap Rina tidak benar-benar cinta pada Rangga.  

3. PEMAKSAAN KONTRASEPSI
Pemaksaan kontrasepsi adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.

Contoh: dalam rangka mengatur populasi di kota A dalam kondisi ideal, maka Walikota A membuat sebuah kebijakan yang mewajibkan setiap perempuan menikah yang telah memiliki 2 anak untuk melakukan pengangkatan rahim. Hal demikian dimaksudkan untuk menekan angka kelahiran bayi agar kota A tidak over populasi. 

4. PEMAKSAAN ABORSI
Pemaksaan aborsi  adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Contoh: Budiman menghamili pacarnya, padahal mereka masih kuliah dan belum siap menikah dan berumah tangga. Demi menghindari tanggung jawab, rasa malu, rasa bersalah dan ketakutan memiliki anak di luar pernikahan, Budiman memaksa pacarnya untuk menggugurkan kandungannya dengan ancaman akan membunuh sang pacar jika ia tidak melakukannya. 

Bentuk-bentuk kekerasan seksual merujuk ke laporan korban ke Komnas Perempuan sepanjang 1998-2013

5. PERKOSAAN/PEMERKOSAAN
Perkosaan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Contoh: Bapak Karno memaksa anak perempuannya untuk melakukan hubungan seksual dengan alasan untuk menunjukkan bakti dan kasih sayang sang anak pada orangtua yang telah membesarkannya. Pak Karno mengancam akan membunuh sang ibu jika sang anak menolak melakukan hubungan seksual dengannya. 

6. PEMAKSAAN PERKAWINAN
Pemaksaan perkawinan adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Contoh: keluarga Pak Harris mengalami kebangkrutan dan terlilit utang hingga Rp. 1 triliun dan hal ini membuat seluruh anggota keluarga stress. Lalu, ada keluarga Burhan datang hendak membantu masalah keuangan keluarga Pak Harris untuk melunasi utang dan memulihkan kondisi perusahaan. Namun, syaratnya Pak Harris harus menikahkan putrinya dengan putra Pak Burhan. Kemudian Pak Harris memaksa putrinya untuk menikah dengan putra Pak Burhan meski sang putri menolak. Pak Harris mengancam akan mengusir sang putri yang dianggapnya menolak menyelamatkan keluarga mereka dengan menikahi putra Pak Burhan. 

7. PEMAKSAAN PELACURAN
Pemaksaan pelacuran adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Contoh: Ibu Ningsih terjebak hutang pada rentenir dan ia harus merelakan rumahnya disita untuk membayar utang-utangnya. Demi membiayai kebutuhan keluarga setelah bangkrut, Ibu Ningsih memaksa anak lelakinya yang tampan dan energik untuk bekerja sebagai pelacur/gigolo. Sang anak menolak karena ia ingin hidup sebagai lelaki baik-baik dan berjanji akan bekerja apa saja untuk membantu keuangan keluarga asal pekerjaan halal. Namun, Ibu Ningsih mengancam akan bunuh diri jika sang anak menolak permintaannya dan mengatakan bahwa sang anak tidak tahu terima kasih. 

8. PERBUDAKAN SEKSUAL
Perbudakan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Contoh: pada suatu hari Gino berpapasan dengan seorang remaja perempuan pada jam pulang sekolah. Gino merasa jatuh cinta pada remaja perempuan itu. Gino tidak mau melepaskan kesempatan emas menjadi pacar sang remaja perempuan, sehingga hampir setiap hari ia menunggu sang perempuan di gerbang sekolahnya dalam upayanya menjadikannya pacarnya. Karena kesal diganggu terus, sang remaja perempuan menolak Gino menjadi pacarnya dengan kasar. Penolakan kasar tersebut membuat Gino marah. Keesokan harinya, Gino bersama sejumlah temannya menculik sang remaja perempuan dan Gino menyekapnya di rumahnya. Gino membalas penolakan sang remaja dengan memerkosanya sepanjang waktu selama beberapa waktu lamanya. 

9. PENYIKSAAN SEKSUAL
Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban. Contoh: Pak Gugun seorang hiperseksual. Sejak menikah, ia harus memukuli istrinya terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Pak Gugun sangat suka melihat istrinya menangis menjerit-jerit atas siksaannya. Menurut Pak Gugun, ketika istrinya menjerit-jerit demikian tampak seksi dan lemah di matanya sehingga ia menghentikan siksaannya dan memeluk istrinya dengan lembut.


DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA KORBAN
Kekerasan seksual memiliki dampak yang kompleks kepada korban. Bahkan secara medis, korban kekerasan seksual berpotensi mengalami depresi, disosiasi, kehilangan hasrat seksual hingga diabetes tipe 2 (baca DISINI). Sebuah artikel di situs WHO bahkan menjelaskan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak hebat terhadap kesehatan reproduksi, kesehatan mental, perubahan perilaku hingga dampak fatal seperti komplikasi kehamilan, bunuh diri, aborsi, HIV/AIDS, pembunuhan oleh keluarga (honor killing) hingga bullying pada anak yang lahir sebagai hasil pemerkosaan.
Dampak kekerasan seksual pada kesehatan korban, khususnya korban perempuan. Sumber: WHO

Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat kompleks kepada korban. Terutama jika kekerasan seksual yang terjadi sangat ekstrim seperti dilakukan oleh banyak orang, atau disertai dengan berbagai bentuk siksaan fisik yang benar-benar membuat korban trauma bahkan mengalami kematian, atau korban memilih bunuh diri karena depresi, atau justru dibunuh oleh keluarganya sendiri atas nama kehormatan keluarga (honor killing). 

MEDIA DAN PARA JURNALIS TURUT MELANGGENGKAN KEKERASAN SEKSUAL
Selama ini kita mendapat informasi mengenai kasus kekerasan seksual dari media massa, baik cetak maupun online. Nyaris setiap hari ada saja berita tentang kasus kekerasan seksual di pelosok negeri. Bahkan, kini beritanya gampang sekali tersebar di media sosial. Bagus sih, sebab jadinya mudah sekali kita mengakses informasi dan tahu apa yang terjadi di negeri ini terkait isu kekerasan seksual yang sebelumnya mungkin biasa dianggap kabar burung belaka. Namun demikian, banyak sekali pemberitaan kasus kekerasan seksual di media massa yang justru melanggengkan budaya memerkosa alias rape culture. Bahkan, tak jarang judul tulisan dalam kasus pemerkosaan cenderung memberatkan, merendahkan dan menyalahkan korban: khas patriarki, di mana korban sudah jatuh ditimpa tangga (menyalahkan korban sebagai pelaku). 
Kekerasan seksual dijadikan candaan oleh media dan para jurnalisnya. Memalukan!

Banyak sekali jurnalis yang menuliskan judul berita dengan merendahkan korban atau bahkan mengolok-olok, sebagaimana gambar diatas (sebagai contoh). Misalnya, ada kasus perempuan sedang menstruasi diperkosa 4 lelaki secara bergiliran alias gang rape, tapi media menyebut pemerkosaan sebagai 'mengobok-obok' (sinting nggak sih ini?). Ada seorang siswa SMA yang sudah menolak berhubungan seksual dengan pacarnya, tapi kemudian diperkosa, eh beritanya malah disebut 'ditusuk' seakan-akan pemerkosaan dalam pacaran merupakan seks suka sama suka. Atau sebuah berita tentang sebuah tindakan kekerasan seksual yang berhasil digagalkan oleh korban, namun pemberitaan justru seakan-akan pemerkosaan gagal karena kelemahan si pelaku. Atau kasus seorang lelaki tua yang memerkosa remaja demi pesugihan, malah disebut 'disetubuhi' atau seorang istri pejabat yang menyalahkan vagian para perempuan (berstatus istri) sebagai penyebab para suami mereka menjadi gay (homoseksual). Ini kelewat sinting! Mengapa media massa ikutan sinting kayak predator seks? 

Sejak kapan media massa dan para jurnalisnya berhak menyatakan bahwa kekerasan seksual sama dengan aktivitas seksual suka sama suka (berbasis consent)? Sejak kapan media dan para jurnalisnya berhak melepaskan etika jurnalisme dengan mudahnya dalam meliput kasus kekerasan seksual? Apakah karena korbannya perempuan makanya media dan para jurnalisnya bisa seenaknya menganggap kekerasan seksual sebagai olok-olok dan bahan tertawaan? 

LALU, PERAN PEMERINTAH SAMPAI DI MANA? 
Terkait peran pemerintah, kita tahu sama tahu bahwa sampai saat ini pemerintah 'lelet' alias 'lamban' alias 'nggak memprioritaskan' terciptanya produk hukum  atau kebijakan yang adil dalam kasus kekerasan seksual. Jika selama ini pemerintah Indonesia mampu melindungi warganya melalui berbagai kebijakan yang adil, tentulah angka kekerasan seksual di Indonesia nggak akan naik setiap tahun, bahkan kasus-kasus yang terjadi semakin mengerikan (hampir di luar nalar). Mungkin, pemerintah beranggapan bahwa urusan ini nggak prioritas bagi pembangunan mental, ekonomi dan sosial bangsa karena nggak masuk dalam hitungan GDP dll. Namun, pemerintah lupa bahwa sebuah bangsa yang besar, maju dan bermartabat harus terlebih dahulu mengutamakan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga untuk mendapat rasa aman dari kekerasan seksual. Bagaimana bangsa kita mau maju kalau sebagian warga yang powerful sibuk melakukan kekerasan seksual dimana-mana sampai korbannya ratusan orang, sementara sebagian warga yang lemah selalu ketakutan dan sibuk berhitung agar tidak jadi korban kekerasan seksual. 

Sebelum adanya RUU PKS, istilah 'kekerasan seksual' tidak dikenal dalam produk hukum di Indonesia, melainkan pencabulan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai 'kejahatan terhadap kesusilaan' dan 'kejahatan terhadap kehormatan.' Istilah 'kejahatan seksual' baru disebut dalam UU No. 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara istilah 'kekerasan seksual' baru disebut dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan dalam UU No. 24 tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hanya mengatur istilah 'kekerasan' dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual (baca DISINI). 

Karena produk hukum terkait kasus kekerasan seksual sangat tidak memadai sementara kasus kekerasan seksual semakin meningkat, maka pada akhir 2015 Komnas Perempuan menginisiasi RUU PKS. Pada November 2015, draft RUU PKS masuk ke dalam Prolegnas 2016 DPR RI dan Juni 2016 Komnas Perempuan menyerahkan draft RUU PKS pada Presiden Jokowi. Sejak 2016-2020, pembahasan RUU PKS ini memanas dan selalu menuai kontroversi. Sampai-sampai ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa RUU PKS ini pro zina dan LGBT (baca DISINI). Puncaknya, pada Juni 2020, RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 oleh DPR RI dengan alasan pembahasannya 'agak sulit' padahal sudah berjalan 4 tahun lho (baca DISINI). Bahkan, RUU PKS tidak masuk dalam Prolegnas 2020-2024 yang bermakna sampai 2024 RUU PKS nggak jelas nasibnya, sementara korban kekerasan seksual terus berjatuhan tanpa bisa mengakses keadilan. Silakan cek sendiri di situ resmi DPR RI (baca DISINI). RUU PKS raib dan dibuang begitu saja!
Perjuangan bertahun-tahun yang disingkirkan oleh negara. 

Dengan tidak jelasnya nasib RUU PKS, lantas payung hukum apa yang bisa kita gunakan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terus saja terjadi? Jika kita mau mengingat kasus pemerkosaan terhadap E di Tangerang yang dalam keadaan sekarat kemaluannya ditusuk gagang pacul: para pelaku (2 dari 3 orang pelaku) pemerkosaan terhadap E didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Padahal disitu ada dua peristiwa kriminal besar yaitu PEMERKOSAAN dan PEMBUNUHAN. Kedua pelaku pemerkosaan dan pembunuhan itu dihukum mati atas dakwaan pembunuhan berencana (baca DISINI). Bayangkan, keduanya nggak didakwa melakukan pemerkosaan karena memang kita belum memiliki produk hukum (UU) untuk menangani kasus kekerasan seksual yang salah satu bentuknya adalah pemerkosaan. 

Sampai kapan kita harus menunggu keadilan bahwa pemerkosaan dijadikan 'dakwaan' dalam kasus pemerkosaan sebagaimana kejadian yang sebenarnya? Apakah kita harus menunggu sampai semua orang lemah menjadi korban pemerkosaan baru RUU PKS disahkan menjadi undang-undang? Separah inikah bangsa kita yang katanya negara hukum? 

TENTANG RUU PKS: MENGAPA ADA DAN UNTUK APA? 
Nah, karena negara kita nggak memiliki kebijakan khusus yang menjadi payung hukum kasus kekerasan seksual, maka lahirlah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU PKS ini menjadi kontroversi karena perbedaan cara pandang sejumlah pihak. Terutama yang 'menganggap' bahwa kerangka pikir RUU PKS ini berasal dari negara-negara barat seperti Eropa atau Amerika. Bahkan, tanpa mempelajari lebih lanjut, sejumlah pihak terang-terangan menyatakan bahwa RUU PKS ini pro perzinahan dan LGBT. Padahal, RUU PKS ini hadir bukan tanpa kerangka pikir logis apalagi mengacu pola pikir negara-negara Barat yang disebut anti Islam dan budaya timur. Masalahnya adalah kekerasan seksual ini terjadi di seluruh dunia dan menyasar lebih banyak perempuan dan remaja perempuan, meskipun banyak juga korbannya laki-laki. Bahkan, sekarang ini kasus-kasus kekerasan seksual banyak terjadi di siang bolong! RUU PKS diperjuangkan banyak tokoh agama lho, terutama tokoh agama Islam. Masa iya kita mau menuding mereka (para tokoh agama) sebagai pihak yang dengan sengaja hendak melegalkan perzinahan dan LGBT. 

Agar paham asal muasalnya, silakan baca dulu: Naskah Akademik RUU PKS

Draft RUU PKS disusun oleh Komnas Perempuan dan November 2015 masuk Prolegnas 2016 dan Juni 2016 sudah diterima Presiden Jokowi. Selama 4 tahun itu pembahasan RUU PKS memang alot dan Juni 2020 RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020, bahkan nggak ada dalam Prolegnas 2020-2024 (sedih aku tuh). Namun demikian, yuk pelajari sejumlah urgensi mengapa RUU PKS ini lahir agar kita paham asal muasalnya sehingga nggak salah paham: 

1 | Indonesia darurat kekerasan seksual
Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik dengan angka kekerasan seksual tertinggi tentu harus memiliki payung hukum khusus. Kita nggak bisa terus-terusan menghukum pelaku kekerasan seksual dengan UU Perlindungan Anak atau UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kita memerlukan payung hukum khusus untuk kejahatan tertentu sehingga keadilan bisa tercipta demi kehidupan yang lebih baik.

2 | Hambatan dalam proses hukum
Selama ini banyak sekali hambatan yang dialami korban kekerasan seksual saat kasusnya masuk ke ranah hukum, diantaranya:  a) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan hanya 5 alat bukti yang menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian; b) Korban seringkali disalahkan dan di stigma Aparat Penegak Hukum atas kasus yang dialaminya; c) Korban seringkali menghadapi trauma berulang saat menghadapi proses pengadilan; d) Korban seringkali dilaporkan kembali sebagai pelaku; dan e) Korban seringkali tidak mendapatkan pendampingan karena tidak diatur dalam KUHAP. Kita tentu masih mengikuti perkembangan kasus kekerasan seksual yang menimpa Baiq Nuril, bukan? Baiq Nuril yang mengalami pelecehan seksual malah didakwa 6 bulan penjara dan denda Rp. 500 juta karena dianggap mencemarkan nama baik pelaku dan dianggap melawan hukum terutama UU ITE. 

3 | RUU PKS sebagai payung hukum khusus atau lex specialist
Selama ini, kasus-kasus kekerasan seksual selalu didakwa berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP, atau UU Perlindungan Anak atau UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga hukuman bagi pelaku kurang berat dan pemulihan bagi korban tidak diatur dalam hukum.  Nah, RUU PKS mengatur mulai dari alat bukti, di mana korban diberikan peluang untuk bisa memenuhi syarat pembuktian termasuk dari rekam medis, informasi elektronik, keterangan psikolog dan sebagainya; larangan bagi aparat penegak hukum untuk merendahkan korban; pemulihan kehidupan korban; larangan mengkriminalisasi korban; dan penyediaan pendampingan bagi korban secara sah dan legal di hadapan hukum.

Keunggulan PUU PKS juga terdapatnya bentuk-bentuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal ini dimulai dari infrastruktur, pelayanan dan tata ruang yang aman dan nyaman; memasukkan materi penghapusan kekerasan seksual dalam bahan ajar di sekolah-sekolah; tata kelola pemerintahan yang dengan kebijakan anti kekerasan seksual serta tersedianya anggaran bagi pencegahan kekerasan seksual; menetapkan kebijakan anti kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman dalam bermasyarakat, serta kepedulian sosial yang tinggi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Sebagai lex specialist, RUU PKS juga mengatur tentang pemulihan korban sejak sebelum proses peradilan, selama proses peradilan dan pasca proses peradilan. Hal ini penting mengingat dalam masyarakat kita, korban kekerasan seksual seringkali mengalami victim blaming di mana ia justru dipersalahkan dan dianggap sebagai sampah masyarakat. 

4 | Pidana bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak memberi efek jera 
Para pelaku kekerasan seksual harus diganjar dengan hukuman berat karena perbuatannya sangat merugikan korban. Jika selama ini hukuman diberikan dalam bentuk kurungan penjara dan hukuman mati bagi kasus-kasus sangat berat. Maka RUU PKS memberikan hukuman tambahan agar menjadi efek jera bagi pelaku dan juga publik. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terbagi menjadi pidana pokok berupa pidana penjara, kerja sosial dan rehabilitasi khusus. serta pidana tambahan yang terdiri dari: restitusi; perampasan keuntungan dari tindak pidana; pembinaan khusus; pencabutan hak asuh anak, hak politik dan hak menjalankan pekerjaan; pencabutan jabatan atau profesi; dan pencabutan izin usaha. 

5| Kita semua membutuhkan rasa aman
Sebagai perempuan, sejak kecil aku selalu di wanti-wanti bahwa perempuan itu tempatnya di rumah dan tidak boleh keluar malam. Katanya dunia sangat berbahaya. Namun sayangnya, dunia ini tidak berbahaya dari alam itu sendiri dan hewan-hewan yang berkeliaran di siang terik atau malam buta. Dunia kita justru berbahaya di tangan mereka yang hendak berbuat jahat.  Mengapa lantas dunia lebih berbahaya di tangan dan masyarakat manusia?  Ya, karena sebagian dari kita yang merasa manusia baik dan suci membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Kita tidak bisa menghentikan kejahatan hanya dengan cara melarang seseorang melakukan aktivitas tertentu pada waktu tertentu, karena toh kejahatan seperti kekerasan seksual justru semakin banyak terjadi di dalam rumah yang katanya tempat paling aman di dunia. 

ADA APA DENGAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS)?
Jika membaca kasus-kasus kekerasan seksual, kata-kata bagai sebongkah batu yang pecah menjadi debu dan berhamburan ke udara. Rasa sakit, terhina, tersiksa, trauma dan seumur hidup harus menanggung stigma merupakan hal yang terbayangkan harus dijalani korban. Tak sedikit kasus yang ketika sampai di pengadilan, justru dimenangkan pelaku. Hukum di negara kita berbasis bukti, bukan berbasis kebenaran. Tidak semua kasus kekerasan seksual pada perempuan bisa dibuktikan. Misalnya, jika pemerkosaan terjadi di sebuah tempat sepi, dan korban dalam keadaan dibius sehingga tak sadarkan diri dan taka mampu melakukan perlawanan, maka kasus biasanya dimenangkan pelaku karena korban tak mampu menunjukkan bukti meski ia memiliki catatan visum dari rumah sakit. Bayangkanlah jika kasus demikian terjadi pada pembaca, tentu akan menjadi trauma yang sulit disembuhkan dan mungkin pelaku bisa berniat mengakhiri hidup.

Terkait hal ini, negara kita memang telah memiliki sejumlah produk hukum dalam melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bisa menjadi basis hukum kasus KDRT. Ada juga UU Perlindungan Anak yang bisa menjadi basis hukum kekerasan terhadap anak lelaki maupun perempuan yang berusia 0-18 tahun, apapun jenis kejahatan yang menimpa mereka baik fisik, psikis maupun psikologis. Tapi, bagaimana dengan kekerasan seksual? Yup, sampai hari ini produk hukum yang sedang diupayakan disahkan sejak 2014 belum kelar pembahasannya di DPR RI. Produk hukum tersebut adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Masalahnya di mana? Nah, selama ini ada pihak-pihak yang dengan kencang menolak pengesahan RUU PKS dengan alasan produk hukum tersebut akan melegalkan seks bebas, perzinahan, hingga hubungan seksual sesama jenis. Bahkan, penolakan terjadi di level ibu-ibu rumah tangga yang selama ini mengikuti kajian sebuah partai tertentu, di mana mereka beranggapan bahwa RUU PKS membahayakan generasi muda. Apakah mereka sudah membaca dokumen RUU PKS? Tentu saja belum. Masyarakat awam dengan literasi yang rendah dan menurut diri dari proses berpikir kritis cenderung menggugu apa kata guru ngaji atau ustadzah atau MUI tanpa mencari tahu sendiri. Bahkan ada pihak yang menyatakan dengan terang-terangan bahwa RUU PKS ini bertentangan dengan Islam. Kalua kita yang nggak jadi korban sih santai aja menghadapi ini. Tapi, bagi korban kekerasan seksual di level pemerkosaan hingga perbudakan seksual, mandegnya pengesahan kebijakan ini justru menjadi jalan buntu bagi proses keadilan yang menjadi haknya sebagai warga negara yang dirugikan oleh tindakan pelaku kekerasan seksual. Tanpa basis hukum yang jelas untuk kasus yang khas, korban akan selalu terlunta-lunta dalam mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan atas kasusnya.   

Atas hal ini, dan betapa sulitnya memperjuangkan pengesahan RUU PKS yang menjadi lex specialist atau kebijakan khusus untuk menangani kasus khusus. Maka mari kita melihat apa rekomendasi Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, agar setidaknya kita paham apa yang sebaiknya kita dorong agar negara memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu: 
  • 1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG’s. 
  • 2. Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM; a) Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Hukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melalui Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM. b) Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan desk perempuan pembela HAM. c) Mendorong Komisi III DPR RI merevisi UU HAM dengan memasukkan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM. 
  • 3. Komnas Perempuan mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka) Menyusun dan mengefektifkan pendidikan adil gender sebagai bagian dari pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga. b) Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembaga layanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan 
  • 4. Mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia proaktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
  • 5. Dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KBGO b) Pemerintah bersama DPR RI merevisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi c) Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KBGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO d) Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembaga layanan perempuan korban KBGO dalam menangani kasus perempuan korban KBGO. e) Mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan.

Lalu, mari kita bicara peran kita sebagai warga negara, karena menurutku percuma kita menuntut negara memberikan perlindungan optimal, sementara kita sendiri cuek atas apa yang terjadi. Minimal, selain kita memiliki pemahaman yang baik mengenai apa yang terjadi di keluarga, lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal terkait kekerasan terhadap perempuan. Kita bisa menjadi korban pun pelaku. Sehingga, kita harus waspada dengan berani bersuara jika sesuatu terjadi, baik dengan memberi perlindungan kepada korban maupun membantu korban mengakses perlindungan dan bantuan hukum dari lembaga-lembaga berwenang. Sebagai warga negara, kita ada dalam kondisi rentan dan krisis kekerasan terhadap perempuan dan kita harus bersama-sama melawannya demi kebaikan bersama, dan demi rasa aman. 


SIAPA YANG MENOLAK RUU PKS? 
Pada Juli 2020, RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 DPR RI. Katanya sih, RUU PKS 'akan' dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021. Tapi pas aku cek di situs DPR RI, tidak ada ditemukan status RUU PKS di Prolegnas 2020-2024. Jadi, di mana posisi RUU PKS di DPR RI jika memang akan dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021? Apakah kita harus menunggu sampai 2021 untuk melihat bukti bahwa benar RUU PKS dibahas kembali oleh DPR RI? RUU PKS ini dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020 karena 'katanya' pembahasannya sulit dan sangat kontroversial di kalangan masyarakat. Namun, kita seharusnya bertanya: Masyarakat mana dan siapa mereka? Apakah mereka adalah 'masyarakat' yang secara sadar membaca, mempelajari dan mengikuti perkembangan pembahasan RUU PKS di DPR atau di banyak forum diskusi? Atau mereka 'masyarakat" yang 'dikondisikan' untuk menolak RUU PKS bahkan tanpa pernah membaca draft RUU PKS, Naskah Akademik RUU PKS dan dokumen lain hasil kajian ilmiah terkait RUU PKS?

Di DPR RI, fraksi yang menolak RUU PKS adalah F-PKS, F-PPP, dan F-Gerindra. Penolakan ketiga fraksi tersebut tidak seutuhnya sih, melainkan pada bagian-bagian dalam RUU PKS yang belum mereka sepakati seperti tentang terminologi 'kekerasan seksual', 'pemaksaan perkawinan', 'perbudakan seksual' dan lain-lain. Selain itu, mereka juga menganggap RUU PKS mempromosikan seks bebas dan perilaku seks menyimpang. Keberatan terhadap RUU PKS juga berasal dari anggapan bahwa kebijakan ini tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar pernikahan alias suka sama suka. Menurut mereka, hal ini akan menyebabkan multitafsir di masyarakat luas. RUU PKS juga dianggap mengusung ideologi Liberal dan Feminis yang tumbuh di Barat. Seakan-akan, dengan mengesahkan kebijakan ini bangsa kita mengekor pada ideologi bangsa asing. Namun, mereka nggak bisa menjelaskan, aliran apa dari ideologi Liberal dan Feminis yang dianggap masuk ke jantung RUU PKS sehingga dianggap berbahaya bagi Indonesia. Selain itu, jika kebijakan ini dianggap mempromosikan seks bebas dan perilaku seks menyimpang, atau membawa nilai-nilai ideologi Liberal dan Feminis dari negara-negara Barat, lantas mengapa banyak tokoh agama bahkan ulama mendukung pengesahan RUU PKS? 

Lalu, mengapa RUU PKS tidak membahas mengenai larangan hubungan seks di luar nikah? Pertama, RUU PKS fokus 'penghapusan kekerasan seksual' yang merupakan tindakan kriminal. Sehingga, memang tidak perlu memasukkan isu atau aturan terkait seks tanpa kekerasan. Keduaaturan mengenai hubungan seksual di luar nikah telah diatur di dalam draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tentu saja kita tidak bisa membuat sebuah kebijakan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Selayaknya, kebijakan yang satu menguatkan kebijakan yang lain.

Penolakan terhadap RUU PKS juga dilakukan KAMMI, organisasi Islam yang kadernya banyak di kampus-kampus. Bukan rahasia umum bahwa KAMMI merupakan organisasi underbow PKS yang sangat dekat dengan kalangan mahasiswa dan kaum muda. Maka tak heran penolakan terhadap RUU PKS ini datang dari kalangan kaum muda terpelajar hingga ibu-ibu pengajian. Namun sangat disayangkan jika menolak RUU PKS tanpa pernah membaca draft RUU PKS, naskah akademik RUU PKS hingga kajian akademis lain terkait RUU PKS. Penolakan hanya berbasis prasangka bahwa kebijakan ini tidak sesuai aturan agama justru menjadi 'keheranan' sebab pendukung RUU PKS juga orang beragama, bahkan berstatus tokoh agama yang dimuliakan dalam masyarakat. 

Pihak lain yang menolak RUU PKS adalah MUI. Lembaga ini menganggap bahwa RUU PKS tidak komprehensif membahas masalah kekerasan seksual, seperti KDRT tapi tidak dengan sodomi. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap dibangun atas ideologi Feminis yang katanya berseberangan dengan Pancasila. RUU PKS juga dianggap mendikte sejumlah lembaga negara seperti Kepolisian, Jaksa dan Hakim hingga bertentangan dengan KUHP. RUU PKS juga dianggap lemah dalam hal pembuktian kekerasan seksual oleh korban, hingga dianggap menggabungkan hukum formal dan materil yang sangat tidak sangat ditola pakar hukum di Indonesia. 

LALU, SELANJUTNYA APA DAN BAGAIMANA? 
Berdebat dan berdiskusi tentang isu kekerasan seksual seringkali melelahkan. Sebabnya adalah sebagian besar masyarakat masih belum terbuka pikirannya untuk belajar, seperti membedakan antara berhubungan seksual dalam pernikahan versus berzina versus kekerasan seksual. Sebagian orang masih memandang kekerasan seksual (bahkan selevel pemerkosaan yang menyebabkan kematian) sebagai perzinahan. Pandangan itu diperparah dengan tuduhan bahwa korban yang memancing pelaku sehingga terbitlah kejahatan dalam hati dan pikirannya untuk merisak korban. Namun demikian, tak mampu juga mereka menjawab pertanyaan ini: "Jika kekerasan seksual semacam pemerkosaan disebabkan oleh pakaian korban, lantas mengapa bisa bayi-bayi mungil yang masih dijaga oleh para malaikat juga jadi korban pemerkosaan, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri?" atau pertanyaan ini: "Jika pemerkosaan terjadi karena korban ke luar rumah, lantas mengapa bisa kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan banyak terjadi di dalam rumah dan pelakunya memiliki hubungan darah dengan korban seperti ayah, paman atau saudara lelaki?" Jika jawaban dari kedua pertanyaan ini adalah: "Oh, khilaf itu!" atau "Wah, karena godaan setan itu!" lalu mengapa kita tidak mengatakan hal yang sama kepada kasus pemerkosaan di ruang publik, agar kita berhenti mengkambinghitamkan pakaian yang dikenakan korban? 

Orang-orang yang merasa aman dan seakan hidup dalam benteng dengan penjagaan penuh, boleh lah bilang bahwa RUU PKS itu nggak perlu, alias cukup dengan berpakaian sopan dan baik. Orang-orang yang hidupnya di zona nyaman memang nggak akan pernah bisa melihat masalah ini dari sudut pandang korban atau keluarga korban, karena mereka terlena dengan dunia mereka yang indah. Masalahnya, tidak semua orang hidup dalam kondisi seperti itu. Bahkan ketika kita selalu mengatakan bahwa "rumahku surgaku" toh tetap saja kekerasan seksual terjadi di dalam rumah. Jika rumah sebagai tempat paling aman, nyaman dan hangat sudah tidak lagi aman di mana ada predator seksual didalamnya (dan bisa jadi itu ayah atau saudara lelaki sendiri), lantas ke mana kita meminta pertolongan? Jawabannya: kepada negara. Mengapa? Ya karena kita hidup dalam sebuah negara. Kita hidup dalam sebuah sistem di mana sistem itu harus memberikan apa yang dibutuhkan warganya, termasuk perlindungan hukum terkait kasus kekerasan seksual.

Beginilah kejamnya rape culture/budaya memerkosa
Mengapa tidak meminta tolong saja kepada Tuhan? Hm, jika berdoa saja cukup untuk menyelesaikan banyak masalah di bumi, tentu kita nggak perlu masak dan mengunyah makanan agar perut kita kenyang, bukan? Jika demi memakan menu sehari-hari saja harus berusaha, mengapa soal membebaskan bangsa kita dari kekerasan seksual tidak mau berusaha? Begitu juga dengan kasus kekerasan seksual. Saat kita meminta petunjuk dan pertolongan kepada Tuhan, kita juga harus berusaha-berembuk-berdiskusi-bermusyawarah dalam menemukan jalan terbaik. Terdapat banyak upaya yang bisa kita lakukan, mulai dari membangun dan terlibat dalam diskusi publik; memberi pendidikan tentang sistem reproduksi kepada anak-anak; membangun kesadaran publik melalui bahan bacaan atau media lain; menolong korban yang membutuhkan dukungan moril; menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang jika si pelaku adalah anggota keluarga; mendorong dibuatnya kebijakan hukum oleh negara; mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan bagi warga negara dari segala bentuk ancaman termasuk kekerasan seksual; tidak melanggengkan budaya memerkosa (rape culture); menghormati setiap orang atas hak hidup mereka; dan tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.

Sampai tulisan ini dibuat, publik masih terpecah kedalam 4 golongan: mereka yang mendukung pengesahan RUU PKS versus mereka yang menolak pengesahan RUU PKS, versus warga negara yang sabodo amat versus masyarakat luas tidak tahu sama sekali tentang isu ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa kita tidak satu suara dalam mendorong pemerintah melindungi warga negara dari kekerasan seksual? Mengapa masih banyak pihak yang berprasangka buruk pada upaya membangun rasa aman dari kekerasan seksual? Mengapa kita mengandalkan 'selembar kain' dalam bentuk pakaian dalam urusan kekerasan seksual? Mengapa kita 'mengkambing hitamkan' pakaian dalam urusan kekerasan seksual, padahal pakaian hanyalah benda mati? Mengapa kita tidak berfokus pada "HAK SETIAP WARGA NEGARA MENDAPAT PERLINDUNGAN" secara sistemik dari negara? Mengapa kita selalu 'lelet' dan 'meremehkan' terciptanya instrumen perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual?

Baca juga: Gulabi Gang, Wonder Women Pembebas Perempuan India dari Kekerasan Seksual

Aku merindukan Indonesia terbebas dari kekerasan seksual. Aku merindukan membaca berita-berita menyenangkan dan membanggakan tentang negeri ini; bepergian ke mana saja di negeri ini tanpa rasa takut dilecehkan apalagi diperkosa; memenuhi kepala dengan kepercayaan penuh kepada setiap orang baik lelaki maupun perempuan; melihat anak-anak bangsa bermain dengan bebas lagi gembira di taman-taman tanpa khawatir diincar predator seks; mengeringnya air mata para ayah dan ibu sebab anak-anak mereka tidak masuk ke dalam pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual; dan Indonesia aman bagi semua orang. Bersediakah kita semua bergandeng tangan dan bergotong royong mewujudkan Indonesia terbebas dari kekerasan seksual? Pembaca, mari berkontribusi sesuai kesanggupan masing-masing. 
Aku merindukan Indonesia terbebas dari kekerasan seksual. Aku mendukung pengesahan RUU PKS. 

DISCLAIMER: Tulisan ini merupakan dukunganku secara personal untuk disahkannya RUU PKS menjadi UU PKS. Jika ada yang mengatakan bahwa menolak RUU PKS adalah jihad, maka aku mengatakan bahwa mendukung RUU PKS adalah jihad, dan RUU PKS sebagai ijtihad (usaha). Mengapa jihad kita berbeda? Karena sudut pandang seorang penyintas versus orang-orang yang berada di zona nyaman kelompok elit (politik dan agama) memang beda. Tetapi pada akhirnya, kita semua merindukan Indonesia terbebas dari kekerasan seksual, bukan? 

Bumi Manusia, 19 Agustus 2020

Bahan bacaan: 
Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan
Naskah Akademik RUU PKS (http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf)
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf
https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp89-pp-transkrip-ao-ad-amp-ga.pdf
http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/06/Menuju-Penguatan-Hak-Korban-dalam-RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf
https://akurat.co/news/id-754781-read-5-pemerkosaan-paling-sadis-di-indonesia-ada-yang-dilakukan-anggota-polisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan_di_Indonesia
https://tirto.id/bukan-cuma-perempuan-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-perkosaan-esct
https://republika.co.id/tag/kasus-pemerkosaan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160519124757-20-131898/deretan-kisah-mengerikan-pemerkosaan-massal-mei-1998
https://www.matamatapolitik.com/kesaksian-perempuan-tionghoa-indonesia-soal-perkosaan-1998-historical/
https://theconversation.com/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan-130063
https://www.amnesty.id/susahnya-menjadi-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia/
https://tirto.id/misteri-pemerkosaan-sum-kuning-cAa9
https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/
https://news.detik.com/berita/d-4440564/korban-incest-di-lampung-diperkosa-kakak-120-kali-ayah-berulang-kali
https://www.inews.id/daerah/jabar/ayah-bejat-setubuhi-anak-kandung-selama-5-tahun-hingga-melahirkan-di-garut/583957
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705074028-12-409298/fenomena-inses-antara-kesempatan-dan-ketidakberdayaan
https://drive.google.com/file/d/1ZoPXPm_iVkBLXqkla13qeHvuezKTfDg8/view

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf;jsessionid=85F10F4E661D5108EA66361BA5EFDA80?sequence=1
https://indoprogress.com/2019/02/%EF%BB%BFargumen-islam-untuk-penghapusan-kekerasan-seksual/?fbclid=IwAR0Y_aGL9nHUmk8ncOQiTC156Zi8L6zUxeozDSGKSRljHDQS9MeirGpzcw8
http://www.dpr.go.id/dokpemberitaan/majalah-parlementaria/m-138-2016.pdf
https://tirto.id/ruu-pks-dianggap-ruu-pro-zina-masuk-akalkah-dfqE
https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual
https://theconversation.com/mengapa-penolakan-kubu-islam-konservatif-terhadap-ruu-pks-salah-kaprah-112366

Tolong dirimu dengan mengontak nomor dalam gambar jika membutuhkan bantuan.

2 comments:

  1. menarik banget ini mbak, tulisanya di kupas tuntas. makasih udah nulis ini

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai Hellobondy, terima kasih sudah berkenan membaca tulisan ini.

      Delete