Implementasi Artificial Intelligence bagi Sektor Pertanian Indonesia

Ilustrasi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam sektor pertanian. Sumber: pbs.org


"Agriculture is not a farming. It's a feeding."
-Reddy Sai-


Sejak kecil aku diberitahu oleh orang-orang dewasa dan guru di sekolah bahwa Indonesia merupakan bangsa agraris dan maritim. Indonesia disebut bangsa agraris karena memang kehidupan bangsa bergantung pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang berbasis di daratan. Di sisi lain, Indonesia juga disebut sebagai bangsa maritim karena memang merupakan negara kepulauan yang seluruh wilayahnya dikelilingi lautan. Intinya, Indonesia merupakan bangsa yang kaya sumber daya alam baik di darat maupun lautan. Yup, Indonesia dikelilingi sumber makanan di setiap jengkalnya! 

Keluargaku sendiri merupakan petani kopi, dengan sedikit sawah untuk menanam padi, dan pekarangan untuk menanam sayuran yang berdampingan dengan kolam ikan. Hidup sebagai petani di desa sangat sederhana, bahagia dan dekat dengan alam. Apa yang kami makan berasal dari kebun, sawah atau pekarangan rumah. Mau ikan ya tinggal mancing di sungai atau kolam; mau ayam ya tinggal ambil di kandang; mau sayuran tinggal petik di pekarangan; mau buah-buahan lokal seperti jambu, nangka, mangga dan lain-lain ya tinggal tunggu saja musim panen, semua melimpah di kebun. Apalagi saat musim panen kopi tiba, kami sekeluarga tersenyum senang melihat buat kopi yang ranum dan siap dipetik. Sebab, setiap panen kopi tiba, aku mendapat jatah untuk aku keringkan sendiri agar aku bisa membeli apapun yang kuinginkan. 

Namun, kebahagiaan sederhana milik petani perlahan memudar dan hilang. Ada banyak faktor penyebabnya. Seingatku, banyak hal di sektor pertanian di kampungku berubah sejak banyaknya praktek penebangan liar, penggundulan hutan dan lahan, krisis air, cuaca buruk, hama tanaman, hingga masalah perubahan iklim yang mengubah kalender musim. Saat ini, keluargaku sudah tidak lagi memiliki kolam ikan karena krisis air, sehingga kolam ditimbun untuk dijadikan lahan bertanam sayuran. Untuk pendapatan tahunan, keluargaku hanya mengandalkan kebun kopi, itu pun jika cuaca stabil. Sebab, jika terjadi cuaca buruk seperti musim penghujan yang terus menerus atau angin ribut, maka bunga kopi akan berguguran dan panen tahun berikutnya dipastikan gagal karena kopi hanya berbuah sedikit. Ini petaka bagi keluarga kami. 


MASIHKAH INDONESIA BANGSA AGRARIS?
Berdasarkan lembaga riset The Nielsen Company Indonesia, untuk memberi makan sebanyak 260 juta penduduk Indonesia, diperlukan 33 juta ton beras, 16 juta ton jagung, dan 2,2 juta ton kedelai. Selain dipasok oleh petani dalam negeri, ternyata Indonesia juga mengimpor hingga 75% bahan pangan seperti 2,8 juta ton gula dan 484.000 ton daging sapi demi memenuhi kebutuhan pangan. Impor bahan pangan dari luar negeri memang bukan barang baru bagi bangsa ini. Bahkan pada tahun 1984, ketika Indonesia mendapat penghargaan dari organisasi pangan dunia (FAO) karena berhasil swasembada beras, ternyata masih impor beras sebanyak 414,3 ribu ton. Sejak saat itu, Indonesia masih melakukan impor beras dari negara tetangga seperti Vietnam. Pada era pemerintahan Jokowi saja, Indonesia rata-rata mengimpor beras sebanyak 1.174 ton/tahun. 

Ada satu pertanyaan penting: jika Indonesia merupakan bangsa agraris yang bisa mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri dari tanahnya sendiri, mengapa harus impor pangan? Bahkan, Indonesia yang kaya raya impor beras dari Thailand dan Vietnam, negara kecil yang nggak ada apa-apanya dibanding negara kita. Seringkali, berita mengenai impor pangan ini membuat kesal masyarakat banyak, membuat petani putus harapan akan kenaikan harga panen, dan generasi muda makin nggak berminat jadi petani. Jika bisa sejahtera menjadi seorang Youtuber atau jualan online, ngapain jadi petani?

Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor agrikultur. Hingga 2018 jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah 33.487.806 orang, yang terbagi menjadi 25.436.478 laki-laki dan 8.051.328 perempuan. Jika dibagi lagi kedalam subsektor yang dikerjakan, maka terbagi menjadi: 13.155.108 orang (sektor persawahan/padi), 12.074.520 orang (sektor perkebunan), 10.104.683 (sektor hortikultura), 5.408.409 (sektor tanaman kehutanan), 7.129.401 (sektor palawija), 863.703 (sektor budidaya ikan), 780.037 (sektor penangkapan ikan) dan 203.191 (sektor kehutanan lainnya). 

Nah, dari jumlah ini terdapat kesenjangan jumlah antara petani kelompok usia tua dan usia muda. Jumlah petani lelaki berusia lebih dari 65 tahun sebanyak 3.822.995 orang; usia 55-64 tahun sebanyak 6.134.987 orang; usia 45-54 tahun sebanyak 7.813.407 orang; usia 35-44 tahun sebanyak 6.689.635 orang; usia 25-34 tahun sebanyak 2.947.254; dan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 273.839 orang. Sementara itu, jumlah petani perempuan berusia diatas 65 tahun sebanyak 809.722 orang; usia 55-64 tahun sebanyak 976.562; usia 45-54 tahun sebanyak 920.249 orang, usia 35-44 tahun sebanyak 562.086; usia 25-34 tahun sebanyak 219.556 orang; dan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 33.257 orang. 
Profil rumah tangga usaha pertanian berdasarkan Sutas 2018, BPS. 

Angka-angka tersebut dengan jelas menunjukkan kesenjangan yang besar di tiap generasi petani baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah petani Indonesia akan semakin berkurang setiap tahunnya, dan semakin banyak kelompok muda yang tidak berminat menjadi petani. Dengan melihat kesenjangan angka ini, apakah Indonesia akan benar-benar kekurangan petani pada 15-30 tahun mendatang? Misalnya, pada 25 tahun mendatang yaitu pada tahun 2045 jumlah petani Indonesia berusia diatas 45 tahun hanya berjumlah 307.096 orang. Apakah jumlah petani yang semakin menurun ini bisa kita andalkan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional? Pasalnya, pada 2045 Indonesia sampai pada usia emas, 100 tahun kemerdekaan dengan jumlah penduduk diperkirakan sampai pada angka 319 juta jiwa (baca DISINI). 


Bagaimana sebuah bangsa agraris kekurangan generasi petani muda? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Indonesia memiliki setidaknya 200 perguruan tinggi dengan studi pertanian dan setiap tahunnya meluluskan ribuan sarjana pertanian. Namun, sebagian besar sarjana pertanian tidak berkontribusi aktif sebagai petani, seperti meneruskan usaha pertanian keluarganya. Tuntutan orangtua untuk mendapatkan kesuksesan dan pendapatan cepat, membuat banyak sarjana muda lulusan pertanian tidak kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. Bahkan, kampus yang selama ini dikenal sebagai pusat studi ilmu pertanian, yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) juga nggak mampu mencetak petani-petani muda. 

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin sulit ia tergerak menjadi petani. Hasil Sensus Pertanian BPS pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 74.1% petani di Indonesia lulusan SD, 15.6% lulusan SMP, 9.5% lulusan SMA dan 0.8% lulusan perguruan tinggi. Sehingga, sebagian besar petani Indonesia merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) yang tidak akrab dengan teknologi modern dalam sektor pertanian. Kenyataan ini diperparah dengan data lain yang menunjukkan bahwa hanya 35% anak petani berminat menjadi petani meneruskan jejak orangtuanya, sementara 65% lainnya tidak berminat menjadi petani. 

Mengapa generasi muda tidak berminat menjadi petani? Apakah mungkin generasi muda sudah tidak memiliki idealisme dan kehendak menyelamatkan bangsanya dari krisis pangan di masa mendatang karena semakin menyusutnya jumlah petani? Apakah generasi muda rela jika bangsanya yang kekurangan petani harus impor pangan dari negara asing dan kita kehilangan kedaulatan pangan atas bangsa sendiri? Apakah kita rela bangsa kita disuapi pangan dari negeri asing? 

Rupanya, menurunnya jumlah petani dan "sulitnya" melakukan regenerasi petani bukan masalah sederhana, yang hanya berkisar antara 'berminat' atau 'tidak berminat' seseorang menjadi petani. Hermanu Triwidodo selaku Ketua Gerakan Petani Nusantara menyatakan bahwa jika pemerintah tidak menangani impor beras dengan seksama, maka akan menghilangkan semangat orang untuk bertani (baca DISINI). Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki data tunggal (yang terpusat dan kredibel) mengenai pertanian. Ketidaksinkronan data dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan saja sudah menjadi 'warning' mengenai sulitnya sektor pertanian Indonesia berkembang. Bahkan, BPS sendiri mengakui belum mampu melakukan perhitungan pertanian dengan akurat. Hal ini menyebabkan tumpang tindih data pertanian. Bappenas bahkan memperkirakan bahwa pada 2025 Indonesia diprediksi akan mengalami krisis pangan yang disebabkan oleh menyusutnya lahan pertanian yang dikonversi ke peruntukan non pertanian dan lemahnya intensifikasi pertanian. Hal ini semakin menguatkan fakta mengenai betapa rancu dan tidak jelasnya data acuan produktivitas pangan dalam negeri.
Data penguasaan lahan oleh petani berdasarkan Sutas 2018, BPS. 

Terkait penguasaan lahan, ternyata tidak semua Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) alias petani melakukan kegiatan pertanian di lahan luas. Pada 2018, jumlah petani pengguna lahan naik dari angka 25 juta pada 2013, menjadi 27 juta. Sementara itu, jumlah petani gurem (yang mengelola lahan kurang dari 0.50 ha) naik dari 14 juta pada 2013 menjadi 15 juta pada 2018. Nah, naiknya jumlah petani gurem ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka penguasaan lahan oleh petani. Data ini menunjukkan bahwa, sebanyak 15 juta petani Indonesia merupakan petani miskin yang bahkan tidak bisa mengelola lahan yang luas dan menghasilkan produk pangan melimpah. Bagaimana ini bisa terjadi? 
Ilustrasi: ketika lahan persawahan banyak dikonversi menjadi pabrik. Sumber: beritagar.id

Konversi lahan pertanian menjadi kegunaan lain non pertanian (industri, infrastruktur, perumahan, dan pembangunan fasilitas publik) menyebabkan menyusutnya lahan pertanian. Suka tidak suka, para petani semakin terdesak. Mereka dituntut menyediakan pangan bagi bangsa, namun lahan pertanian semakin berkurang setiap tahun. Pada 2018 misalnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan bahwa penyusutan lahan persawahan sejak 2012 mencapai 150-200 ribu hektar per tahun. Angka ini mengalami kenaikan 100% jika dibandingkan konversi lahan persawahan sebelum tahun 2012, yaitu 100 ribu hektar per tahun. Meskipun Indonesia memiliki Undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melarang alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan, kenyataan di lapangan sih tetap saja konversi lahan pertanian untuk peruntukan non pertanian terus terjadi secara massive. 

BAGAIMANA MENJAWAB KRISIS LAHAN DAN REGENERASI PETANI?
Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi (2015-2019) pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung perekonomian nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja “NAWACITA” mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dalam upaya mencapai target Nawacita, Kementerian Pertanian menerapkan strategi yang memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: 1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; 2) peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; 4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; 5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan 6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Indikator makro pertanian meliputi Produk Domestik Bruto (PDB), Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tukar Petani (NTP), Neraca Perdagangan dan Investasi (baca DISINI).

Berdasarkan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Pembangunan Infrastruktur; 4) Pembangunan Infrastruktur; dan 5) Pembangunan Infrastruktur. Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.
Seorang petani lelaki memanggul benih padi. Sumber: goodmoney.id

Dari agenda pembangunan nasional tersebut, Kementerian Pertanian fokus mendorong agenda pembangunan "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan."  RPJMN Tahun 2020-2024, menetapkan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Dari 41 Major Project di RPJMN, Kementan mendukung tiga Major Project, yaitu: 
  • Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan: Proyek ini dilatarbelakangi oleh belum terbentuknya business model korporasi petani dan nelayan dengan skala usaha ekonomi yang menerapkan konsep society 5.0. Selain itu, belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Sasaran manfaat dari proyek ini adalah meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun, meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 5%, nilai tambah per tenaga kerja pertanian Rp. 59,80 juta/tenaga kerja pada tahun 2024. 
  • Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit. Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 49 juta ton per tahun, yang juga merupakan ekspor komoditas andalan saat ini. Dengan adanya proyek ini diharapkan mampu meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23%, meningkatkan produksi bahan bakar nabati dan nilai tambah hasil perkebunan. Pada tahun 2024 ditargetkan produksi kelapa sawit sebesar 50,4 juta ton CPO. Pelaksanaan proyek ini merupakan sinergi dari Kementerian ESDM, Kementan, Kemendagri, Kementerian BUMN dan pihak swasta. Kementan mendukung dalam hal akselerasi, replanting, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), dan pengolahan sawit rakyat. 
  • Wilayah Adat Papua:, meliputi Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay: Kabupaten di kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sehingga kawasan tersebut paling membutuhkan keberpihakan pembangunan. Dengan potensi agroklimat, kondisi sosial dan antropologis masyarakat, wilayah adat papua memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian. Untuk itu, Kementerian Pertanian mendukung pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan prioritas komoditas kakao dan kopi.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Dalam mencapai tujuan ini, Kementerian Pertanian memiliki 3 tujuan, yaitu: 1) Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan dengan 10 indikator pencapaian mulai dari angka Global Food Security Index (GFSI), ketersediaan pangan seperti beras dan protein hewani, hingga kenaikan persentase pangan organik; 2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian dengan sejumlah indikator seperti nilai tambah per tenaga kerja, peningkatan PDB pertanian lahan sempit, perkebunan, dan hortikultura; dan 3) Terwujudnya reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian. 

Dalam dokumen "Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2020-2024" disebutkan sejumlah indikator dan target sasaran peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan tahun 2020-2024. Terpenuhinya indikator dan target tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja teknologi dan inovasi, seperti rasio pemanfaatan hasil penelitian di bidang pertanian. Kementan misalnya punya ambisi  ahwa pada 2024 terdapat peningkatan ketersediaan beras sebanyak 37 juta ton; ketersediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan hingga 90%; penambahan luas lahan untuk padi biofortifikasi (padi emas hasil melalui bioteknologi) seluas 200.000 ha; hingga lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) dengan target ketercapaian 100%. 
indikator dan target sasaran peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan tahun 2020-2024

Rencana strategis di sektor pertanian (dan agrikultur) beserta sasaran dan target capaian nampak begitu mengagumkan. Sangat masuk akal memang jika Kementan menarget sekian juta ton ketersediaan bahan pangan selama 5 tahun kedepan (2020-2024). Upaya ini seiring sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang perlu diberi makan oleh bahan pangan bergizi dan berkualitas. Namun, dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2020, tidak terdapat informasi yang menjawab permasalah krusial di lapangan, yang menjadi pembahasan di awal tulisan ini, yaitu tentang penyusutan lahan pertanian dan menurunnya jumlah petani muda. Jika lahan pertanian semakin sempit (bahkan dengan masalah tumpang tindih data pertanian) dan jumlah petani semakin sedikit, memangnya siapa yang mau bersusah payah membantu Kementan meningkatkan ketersediaan pangan dalam negeri dengan jumlah jutaan ton?

1 | Program Food Estate - Kalimantan Tengah (wilayah rawa gambut)
Program yang mengintegrasikan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada lahan yang disediakan. Program ini dilaksanakan pada 2020-200 seluas 164.598 ha dengan pembagian seluas seluas 85.456 ha dan lahan ekstensifikasi seluas 79.142 ha untuk menanam padi, jagung dan cabai. Sistem pengelolaan Food Estate modern ini akan berbasis korporasi petani. Program ini dilakukan di bawah Kementerian Pertanian yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut Kementerian Pertahanan, Program Food Estate ini dikembangkan sebagai pusat pertanian pangan nasional untuk memenuhi cadangan logistik strategis dalam pertahanan negara, yang berfungsi membantu Kementerian Pertanian dan BulogDari Food Estate ini ditargetkan menghasilkan padi sebanyak 5 ton per ha, meski sebenarnya dalam konteks lahan rawa padi yang dihasilkan berkisar antara 1.7-2.9 ton per ha saja.

Di lapangan, program ini menuai kritik hingga menolakan dari berbagai kalangan. Lahan untuk program Food Estate ini sebenarnya dikembangkan di eks Pengambangan Lahan Gambut (PLG) seluas 1.45 juta ha pada era Orde Baru. Program PLG ini gagal tersebab masalah irigasi, yang kemudian diakhiri pada 1998 melalui Keppres Nomor 33/98 yang dikeluarkan Presiden B.J Habibie. Pemerintah juga mengeluarkan Keppres Nomor 80 tahun 1999 untuk merehabilitasi lahan gambut tersebut. Selain itu, sebanyak 161 organisasi yang dipimpin oleh ELSAM menolak program Food Estate. Alasannya selain karena program ini pernah gagal dan menelan anggaran negara hingga Rp. 5.5 triliun (termasuk untuk rehabilitasi lahan gambut), juga karena bisa merusak lahan gambut yang memiliki fungsi khusus dalam perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. Namun demikian, program Food Estate ini tetap dijalankan. Rencananya, penanaman akan mulai dilakukan pada Oktober 2020 hingga Maret 2021. Presiden Jokowi bahkan menunjuk Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan untuk memimpin program ambisius sektor pertanian ini. 

2 | Program Cetak Sawah 1 juta hektar 
Indonesia berambisi menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Dalam mewujudkan ambisi ini, pemerintah mewujudkan mimpi ini melalui 4 fokus kegiatan (yang tercantum dalam Renstra Pertanian 2020-2024), yaitu: 1) Fokus peningkatan produksi pangan dan pertanian; 2) Fokus penguatan sumberdaya pertanian; 3) Fokus peningkatan daya saing dan inovasi pertanian; dan 4) Fokus penguatan reformasi birokrasi. Salah satu upaya untuk sampai pada status sebagai lumbung pangan dunia pada 2045, pemerintah memiliki program cetak sawah 1 juta ha, yang ternyata dalam prosesnya bertambah menjadi 1.6 juta ha. Program cetak sawah ini terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu: 1) cetak sawah dari lahan kosong/tidur menjadi sawah baru; dan 2) optimalisasi lahan dengan menambah areal luas tanam melalui optimalisasi kembali lahan tidak produktif. Untuk cetak sawah baru dilakukan bekerja sama dengan TNI di lahan-lahan tidur di luar Jawa, antara lain Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Pulau Kalimantan, dan Papua.
Program cetak sawah 1 juta ha
Indonesia menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

Dalam menggapai ambisi sebagai lumbung pangan dunia 2045, Indonesia berusaha meningkatkan produksi 11 komoditas yaitu: padi, jagung, cabai, bawang merah, karet, kelapa sawit, kakao, pala, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan susu sapi. Nah, agar produksi komoditas unggulan ini meningkat, maka dibuatlah lumbung pangan di 5 kabupaten di Kalimantan; mencetak sawah baru dan optimalisasi sawah tidak produktif; meningkatkan kesejahteraan petani; dan meningkatkan harga panen. Program ambisius ini juga ternyata bukan hanya sebagai cara meningkatkan ketersediaan bahan pangan, juga upaya untuk menghentikan impor. Secara bertahap, Indonesia akan menghentikan impor gula konsumsi dan bawang merah (2019), kedelai (2020), gula industri (2025), daging sapi (2026) dan jadi lumbung pangan dunia (2045). 

3 | Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PPWMP)
Mimpi berdaulat pangan, apalagi menjadi lumbung pangan dunia 2045 mustahil tercapai jika petaninya nggak ada, bukan? Untuk menjawab tantangan regenerasi petani muda, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah mendorong lahirnya wirausahawan muda (millennial) pertanian sejak 2015. Program ini diselenggarakan dengan kerjasama sejumlah universitas seperti UGM (Jogja), IPB (Bogor), Unpad (Bandung), Unila (Lampung), Unsyiah (Aceh), Unhas (Makassar), Unibraw (Sumatera Selatan). Program ini dirintis pada 2015 dan per 2016 sudah terbentuk sebanyak 500 kelompok (1.654 orang) wirausahawan muda pertanian yang mendapatkan suntikan dana sebesar Rp. 30-35 juta per kelompok. Nah, dalam menjalan business plan di sektor pertanian, mereka dibimbing oleh dosen dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP), perguruan tinggi mitra pertanian dan guru SMK-Pertanian. Mereka juga difasilitasi mentor dari sektor usaha pertanian.

MAF ke VI, Juli 2020
4 | Inovasi Teknologi Sektor Pertanian
Kita hidup di zaman modern yang selalu bersentuhan dengan teknologi. Bahkan, sektor pertanian tidak luput dari inovasi teknologi. Hingga saat ini (tahun 2020) terdapat 400 teknologi inovatif Badan Litbang Pertanian, yang memang diciptakan dengan tujuan membantu memudahkan para petani dalam memanfaatkan lahan. Nah, inovasi teknologi di sektor pertanian ini membantu petani mulai dari informasi dasar seperti Peta Arahan Tata Ruang Pertanian, Peta Arahan Lahan Sawah; Input produksi tanaman pertanian hingga perkebunan; pupuk dan pengendali hayati; perangkat uji, alat dan mesin pertanian; pengembangan produk pertanian; bioenergi; dan lingkungan seperti alat pengendali residu (baca DISINI).

Inovasi teknologi sektor pertanian tentu sangat menarik minat generasi muda (millennial) yang selama ini cenderung enggan dan bahkan tidak berminat menjadi petani. Generasi muda yang sehari-hari akrab dengan teknologi, memang harus mendapatkan pendekatan khusus dalam mengajak mereka menjadi petani, salah satunya dengan mengawinkan pertanian dan teknologi modern bidang pertanian. Kementerian Pertanian menarget lahirnya petani millennial, seperti dari kalangan santri yang jumlahnya mencapai 4 juta orang. Kementan juga menarget generasi muda berusia 19-39 yang melek teknologi digital untuk menjadi petani. Mendekatkan generasi muda dengan pertanian dan teknologi juga merupakan salah satu upaya untuk menekan urbanisasi/perpindahan pemuda dari desa ke kota. 

Selain itu, dalam upaya membumikan Inovasi Teknologi Pertanian kepada generasi muda, Kementerian Pertanian melakukan diskusi berseri bernama Millennial Agriculture Forum (MAP). Dalam forum ini, generasi muda petani dapat berbagi pengetahuan dengan pihak Kementerian Pertanian, praktisi pertanian hingga para petani muda yang sukses menjadi petani berbekal teknologi. Dalam hal ini, Kementan juga hendak mendekatkan generasi muda pada konsep bertani cerdas (smart farming) berbasis Internet of Things (IOT) sehingga para petani muda paham sektor pertanian dari hulu hingga hilir berbasis teknologi. Bahkan, saat ini banyak sekali startup bidang pertanian yang mempertemukan antara teknologi, permodalan, pengetahuan, pasar dan petani dengan hanya berbekal ponsel pintar. 

Keempat program diatas merupakan usaha prioritas dari banyak program pemerintah di sektor pertanian. Setiap program seharusnya mampu mendukung program lain, sehingga hasilnya saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kita juga harus tetap kritis mempertanyakan apakah program-program ambisius pemerintah di sektor pertanian mampu menjawab persoalan menyusutnya lahan pertanian (akibat konversi lahan dan sebab lainnya) dan rendahnya minat generasi muda menjadi petani. Kita sebagai generasi muda harus memonitor program-program tersebut. Bukan saja untuk melihat sejauh mana korelasi antara program ambisius pemerintah dengan ketersediaan lahan pertanian, juga apakah benar mampu melahirkan petani-petani muda yang akan memikul tanggung jawab besar, yaitu memberi makan bangsanya,  dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045.  

ARTIFICIAL INTELLIGENCE BAGI MASA DEPAN PERTANIAN INDONESIA. 
Potensi, tantangan dan peluang di sektor pertanian sebagaimana telah kupaparkan di bagian sebelumnya merupakan pekerjaan rumah bagi bangsa kita. Kementan yang berkewajiban merawat sektor pertanian tanah air sudah membuat sejumlah terobosan, khususnya melalui program PPWMP dan MAF. Nah, forum MAF sendiri sebenarnya sudah membuka peluang bagi diskusi-diskusi dengan para pakar di dunia pertanian dalam konteks pengintegrasian teknologi berbasis internet (Internet of Things) yang salah satunya adalah Artificial Intelligence (AI).

AI merupakan kecerdasan buatan yang sering juga disebut machine intelligence (robot pintar), di mana si robot atau mesin atau gadget bisa mendemonstrasikan kecerdasan tertentu. Kecerdasan AI merupakan adopsi dari kecerdasan manusia, sehingga banyak sekali riset yang memunculkan robot pintar yang bisa menggantikan tugas manusia, seperti pramusaji di restoran; staf front office di perkantoran; dan sebagainya. Robot AI mulai dikembangkan sejak tahun 1955 dan mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Bahkan teknologi AI sudah ada di ponsel pintar lho. Cara kerja AI berbasis algoritma dan sistem AI mengolah data yang sangat banyak demi kepentingan manusia, termasuk di sektor pertanian.


Di seluruh dunia, AI sudah banyak digunakan dalam mengoptimalkan sektor pertanian. Saat ini, setidaknya ada 29 perusahaan (startup) pertanian berbasis AI yang sudah diterapkan dalam membantu petani mengoptimalkan fungsi tanah, pengairan, pemupukan, analisa kesehatan tanah, monitoring lahan pertanian, penyedia analisa gambar berbasis satelit, hingga pemanenan. Sejumlah perusahaan pertanian dan petani dengan lahan pertanian yang luas memang menggunakan robot berbasis AI untuk memudahkan pekerjaan mereka agar lebih efektif. 
Sejumlah studi kasus penggunaan Ai dan robot berbasis AI di sektor pertanian. Sumber: cbninsights.com

Pada awal Januari 2020, Menteri Pertanian menyatakan bahwa pengelolaan pertanian Indonesia harus maju, mandiri dan modern dengan dukungan AI (baca DISINI). Mimpi Kementerian Pertanian diaminkan oleh pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) di mana dalam mendukung reformasi sistem pertanian Indonesia akan menggunakan konsep Artificial Intelligence untuk Agriculture Intelligence atau disebut juga AI Kuadrat. Konsep ini bukan mimpi belaka, sebab pada Februari 2020 lalu Kementerian Pertanian meluncurkan Data Lahan Baku Sawah oleh Kementerian ATR/BPN, dan Luas Panen Padi dan Produksi Beras hasil survei KSA oleh BPS & BPPT, serta Soft Launching Agriculture War Room (AWR) alias Pusat Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Dengan adanya AWR, pengelolaan pertanian di Indonesia berada dalam satu komando, sehingga data dan informasi seputar pertanian nasional dapat diketahui secara tepat, akurat dan real time oleh pemerintah pusat. Hebring banget sih ini mah! 
Konsep pengembangan korporasi petani dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia. Sumber: Kementan.

Data awal yang dikumpulkan berasal dari data satelit yang diolah dan diterjemahkan menjadi informasi penting seperti luas tanah, luas panen, hingga prediksi kebutuhan pupuk dan produksi. Dalam memvalidasi data dari citra satelit, Kementan akan memasang CCTV di 1000 titik yang setiap 1 titik bisa coverage lahan seluas 10 ha. Selanjutnya, pendataan juga akan dilakukan dengan dukungan drone. Per 2020, sudah 100 drone diserahkan ke 100 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan tahap awal pengumpulan data sudah bekerjasama dengan 400 BPP. Kedepan, AWR juga akan terkoneksi dengan 5. 646 BPP di seluruh Indonesia. Kedepan, informasi di AWR juga akan meliputi Kalender Tanam yang dikembangkan oleh Balitbang Kementan dalam mengumpulkan data seperti kebutuhan pupuk, memprediksi kekeringan, bencana musiman hingga masalah hama. Intinya, informasi menyeluruh tentang agrikultur Indonesia akan terpusat di AWR.

Aplikasi bagi petani berbasis AI
Dalam menjawab tantangan kebutuhan pangan ratusan juta penduduk Indonesia dan mewujudkan mimpi menjadi lumbung pangan dunia 2045, penggunaan AI untuk sektor pertanian yang dikontrol secara nasional memang masuk akal. Pangan adalah salah satu senjata pertahanan nasional (logistik) dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Implementasi AI di sektor pertanian juga kupandang positif dalam memikat generasi muda (millennial) untuk menjadi petani-petani muda nan cerdas, sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dan big data memang sudah menjadi keseharian generasi muda. Sehingga, pekerjaan rumah selanjutnya Kementerian Pertanian adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh generasi muda yang 'berminat' dan 'memiliki' kemampuan sebagai petani muda, harus diberikan akses yang seluas-luasnya kepada teknologi-informasi, peluang, pelatihan, kursus, peningkatan kapasitas, permodalan, jaringan dengan petani muda internasional, hingga mengapresiasi inovasi mereka di sektor pertanian.

Saat ini, generasi muda Indonesia juga memiliki cukup banyak startup bidang pertanian yang menghadirkan aplikasi bagi petani. Dengan aplikasi berbasis pertanian, para petani dari seluruh Indonesia memiliki akses pada informasi apapun terkait lahan dan komoditas pertanian mereka, termasuk pasar. Selain itu, petani juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan para pakar pertanian dan belajar kepada praktisi pertanian dari seluruh Indonesia. Serta bertukar pikiran dengan sesama petani pemula, dan ini sangat cocok sekali dengan generasi petani muda yang merupakan calon-calon pemberi makan seisi bangsa. Dengan itikad baik anak-anak muda melek teknologi, idealis seyogyanya pemerintah mengoptimalkan peran negara lebih besar dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi petani-petani kecil atau calon-calon petani agar tidak terlindas sistem pasar teknologi-informasi pertanian yang dipimpin oleh para pengusaha (swasta) sektor pertanian. 

Menutup tulisan ini, aku hendak mengabarkan pesan Presiden pertama bangsa ini, Ir. Soekarno. Sang pendiri bangsa mengatakan bahwa: "Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah!" Khususnya bagi generasi muda bangsa ini yang kita harapkan menjadi petani cerdas lagi modern, tanah bukan hanya harus tersedia untuk meneruskan pertanian, baik tradisional maupun modern. Tanah adalah tempat para petani berpijak dan menanam aneka bahan pangan, agar kita tidak menyuapi mulut ratusan juta anak bangsa dengan pangan hasil tanah bangsa asing. Itulah kemerdekaan dan kedaulatan sejati sebuah bangsa. 

Jakarta, 10 Agustus 2020
Bahan Bacaan: 
Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018, BPS. 
Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024, Kementan. 
PP Menteri Pertanian No. 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. 
http://www.litbang.pertanian.go.id/profil/Renstra2020-2024.pdf
https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/does-ai-hold-key-to-new-green-revolution-in-agriculture/
https://www.mongabay.co.id/2018/08/26/harapan-di-tengah-generasi-petani-yang-makin-kritis/
https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3597
https://mediaindonesia.com/read/detail/290055-2045-jumlah-penduduk-indonesia-diprediksi-319-juta-jiwa
https://beritagar.id/artikel/berita/penyusutan-lahan-sawah-mengancam-ketahanan-pangan
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5ef468ee985b8/mengenal-program-food-estate-pemerintah-dan-kritiknya
https://www.suara.com/bisnis/2019/11/07/162638/menuju-lumbung-pangan-dunia-2045-cetak-sawah-1-juta-ha-terwujud
Sumber: http://www.gatra.com/ekonomi/makro/219862-kementan-siap-bantu-modal-wirausahawan-muda-pertanian
http://bppsdmp.pertanian.go.id/id/blog/post/wirausaha-muda-pertanian
http://www.litbang.pertanian.go.id/hasil/400/
https://www.idntimes.com/news/indonesia/editor-idn-creative/gelar-maf-vi-kementan-bumikan-inovasi-teknologi-pertanian-csc/3
https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-penyuluhan/13531-Gaung-Petani-Milenial-Menuju-Pertanian-40
https://mediaindonesia.com/read/detail/321318-regenerasi-petani-suatu-keniscayaan
https://republika.co.id/berita/q57dyl463/rencana-bppt-terapkan-ai-pada-sektor-pertanian
https://www.cbinsights.com/research/ai-robotics-agriculture-tech-startups-future/
https://money.kompas.com/read/2020/01/27/180540426/mentan-kita-harus-kelola-pertanian-berbasis-artificial-intelligence
https://www.cbinsights.com/research/ai-robotics-agriculture-tech-startups-future/



No comments:

Post a Comment