Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia Meningkat: Bagaimana Negara Membiarkan ini Terjadi? [Review Catahu Komnas Perempuan 2019]

Perempuan dengan wajah lebam yang menangis. Karya Jan Fischer dari dribbble.com

"Pikiran seperti parasut, tidak akan berfungsi kecuali terbuka."
-Frank Zappa-

Pada tanggal 6 Maret 2020, Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (Catahu) Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019. Dokumen Catahu tersebut berjudul "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan" yang seketika membuatku bergidik ngeri dengan kata 'kekerasan meningkat' yang bermakna kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya menjadi super darurat atau mungkin krisis. Bagaimana negara membiarkan semua ini terjadi? 

Oke, pembaca mungkin merasa bosan/jengah dengan informasi, berita dan laporan tentang kekerasan terhadap perempuan baik psikis, fisik, maupun seksual. Aku pun begitu, capek lho harus menulis tentang isu ini. Inginnya hidup ini gembira ria dan penuh kesenangan tiada akhir. Masalahnya, kekerasan terhadap perempuan terus menerus terjadi dan bagaimana mungkin kita berhenti membicarakan isu ini jika negara yang punya power saja nggak sanggup menghentikan kelakukan buruk warganya sendiri? Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi padaku, padamu, dan pada semua perempuan di negeri ini kalau kita berhenti membicarakannya seakan-akan ia tak pernah ada. Selain itu jangan pernah lupakan bahwa data yang ada merupakan peristiwa yang dilaporkan dengan berani oleh korban atau keluarga atau pendamping korban. 

Bagaimana jika peristiwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di daerah terpencil, di masyarakat tertutup dan tidak dilaporkan karena secara geografis, administratif atau budaya korban sulit mengakses bantuan? Kepada para perempuan yang melapor, mari ucapkan terima kasih karena keberanian mereka kita memiliki data ini sehingga bisa meminta  negara untuk menyediakan kebijakan yang melindungi perempuan dari kekerasan baik psikis, fisik maupun seksual. 

Sebelum melanjutkan membaca tulisan ini, pastikan pembaca telah meminum segelas air agar tidak dehidrasi. Pun jangan lupa mematikan kompor jika sedang memasak sesuatu. Jika sedang dalam perjalanan, singgahlah dulu di seuatu tempat atau lanjutkan membaca tulisan ini saat telah tiba di rumah. Aku mau pembaca membaca tulisan ini dengan kepala dingin, sebab kita sedang membicarakan sesuatu yang big deal dan memerlukan solusi strategis untuk menjawabnya, bukan hanya pasrah pada kehendak Tuhan. Sebab Tuhan telah mengatakan bahwa Dia tak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga kaum itu berusaha mengubah dirinya sendiri. Semoga, tulisan ini pun salah satu jalan untuk mengubah nasib perempuan negeri ini agar hidup aman dari kekerasan seksual oleh keluarga, pasangan, maupun orang asing. 

Catahu tahun 2019 ini merupakan hasil analisa data yang dikumpulkan dari sebanyak 239 lembaga pengada layanan di seluruh Indonesia baik itu LBH, Organisasi Perempuan, Pengadilan Negeri, Polres, Rumah Sakit, RSUD, P2TP2A, UPT, Yayasan, Polda, hingga lembaga perhimpunan jurnalis. Lembaga-lembaga tersebut tentulah yang menerima laporan korban, memberitakan kasus yang dialami korban, yang menangani korban, yang mendampingi korban hingga yang mengurus proses peradilan atas kasus yang menimpa korban. Jumlah lembaga yang banyak ini menjadi justifikasi bahwa laporan ini valid secara akademis dan data yang terdapat didalamnya dapat dipertanggung jawabkan. 
Selama 5 tahun (2015-2019), angka kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. 

Sepanjang tahun 2019, jenis kekerasan terhadap perempuan paling menonjol adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai ranah personal yang mencapai 11.105 kasus (75%), termasuk diantaranya kekerasan seksual oleh pasangan. Sementara kekerasan terhadap perempuan di ranah publik mencapai 3.602 kasus (24%) dan yang terjadi di ranah negara mencapai 12 kasus (0,1%). Pada ranah KDRT, kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus (43%), kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus (19%),  dan kekerasan ekonomi sebanyak 1.459 kasus (13%). Menurutku, data ini lumayan mengerikan karena sepanjang 5 tahun (2015-2019) jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan sebanyak 109.719 kasus. 
Bentuk kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2019
Bentuk-bentuk kekerasan seksual di ranah personal dan inses paling tinggi.
Kekerasan seksual terbanyak di publik adalah perkosaan
Kekerasan seksual di level dunia maya, berbasis teknologi

Kesimpulan dari Catahu Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019 ini adalah sebabagi berikut, dan semoga menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar tahun-tahun mendatang angkanya terus menurun hingga menjadi nol:
  • 1. Kecenderungan Kekerasan Seksual terjadi pada relasi pacaran dengan latar belakang pendidikan paling tinggi SLTA, baik sebagai korban maupun pelaku. Kondisi ini disebabkan kurangnya pemahaman seksualitas dan kesehatan reproduksi di usia seksual aktif sehingga perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) dalam kebijakan pendidikan di indonesia sangat dibutuhkan. 
  • 2. Data CATAHU selama 3 tahun terakhir menemukan bahwa ada pelaku usia anak, jika dibagi dengan penduduk usia yang sama, 7 anak per 1.000.000 usia anak kurang dari 18 tahun berpotensi menjadi pelaku per tahun. Dengan kata lain setiap hari rata-rata dua anak menjadi pelaku kekerasan. 
  • 3. Perempuan Pembela HAM rentan terhadap kriminalisasi, stigma komunis, liberal, murtad, dan makar/ ekstrimis akibat ketiadaan Mekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM. 
  • 4. Kasus kekerasan terhadap anak perempuan di ranah personal didominasi oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban (ayah kandung, ayah angkat/ tiri, dan paman). 
  • 5. Angka kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan oleh lembaga layanan milik pemerintah dan organisasi non pemerintah masih didominasi lembaga layanan di wilayah Jawa. Sementara wilayah di luar Jawa memberikan konstribusi yang masih rendah yang berdampak minimnya pencatatan dan pendokumentasian data kekerasan di wilayah tersebut. 
  • 6. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) meningkat dalam tiga tahun terakhir berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto/ video dengan konten pornografi. Komnas perempuan mengalami kesulitan mencari lembaga penerima rujukan layanan KBGO yang disebabkan minimnya kapasitas lembaga layanan dalam penanganan kasus KBGO. 
  • 7. Perempuan korban KBGO rentan dikriminalkan dengan menggunakan UU ITE dan UU Pornografi. 
  • 8. Tahun 2019 ada kenaikan angka dispensasi nikah yang dikabulkan Pengadilan Agama sebesar 85%. Angka ini adalah angka yang dilaporkan, angka pernikahan anak yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih tinggi. Kenaikan ini bisa disebabkan karena sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review menaikkan usia pernikahan menjadi 19 tahun.

Bagiku, data ini sangat menyeramkan. Bayangkan saja, rumah yang seharusnya merupakan tempat paling aman karena selama ini perempuan didorong dan dipaksa lebih banyak tinggal di rumah, ternyata menjadi tempat paling tidak aman. Kekerasan seksual pada perempuan yang dilakukan anggota keluarga sendiri, yang memiliki hubungan darah dengan korban tentu sangat mengerikan. Hal ini menunjukkan bahwa korban sangat lemah sampai tak bisa melarikan diri dari rumahnya sendiri untuk menyelamatkan diri, atau korban menerima semua perlakukan barbar tersebut dalam ketakutan karena khawatir jika melakukan perlawanana akan menimbulkan masalah lain seperti pembunuhan terhadap ibu korban oleh pelaku yang bisa merupakan ayah kandung, ayah tiri, saudara laki-laki kandung atau tiri, paman hingga kakek. 

BAGAIMANA NEGARA MEMBIARKAN INI TERJADI? 
Jika membaca kasus-kasus kekerasan seksual, kata-kata bagai sebongkah batu yang pecah menjadi debu dan berhamburan ke udara. Rasa sakit, terhina, tersiksa, trauma dan seumur hidup harus menanggung stigma merupakan hal yang terbayangkan harus dijalani korban. Tak sedikit kasus yang ketika sampai di pengadilan, justru dimenangkan pelaku. Hukum di negara kita berbasis bukti, bukan berbasis kebenaran. Tidak semua kasus kekerasan seksual pada perempuan bisa dibuktikan. Misalnya, jika pemerkosaan terjadi di sebuah tempat sepi, dan korban dalam keadaan dibius sehingga tak sadarkan diri dan taka mampu melakukan perlawanan, maka kasus biasanya dimenangkan pelaku karena korban tak mampu menunjukkan bukti meski ia memiliki catatan visum dari rumah sakit. Bayangkanlah jika kasus demikian terjadi pada pembaca, tentu akan menjadi trauma yang sulit disembuhkan dan mungkin pelaku bisa berniat mengakhiri hidup. 

Terkait hal ini, negara kita memang telah memiliki sejumlah produk hukum dalam melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bisa menjadi basis hukum kasus KDRT. Ada juga UU Perlindungan Anak yang bisa menjadi basis hukum kekerasan terhadap anak lelaki maupun perempuan yang berusia 0-18 tahun, apapun jenis kejahatan yang menimpa mereka baik fisik, psikis maupun psikologis. Tapi, bagaimana dengan kekerasan seksual? Yup, sampai hari ini produk hukum yang sedang diupayakan disahkan sejak 2014 belum kelar pembahasannya di DPR RI. Produk hukum tersebut adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Masalahnya di mana? Nah, selama ini ada pihak-pihak yang dengan kencang menolak pengesahan RUU PKS dengan alasan produk hukum tersebut akan melegalkan seks bebas, perzinahan, hingga hubungan seksual sesama jenis. Bahkan, penolakan terjadi di level ibu-ibu rumah tangga yang selama ini mengikuti kajian sebuah partai tertentu, di mana mereka beranggapan bahwa RUU PKS membahayakan generasi muda. Apakah mereka sudah membaca dokumen RUU PKS? Tentu saja belum. Masyarakat awam dengan literasi yang rendah dan menurut diri dari proses berpikir kritis cenderung menggugu apa kata guru ngaji atau ustadzah atau MUI tanpa mencari tahu sendiri. Bahkan ada pihak yang menyatakan dengan terang-terangan bahwa RUU PKS ini bertentangan dengan Islam. Kalua kita yang nggak jadi korban sih santai aja menghadapi ini. Tapi, bagi korban kekerasan seksual di level pemerkosaan hingga perbudakan seksual, mandegnya pengesahan kebijakan ini justru menjadi jalan buntuk bagi proses keadilan yang menjadi haknya sebagai warga negara yang dirugikan oleh tindakan pelaku kekerasan seksual. Tanpa basis hukum yang jelas untuk kasus yang khas, korban akan selalu terlunta-lunta dalam mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan atas kasusnya. 

Atas hal ini, dan betapa sulitnya memperjuangkan pengesahan RUU PKS yang menjadi lex specialist atau kebijakan khusus untuk menangani kasus khusus. Maka mari kita melihat apa rekomendasi Catahu Komnas Perempuan tahun 2019 ini, agar setidaknya kita paham apa yang sebaiknya kita dorong agar negeara memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan terhadap perempuan, yaitu: 
  • 1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama memasukkanPendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Pendidikan Seksualitas Komprehensif) ke dalam kurikulum yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah sesuai tujuan 3, 4 dan 5 SDG’s. 
  • 2. Dalam upaya menjamin perlindungan perempuan pembela HAM; a) Mendesak Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan KementerianHukum dan HAM menjamin perlindungan perempuan pembela HAM melaluiMekanisme Perlindungan Perempuan Pembela HAM. b) Komnas HAM membentuk dan mengefektifkan desk perempuan pembela HAM. c) Mendorong Komisi III DPR RI merevisi UU HAM dengan memasukkan mekanisme perlindungan perempuan pembela HAM. 
  • 3. Komnas Perempuan mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak: a) Menyusun dan mengefektifkan pendidikan adil gender sebagai bagian dari pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual secara khusus dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga. b) Membangun kerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas lembaga layanan di daerah secara khusus untuk pencatatan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta memastikan alokasi anggaran di daerah terluar, terdalam dan tertinggal seperti Indonesia Timur dan daerah-daerah kepulauan 
  • 4. Mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia proaktif mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
  • 5. Dalam rangka memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): a) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun sistem perlindungan terhadap perempuan korban KBGO b) Pemerintah bersama DPR RI merevisi UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi c) Kepolisian RI menangani kasus kekerasan KBGO dengan menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO d) Kementerian Sosial meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan lembaga layanan perempuan korban KBGO dalam menangani kasus perempuan korban KBGO. e) Mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk memastikan sensitivitas kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas termasuk penyandang disabilitas dalam penyusunan informasi dan mekanisme layanan.

Lalu, mari kita bicara peran kita sebagai warga negara, karena menurutku percuma kita menuntut negara memberikan perlindungan optimal, sementara kiat sendiri cuek atas apa yang terjadi. Minimal, selain kita memiliki pemahaman yang baik mengenai apa yang terjadi di keluarga, lingkungan dan masyarakat tempat kita tinggal terkait kekerasan terhadap perempuan. Kita bisa menjadi korban pun pelaku. Sehingga, kita harus waspada dengan berani bersuara jika sesuatu terjadi, baik dengan memberi perlindungan kepada korban maupun membantu korban mengakses perlindungan dan bantuan hukum dari lembaga-lembaga berwenang. Sebagai warga negara, kita ada dalam kondisi rentan dan krisis kekerasan terhadapa perempuan dan kita harus bersama-sama melawannya demi kebaikan bersama, dan demi rasa aman. 
  
Wahai lelaki, engkau saudara sekandung dalam rahim semesta
Tubuhnya yang kuat diciptakan untuk memeluk perempuan, bukan menyiksanya
Lenganmu yang kekar adalah untuk melindunginya, bukan menamparnya
Bibirmu diciptakan untuk menciumnya dan memujinya, bukan menghinanya
Pandangan matamu untuk mengaguminya, bukan merendahkannya

Terakhir, dear lelaki bernama Tuan Muda S.T.O yang menyakitiku sejak 2016 tetapi belum pernah sekalipun meminta maaf, apa yang kamu lakukan kepadaku dalam banyak bentuk (form) adalah violence against women. Melalui tulisan ini Aku bersumpah tidak akan pernah memaafkan kamu. Bukan karena aku pendendam dan tidak mau memberimu maaf. Melainkan karena kamu sama sekali tidak menunjukkan effort untuk meminta maaf. Padahal, jarak antara tempat tinggalmu dan tempat tinggalku hanya 2 jam perjalanan menggunakan kereta dalam kota. Aku berusaha berprasangka baik dan telah memberimu waktu sebanyak-banyaknya agar kamu gunakan untuk berupaya meminta maaf kepadaku, tetapi kini pintu maaf tertutup dengan sendirinya. Mengapa aku menulis ini di sini? Karena sejak mengenalku, kamu adalah pembaca tulisan-tulisanku dan kamu bilang dimatamu aku semakin mengagumkan, dan aku tahu kamu akan sampai pada tulisan ini.  

Baca juga: Jihad Melawan Kekerasan Seksual Sejak dalam Pikiran

Sebagai penutup, aku ingin menyampaikan pesan Syamsi Tabrizi, seorang sufi kenamaan yang merupakan guru dari Jalaludin Rumi, bahwa: "jika kamu senantiasa menghancurkan hati orang lain, maka ibadah apapun yang kamu lakukan tak akan ada gunanya." Mungkin, kalimat bijak ini relevan bagi kaum lelaki yang begitu bangga menjadi khalifah di muka bumi serta imam nan soleh dalam beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi begitu hobi menghancurkan hati kaum perempuan atau bahkan merisak tubuhnya, padahal perempuan adalah pantulan cahaNya di bumi. 

Bumi Manusia, 13 Mei 2020 


No comments:

Post a Comment