Mengapresiasi Lahirnya Perdes Pencegahan Perkawinan Anak

Mari lawan dan hentikan perkawinan anak! Sumber: akimgal.pw


"We have to get community leaders to speak out against child marriage, 
and we need families to make different decisions for their daughters."
-Sonita Alizadeh-


Beberapa waktu lalu sejumlah orang ribut soal disahkannya UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Perubahan yang paling signifikan adalah soal naiknya batasan usia pernikahan yang diizinkan secara hukum dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan dan lelaki. Sebenarnya, revisi kebijakan ini bukan sim salabim ya, karena draft Rancangan Undang-Undang Perkawinan sendiri telah diusulkan sejak 2015, dan konsisten dibahas DPR RI sepanjang 2015-2019. Revisi kebijakan ini memerlukan waktu yang lumayan lama karena berkaitan dengan perbedaan pendapat banyak kalangan. Ada pihak yang berusaha mempertahankan materi dalam kebijakan lama karena dianggap sesuai dengan ajaran agama serta adat istiadat tertentu. Sementara itu, ada juga pihak yang mengusahakan revisi demi menyelamatkan anak-anak Indonesia dari jeratan perkawinan anak yang memiliki banyak dampak negatif. 

Sebenarnya, bukan perkawinan yang ditolak oleh pihak-pihak yang memperjuangakn revisi UU Perkawinan. Bukan pula hendak menolak kebaikan dan manfaat menikah atau menghalangi rezeki sebuah keluarga. Melainkan mengusahakan agar anak-anak Indonesia terlepas dari beban yang belum selayaknya ditanggung mereka. Terutama setelah disahkannya UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, yang diperbaharui dengan UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, yang sekaligus mengacu pada ratifikasi Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). 

Nah, sejak saat itu dunia harus melindungi hak-hak anak, seperti hak bermain, mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jadi, kalau anak-anak berusia dibawah 18 tahun dinikahkan, artinya orangtua, lingkungan dan negara melanggar hukum internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Lagian, anak-anak yang masih senang bermain, belajar dan bahkan belum matang dalam konteks reproduksi kok dinikahkan. 

PERKAWINAN ANAK ADALAH KRISIS YANG MENJERAT KEMANUSIAAN
Perkawinan anak terjadi sejak lama di seluruh dunia. Ini semacam praktek yang dilakukan dari warisan pemahaman peradaban manusia di masa lampau, yang menyelesaikan perkara seksual dan ekonomi keluarga dengan menikahkan anak-anak mereka. Ada yang menikahkan anak-anak atas tasir pada ajaran agama; pertukaran untuk barang bernilai ekonomis seperti sapi, kerbau atau tanah; untuk membayar utang keluarga kepada rentenir yang jahat; menjual anak untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang kekurangan; dan segudang alasan lainnya. Di abad 21 ini, misalnya di Indonesia, praktek perkawinan anak masih banyak dilakukan dengan alasan menghindarkan anak-anak dari pacaran dan berzina. Astaga! Lha, orangtua pada ngapain aja kalau mendidik dan menjaga anak sendiri aja nggak becus? Padahal, perkawinan anak akan menjerat anak-anak yang belum memahami masalah kehidupan, bahkan sistem reproduksi dalam tubuhnya sendiri pada masalah sosial yang lebih pelik seperti angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan, menigkatkan angka kemiskinan, pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian karena masalah ekonomi. Jadi kacau balau, bukan? 

Di seluruh dunia, angka perkawinan anak masih sangat tinggi. Data yang dikumpulkan UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari setiap 3 perempuan di dunia menikah sebelum berumur 18 tahun. Sehingga, saat ini sebanyak 700 juta perempuan sesungguhnya dinikahkan sebelum berusia 18 tahun. Jika praktek perkawinan anak ini tidak dihentikan, maka pada 2050 akan ada 1.2 miliar perempuan yang dinikahkan dibawah usia 18 tahun. Pada 2016, ditemukan data bahwa ada 59 negara yang secara hukum mengizinkan anak perempuan menikah lebih muda dari anak lelaki, asal dengan persetujuan kedua orangtua. Parahnya, 18 negara diantara mengizinkan anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun tanpa persetujuan dari kedua orangtua atau wali.  Nah, saat ini ada 20 negara dengan ancaman perkawinan anak paling tinggi, dengan Nigeria setinggi 76% hingga Mauritania setinggi 37%. Sementara itu, angka tertinggi perkawinan anak dipegang India. Bayangkan, pada 2017 saja ada 15 juta anak di India dinikahkan sebelum berusia 18 tahun.  Di Indonesia angka perkawinan anak sangat tinggi, dengan prevalensi mencapai 14%, alias 1 dari 9 anak Indonesia menjalani praktek perkawinan anak dibawah usia 18 tahun dengan persetujuan kedua orangtua atau wali. 
Negara-negara dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi. Lihat juga Indonesia. 

Secara umum, perkawinan anak terjadi disebabkan oleh banyak faktor, baik yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan masyarakat, maupun yang dipengaruhi masalah ekternal yang secara mendadak menimpa suatu masyarakat tanpa kehendak sadar dari mereka seperti perang dan bencana alam yang dahsyat. Berdasarkan berbagai penelitian, maka terdapat 5 faktor penyebab tingginya praktek perkawinan anak di seluruh dunia, yaitu" 

  • Gender inequality (ketidaksetaraan peran gender): perkawinan anak ini paling banyak terjadi di negara miskin dan berkembang, meski banyak juga terjadi di negara maju. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan dalam memberikan hak-hak dasar manusia antara lelaki dan perempuan. Misal, ada sebuah keluarga saking miskinnya hanya mengizinkan anak lelaki saja yang sekolah kemudian bekerja, sementara anak perempuan justru dinikahkan dibawah usia 18 tahun dengan alasan bahwa peran perempuan ya menikah dan mengurus rumah, bukan sekolah apalagi bekerja. Saat ini ada 59 negara di dunia yang bahkan mengizinkan anak-anak menikah dibawah usia 18 tahun dengan persetujuan keluarga, dan 18 negara diantaranya bahkan mengizinkan anak-anak menikah tanpa persetujuan keluarga. 
  • Poverty (kemiskinan): dalam masyarakat tertentu ada pandangan bahwa membesarkan anak perempuan itu lebih mahal daripada anak lelaki, sehingga demi membebaskan beban finansial keluarga, si anak perempuan dinikahkan. Hal ini diperkuat pandangan semakin muda usia mempelai perempuan, maka mas kawin yang akan diterima dari pihak lelaki akan semakin tinggi. Selain itu, semakin cepat pula keluarga bisa mengurangi beban membesarkan anak. Tapi, ada juga keluarga yang menikahkan anak perempuannya di usia belia dengan tujuan agar kehidupan si anak terjamin di rumah suaminya, meski sebagian besar justru nggak demikian. 
  • Education (pendidikan): nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab yang palig mendasar. Jadi, anak-anak yang menjalani praktek perkawinan anak sebagian besarnya harus putus sekolah dengan alasan bekerja dan mengurus keluarga. Bahkan, jika misal mereka bercerai, mereka tidak kembali ke sekolah karena harus bekerja. Maka hubungan antara praktek perkawinan anak dan angka putus sekolah sangat tinggi. Hal ini juga berpengaruh kepada kaulitas sumber daya manusia suatu masyarakat, karena rendahnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan bagus dengan upah tinggi. Hasilnya, tentu saja mewariskan dan melanggengkan kemiskinan kronis. 
  • Social and Culture practice (Sosial-budaya): banyak orang masih memahami bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari budaya bahkan ajaran agama. Khususnya terhadap perempuan yang dianggap sudah layak menjadi istri dan ibu jika telah mengalami haid. Sehingga, banyak negara menggunakan alasan ini untuk melanjutkan praktek perkawinan anak meski melanggar hukum nasional dan konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1989. 
  • Insecurity (krisis): para orangtua mempercayai bahwa menikahkan anak-anak mereka yang berusia dibawah 18 tahun dianggap menjadi jalan bagi jaminan finansial. Hal ini semakin parah dalam kondisi konflik dan perang, terutama di wilayah pengungsian. Dengan demikian negara-negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia dianggap sebagai negara rapuh, karena mereka mempertaruhkan masalah ekonomi negaranya pada kualitas sumber daya manusia yang rendah. 
Inilah 5 alasan mengapa praktek perkawinan anak masih dterjadi di seluruh dunia

Praktek perkawinan anak selain melanggar hak-hak anak yang dilindungi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, juga rentan menimbulkan berbagai kerugian pada anak. Dalam Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Perkawinan, terdapat 4 hal besar hasil kajian dan penelitian atas dampak perkawinan anak di Indonesia, yaitu: 

  • Pelanggaran atas Hak Pendidikan: Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 28C ayat (1) di mana setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika anak-anak melakukan perkawinan, maka mereka akan putus sekolah, khususnya perempuan yang mengalami kehamilan. Hidup mereka akan semakin sulit karena rendahnya pendidikan akan berperangaruh pada pekerjaan yang berupah rendah, dan mereka pun terjerat kemiskinan dan bisa menjadi korban perdagangan orang (human trafficking
  • Eksploitasi Anak: keluarga miskin cenderung memaksa anak untuk menikah saat usia sekolah dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal, hal ini justru menjerat si anak memasuki siklus baru kemiskinan keluarga dan lebih jauh terjerat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan masalah lain. 
  • Kekerasan Dalam Rumah Tangga: kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami anak-anak yang menjalani praktek perkawinan anak, khususnya perempuan. KDRT yang dimaksud mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual. Tingginya jumlah pekerja migran perempuan karena masalah ekonomi keluarga menunjukkan bahwa perkawinan anak membuat anak memasuki siklus ekonomi rentan. Padahal, dengan menjadi pekerja migran mereka bisa menjadi korban perdagangan orang dengan modus memberi pekerjaan, termasuk dijual untuk industri seks. 
  • Terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan: praktek perkawinan anak membawa konsekuensi kesehatan pada tubuh anak, khususnya perempuan. Kurangnya pemahaman soal sistem reproduksi dan seksualitas tak jarang membuat pasangan kawin anak terjerat masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan kesehatan mental sang perempuan, hingga kematian ibu dan bayi. 

Inilah sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah praktek perkawinan anak

Pertanyannya kemudian: apakah praktek perkawinan anak bisa dicegah, dikurangi dan dihentikan? Tentu saja bisa jika setiap pihak baik pribadi si anak, keluarga, masyarakat hingga pemerintah  mau bergandeng tangan. Hal ini memang tidak mudah dan berbagai upaya telah diakukan selama puluhan tahun, namun hampir gagal untuk kasus-kasus tertentu seperti kondisi krisis kemanusiaan di lokasi konflik, zona perang dan pengungsian. Namun demikian, masih ada pihak-pihak yang dengan berani melawan praktek perkawinan anak ini, dengan tujuan menyelamatkan masa depan bangsa.

MELAWAN PRAKTEK PERKAWINAN ANAK DENGAN GAGAH BERANI 
Karena praktek perkawinan anak ini sesungguhnya melanggar hak-hak anak yang dilindungi hukum nasional dan internasional, maka upaya pencegahan pun dilakukan dengan berlapis. Di level nasional misalnya kita telah menyaksikan sendiri bagaimana upaya banyak pihak akhirnya berhasil membuat DPR RI meevisi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019. Revisi kebijakan ini tidak hanya menyoal batasan usia perkawinan lho, melainkan ada sejumlah hal lain, yaitu:

  • Usia perkawinan: dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki. Maka pada UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 diubah menjadi batas usia perkawinan bagi perempuan dan lelaki adalah 19 tahun. Perubahan ini didasarkan atas pengaduan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. 
  • Syarat sahnya perkawinan: hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan dengan beda agama, serta penganut kepercayaan. 
  • Anak anak diluar kawin: hal ini berkaitan dengan status anak yang lahir diluar pernikahan, bayi tabung hingga sewa rahim (surrogate mother). 
  • Status kepala keluarga: jika selama ini status kepala keluarga merupakan lelaki, maka berbagai pihak mengajukan keberatan, sebab di lapangan justru banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. 
  • Poligami: UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dan diakui negara merupakan monogami, meski memperbolehkan praktek poligami. Hal ini menjadikan kebijakan ini bias, sebab di lapangan banyak lelaki yang menekan istrinya untuk menyetujui poligami yang dilakuannya melalui pengadilan. 
Sumber: Kompas

Disahkannya revisi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, apakah serta merta menjadi langkah maju bagi upaya pencegahan praktek perkawinan anak? Oh, tunggu dulu! Meski batas usia perkawinan telah naik menjadi 19 tahun, kan nggak seluruh rakyat Indonesia memahami ini dan apa fungsinya dalam kehidupan mereka. Maka diperlukan kembali sosialisasi sebagai proses membangun kesadaran, misalnya bahwa salah satu syarat untuk menikah itu kesiapan organ reproduksi seperti untuk melakukan hubungan seksual, khususnya bagi perempuan yang mengalami hamil dan melahirkan. Terlebih, diperlukan upaya berlapis agar orangtua, anak dan pemimpin suatu masyarakat memahami dampah buruk perkawinan anak, sebab mereka merupakan pihak yang terdekat dengan kehidupan anak. 


PERDES PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
Dari sekian banyak upaya pencegahan praktek perkawinan anak yang patut kita apresiasi, ada sejumlah desa yang bahkan telah menerbitkan Peraturan Desa (perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Salah satunya desa Mallari, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktek perkawinan anak di provinsi Sulawesi cenderung tinggi karena dipengaruhi pemahaman bahwa perkawinan itu mendatangkan rezeki. Sehingga ketika praktek perkawinan anak ini dibicarakan sampai ke level pencegahan, banyak masyarakat tidak setuju karena dianggap menghalangi rezeki orang lain. Padahal, kalau anaknya sekolah tinggi dan punya pekerjaan bagus, tentu rezeki yang lebih besar akan mudah diraih. 

Namun, sejumlah pihak yang menyadari bahaya perkawinan anak terus meyakinkan berdasarkan contoh nyata di lapangan. Misal ada anak perempuan yang menikah pada usia 14 tahun, lalu hamil dan melahirkan pada usia 15 tahun dan meninggal dunia. Hal ini tentu menjadi pelajaran penting bagi warga agar anak dinikahkan saat usia matang saja dan dilepaskan dari beban harus menikah, selagi usia sekolah. Pada Januari 2018, setelah melalui Rapendes akhirnya disahkan Perdes Pencegahan Perkawinan Anak dan desa Mallari memiliki produk hukum untuk melindungi masa depan anak-anak. Kebijakan ini diikuti oleh desa Bialo di Kabupaten Bulukumba, yang akhirnya ikut membuat Perdes No. 7 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. 

Dalam sosialisasi Perdes tersebut, para korban praktek perkawinan anak biasanya yang lebih banyak bicara kepada warga agar anak-anak yang kedapatan pacaran atau nakal diminta menyelesaikan sekolah dulu, alih-alih dinikahkan karena akan beresiko pada kesehatan dan masalah pekerjaan. Selain itu, Perdes juga dibuat menekan dengan memberikan sanksi sejumlah uang jika orangtua tetap memaksa menikahkan anak-anak dibawah umur. Langkah maju ini disusul Pemerintah Desa Pati'di, Kabupaten Mamuju melalui Perda tentang Perkawinan Anak pada  2019. 
Perdes Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi

Mengapa Perdes penting dalam mencegah praktek perkawinan anak? Karena Perdes merupakan hukum yang paling dekat dengan warga desa dan mengikat warga sesuai dengan kondisi sosial dan budaya mereka. Sebenarnya, sudah banyak pemerintah kabupaten yang membuat kebijakan serupa, namun kan penerapannya di lapangan lumayan sulit mengingat tingkat keragaman sosial dan budya warga. Sehingga, apresiasi sangat tinggi memang harus diberikan kepada desa-desa yang berhasil membuat Perda Pencegahan Perkawinan Anak, karena dengan demikian kesadaran tentang masalah ini sudah sampai pada warga desa, dan itu sebuah langkah maju bagi upaya perlindungan anak. 

Kehadiran Perda, Perbub dan Perdes tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebenarnya sejalan dengan program Indonesia Layak Anak, yang kemudian diimplementasikan ke level terbawah menjadi Kota/Kabupaten Layak Anak. Program ini secara nasional dimaksudkan untuk membuat Indonesia memiliki daya dukung pada tumbuh kembang anak-anak, agar menjadi warga negara berkualitas. Jika rakyatnya berkualitas, maka bangsa ini akan menjadi bangsa maju dan disegani dunia. 

Nah, tugas kita sekarang adalah melihat lingkungan sekitar dan mungkin keluarga besar kita, apakah masih ada yang terindikasi akan melakukan praktek perkawinan anak. Mungkin, kita bisa mengajak mereka bicara tentang dampak buruk perkawinan anak, lantas menawarkan solusi agar mereka antusias memperjuangkan masa depan mereka dengan tidak melepaskan pendidikan. Kita juga bisa membantu mereka terhubung dengan lembaga-lembaga yang memberikan bantuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, jika masalahnya adalah soal ekonomi. Terkait ngototnya sejumlah pihak dalam kontaks budaya dan agama, maka mungkin kita perlu bicara kepada tokoh masyarakat dan agama tersebut, agar melihat masalah ini dalam kerangka yang lebih luas lagi dalam dunia manusia. Terakhir, terima kasih telah membaca tulisan ini. 

Jakarta, 10 Januari 2020

Bahan Bacaan: 
http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/limahal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan/
https://media.neliti.com/media/publications/17946-ID-revisi-undang-undang-perkawinan.pdf
http://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2014/03/Update-Indonesia-Volume-IV-No.-10-Maret-2010-Bahasa-Indonesia.pdf
https://tirto.id/dukung-mk-komnas-perempuan-uu-perkawinan-picu-pernikahan-anak-dbRD
https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak
https://media.neliti.com/media/publications/200146-implementasi-konvensi-internasional-tent.pdf
https://plan-international.org/publications/girls-right-say-no-marriage
https://plan-international.org/blog/2019/01/ending-child-marriage-possible-invest-whats-working
http://www.smeru.or.id/cpsp/Ppt%20Day%201/Theme2%20Pawon1/Joseph_ppt_bahasa.pdf
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/74d38-buku-pai-2018.pdf
https://www.uowblogs.com/lrr212/2017/04/24/too-young-to-say-i-do/
https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/
https://katadata.co.id/infografik/2018/08/09/perkawinan-anak-di-indonesia-mengkhawatirkan
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat
https://bebas.kompas.id/baca/utama/2019/09/13/dpr-akhirnya-sepakat-batas-usia-minimal-perkawinan-19-tahun/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7fcb7fc88bd/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun/
https://jaring.id/perkawinan-anak/asa-itu-bernama-perdes-pencegahan-kawin-anak/
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91899/perda-kab-katingan-no-9-tahun-2018





No comments:

Post a Comment