Pelajar dan Mahasiswa Berhak Mengawal Demokrasi Agar tidak Dikorupsi

Mahasiswa Indonesia siap menjaga demokrasi. Sumber: Instagram @giriadila


Sejak 23 September pelajar dan mahasiswa turun ke jalan. Mereka hendak menuntuk DPR selaku lembaga legislatif untuk membatalkan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dianggap kontroversial, mengesahkan sejumlah RUU yang mandeg lebih drai 3 tahun dan menuntut hal lainnya. Total ada 7 tuntutan. Namanya turun ke jalan, mana bisa rapi sebagaimana ibadah saat lebaran. Ada ricuh, saling maki, saling lempar, bahkan mahasiswa begitu semangat merubuhkan pagar gedung DPR dan sejumlah DPRD. Ada juga massa yang berhasil masuk ke gedung DPRD dan mengobrak-abrik isinya bagai sedang berperang. Suasana yang panas di lapangan, makin dipanas-panasi dengan tagar di Twitter yang membuat keadaan semakin menegangkan, menyenangkan, membanggakan dan menyedihkan. 

Meski banyak suara sumbang yang meremehkan dan merendahkan daya kritis mahasiswa, namun waktu membuktikan bahwa mahasiswa Indonesia nggak sebodoh yang sejumlah pihak kira. Terlebih, 20 tahun paska Reformasi 1998 pihak berkuasa yang berhadapan dengan para mahasiswa adalah yang dulu turun ke jalan dan menumbangkan rezim Soeharto. Ini adalah tamparan paling keras pada penguasa dan kita semua, bahwa siapa saja berhak mengkritik penguasa sesuai keadaan zaman. Soal aksi tersebut ditunggangi, ya memang setiap aksi pasti ditunggangi oleh pihak yang hobi memancing di air keruh. Namun, aku salut bahwa aksi ini jauh lebih damai dibandingkan aksi pada Mei silam soal penolakan hasil Pemilu di Mahkamah Agung. Mahasiswa yang kemudian didukung oleh pada pelajar SMA/STM se-Jadebotabek tampak sangat solid menyuarakan agar tujuan Reformasi tidak dikorupsi politisi yang duduk di Senayan.

Baca juga: Mahasiswa Indonesia Versus Kebijakan Kontroversial

Sejumlah pihak menyayangkan aksi mahasiswa ini sebagai sesuatu yang berbahaya bagi diri mereka yang masih golongan anak-anak dan remaja, hingga soal ketertiban umum. Padahal, di seluruh dunia, bulan September adalah penanda perlawanan murid-murid sekolah yang menantang para pemimpin dunia untuk sesegara mungkin mengatasi masalah perubahan iklim. Bohong belaka jika pelajar dan mahasiswa belum punya cukup kemampuan untuk membahas kebijakan publik yang mengikat kehidupan seluruh warga negara. Greta Thunberg mengguncang dunia dengan aksi heroiknya saat berusia 15 tahun. Sebagai siswa sekolah menengah, ia bahkan telah banyak bicara di forum PBB untuk menyampaikan kegelisahan generasi muda terkait krisis iklim. Ada juga Malala Yousafzai yang menjadi ikon perjuangan pendidikan bagi remaja khususnya remaja perempuan di seluruh dunia. Apa yang mereka perjuangkan tentu berkaitan dengan kebijakan, dan kampanye-kampanye internasional mereka juga banyak menyajikan aksi turun ke jalan. 
Pelajar Indonesia berhak turut andil menjaga demokrasi. 

Turun ke jalan sebagaimana yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Indonesia adalah salah satu bentuk menyampaikan pendapat, sebagaimana diskusi, dialog, seminar dan lokakarya. Hanya saja, masalah yang saat ini dihadapi seisi bangsa benar-benar sedang memuncak dan membutuhkan perhatian serius pemimpin bangsa. Wajar jika mahasiswa dan pelajar marah atas sikap lamban pemerintah dalam merespon sejumlah masalah seperti kebakaran hutan lahan di Riau dan Kalimantan; masalah kekerasan kepada sipil di Papua, hingga rencana pengesahan sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan warga negara. Pada saat kondisi bangsa sedang memanas begini dan pihak DPR menunjukkan kinerja yang tidak berpihak pada rakyat, menjadi kewajiban mahasiswa turun ke jalan. Mobilisasi massa merupakan sebuah pressure yang bisa menjebol keangkuhan parlemen. Kita masih percaya anekdot "Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan," bukan? 
Asyik! Tuhan bersama mahasiswa yang turun ke jalan. Sumber: Instagram @firasnabilah

Aksi yang masih berlangsung hingga saat tulisan ini dibuat merupakan penanda bahwa generasi muda Indonesia membaca, belajar dan peduli pada bentuk-bentuk kebijakan yang digodok di DPR. Bagaimanapun mahasiswa dan pelajar merupakan warga negara yang terdidik, yang sehari-hari mereka memiliki akses kepada pengetahuan melebihi warga negara lainnya. Jika sehari-hari mereka dicekoki pengetahuan yang begitu banyak, bagaimana mungkin mereka tidak bergerak dan bersuara jika mendapati ada yang salah dengan sejumlah kebijakan. Justru sangat tidak masuk akal jika kaum terpelajar negeri ini diam saja saat wakil rakyat membuat kebijakan aneh. Karena itu, kita telah melihat pembuktian bahwa generasi muda yang disebut juga sebagai Generasi Z adalah kaum muda yang peduli pada nasib dan masa depan bangsanya, jauh diatas kepentingan pribadi mereka sebagai kaum yang berhak dimanjakan oleh keluarga dan negara. 

Baca juga: Rumitnya Menjadi Papua di Negeri Bernama Indonesia

Bagaimana dengan mahasiswa dan pelajar yang anarkis, dan melakukan kekerasan pada pihak berwenang yaitu Polisi? Hal ini tentu sangat disayangkan telah merusak citra mahasiswa dan pelajar yang aksinya rapi sejak 23 September. Aku tidak bisa menjawab atau beropini tentang ini, karena bagaimana pun juga keterangan pihak berwenang di lapangan yang bisa menjelaskan siapa yang anarkis, apakah pelajar dan mahasiswa atau pihak lain yang disebut sebagai penumpang gelap? 

Aku tahu dan menyadari bahwa sebagian peserta aksi mungkin memang tidak terlalu paham soal isu, atau membaca dokumen terkait sejumlah kebijakan yang dikritisi. Aku juga tidak menyangkal fakta bahwa sebagian peserta aksi hanya ikut-ikutan, entah dengan tujuan ingin memberikan kekuatan tambahan pada mahasiswa, ingin bolos sekolah, melampiaskan hasrat turun ke jalan atau alasan lainnya. Buktinya, di Twitter saja masih banyak yang menggunakan tagar #TolakRUUPKS padahal seharusnya #SahkanRUUPKS. 

Namun, aku melihat satu hal setelah rangkaian aksi ini berakhir. Bahwa ada spot-spot kritis yang diabaikan institusi pendidikan seperti kampus dan sekolah yang bisa diisi oleh mahasiswa dan pelajar untuk membahas berbagai permasalahan bangsa. Jika mahasiswa terbiasa dengan berbagai diskusi tentang kebijakan, maka sudah saatnya pelajar ikut mengembangkan tradisi ini di sekolah dan tempat nongkrong mereka. Pelajar adalah warga negara yang merupakan subjek dari berbagai kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, mereka juga berhak memberi masukan dan kritik atas kebijakan yang mengikat mereka. Dan aku yakin, setelah ini mereka mulai aware dan punya kepedulian lebih untuk mempelajari berbagai kebijakan yang dibuat DPR. Keyakinanku berdasarkan pada fakta sejarah, bahwa para Founding Father dan Founding Mother bangsa ini mengawali karir mereka sebagai negarawan sejak usia belasan tahun, saat mereka masih sekolah. Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Kartini adalah contoh nyata. 

Baca juga: Mempertanyakan Intelektualitas Minke dalam Film "Bumi Manusia"

Detik-detik terakhir habisnya masa jabatan anggota DPR-RI periode 2014-2019 adalah waktu yang panas, genting dan penuh tekanan dari rakyat. Persoalan di seantero negeri perlu mendapat perhatian serius. Soal kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Sumatera sampai merusak hubungan antar negara; masalah konflik di Papua yang merenggut puluhan nyawa serta kerusakan fasilitas publik; terbunuhnya sejumlah mahasiswa saat aksi 24 September; hingga sejumlah orang yang masih kekeuh ingin melenyapkan negara ini untuk menggantinya dengan khilafah. Pada detik-detik menentukan inilah memang mahasiswa berhak mengawal demokrasi agar tidak keluar relnya, agar Presiden tidak lambat dalam menangani persoalan-persoalan mendesak, dan agar seluruh rakyat Indonesia bahu-membahu mendukung pemerintahan yang sah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, sesuai mandat konstitusi. Terima kasih pelajar dan mahasiswa Indonesia!

Jakarta, 30 September 2019



No comments:

Post a Comment