Pemilu 2019 Serta Sejumlah Pelajaran Menohok Tentang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Indonesia

"Democracy is when the indigent, 
and not the men of property, are the rulers."

-Aristoteles- 

Menjalankan proses demokrasi bukanlah perkara yang mudah, terlebih bagi bangsa Indonesia dengan tingkat keberagaman tinggi. Apalagi, jejak-jejak doktrin rezim Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto masih terpatri kuat di kepala kita. Generasi tua bangsa ini yang terbiasa menelan perintah dari pemerintah pusat secara mentah-mentah, harus berhadapan dengan generasi muda yang cenderung berpikiran terbuka, suka berdebat, pembangkang dan menginginkan perubahan dengan cepat. Generasi tua yang lama dibuai praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti berseberangan dengan generasi muda yang menginginkan pemerintahan bersih dengan citra good governance paripurna.

Terlebih, ada sejumlah kelompok sektarian yang merasa begitu berkepentingan mengubah Indonesia yang beragam menjadi Indonesia yang seragam. Terjadi benturan kepentingan yang akhirnya dimanfaatkan para elit politik untuk mengadu kekuasaan mereka di panggung demokrasi. Pemilihan Umum (Pemilu) baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif tidak bisa dilihat secara kasat mata sebagai pesta rakyat. Sebab para elit yang memainkan percaturan politik merupakan kelompok penguasa yang memperebutkan suara rakyat, dengan mengatasnamakan "Suara Rakyat sebagai Suara Tuhan", seakan-akan suara rakyat bodoh pun adalah perwakilan Tuhan. 

BACA JUGA: Mereka Yang Meregang Nyawa di Jalan Demokrasi

Secara pribadi, aku lumayan tidak tertarik dengan Pemilu 2019 ini, terlebih ketika pasangan Capres yang bertarung tak beda dengan lima tahun sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Lima tahun lalu, Jokowi yang naik menjadi kandidat Presiden setelah meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur Jakarta, melawan Prabowo Subianto, yang seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa ia memiliki masa lalu kelam terkait HAM pada peristiwa Reformasi tahun 1998. 

Kekalahan Prabowo saat ini seharusnya menjadi cermin bagi elit partai politik untuk mencalonkan tokok kredibel lain di Pemilu 2019 yang bisa mengalahkan Jokowi yang selama pemerintahannya telah melakukan banyak gebrakan. Aku percaya, Indonesia tidak kekurangan kader parpol berkualitas dan mumpuni untuk menjadi seorang Presiden ideal bangsa ini. Sehingga munculnya nama Prabowo untuk kedua kalinya merupakan sebuah kekonyolan tersendiri. Mengapa dia? Apakah Indonesia kekurangan tokoh muda yang bisa dipercaya memimpin negeri ini? Sungguh membosankan! 

Tapi sayangnya, gerutu rakyat kecil sepertiku tidak akan menembus telinga elit partai yang begitu asyiknya memainkan pertarungan antar kelompok mereka sendiri. Pertarungan ini, menurutku, tidak sepenuhnya merupakan pertarungan rakyat Indonesia memilih wakilnya yang paling kompeten. Melainkan tak lain merupakan pertarungan antar mereka yang bisa menjentikkan jarinya mengatur negeri ini dengan kekuasaan dan kekayaan mereka. 

HOAKS PEMICU KONFLIK HORIZONTAL
Sepanjang ingatanku, pemilu 2019 merupakan proses berdemokrasi yang paling brutal dan mengerikan. Bukan saja karena kelompok sektarian semakin berani membuat kekacauan atas nama agama. Juga karena perbuatan sejumlah rakyat bodoh yang hobi menyebarkan informasi palu guna memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sungguh memprihatinkan! 

Hoaks dibuat sebagai senjata saling serang pendukung Jokowi versus Prabowo, dan dibuat benar-benar memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Bukan sebagai lelucon, tapi alat untuk menghancurkan lawan dengan informasi yang tidak benar. 

Bayangkan saja, entah di Facebook, Instagram, atau Twitter begitu ramainya pertengkaran dan adu domba. Bahkan para pendukung fanatik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden saling menyebut kubu lawan mereka dengan istilah "Cebong" alias anak berudu yang berarti kelompok pendukung Jokowi dan "Kampret" alias kelelawar yang berarti kelompok pendukung Prabowo. 
Hoaks menjelang Pilpres 2019

Dan, sumpah aku nggak ngerti mengapa harus ada kelompok ulama yang berdiri di kelompok tertentu lalu membuat pernyataan-pernyataan seakan-akan pemilu merupakan perang yang menjadi jalan jihad Muslim di Indonesia. Lha, perang apaan? Dalam kancah politik gini yang perang kan elit politik, kenapa jadi para ulama yang ikut-ikutan perang juga sehingga membuat kelompok agamawan terpecah belah dan membuat rakyat bingung. Kok ya receh amat sih peran ulama sampai mau jadi alat politik!

EKSPERIMEN PEMILU SERENTAK DAN KORBANNYA
Pemilu 2019 dilakukan serentak yang untuk pertama kalinya guna memilih anggota DPR/DPRD sekaligus Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2019 ini diikuti oleh calon dari 20 partai politik, termasuk diantaranya 4 partai politik lokal dari Aceh. Ada sebanyak 7.968  calon anggota legislatif (Caleg) dari 20 partai tersebut yang bertarung memperebutkan kursi legislatif, baik untuk DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota. Caleg sebanyak itu terbagi menjadi 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan. Mereka semua bertarung di 80 daerah pemilihan (dapil). Mereka ini bertarung memperebutkan suara dari 192.828. 520 orang warga negara Indonesia yang namanya sah sebagai DPT.

Pemilu serentak pada 2019 ini berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak, yang pada 2013 menggugat Undang-Undang  (UU) Nomo 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dikabulkan MK dengan mengeluarkan uji materi (judicial review) pada Mei 2013 yang resmi disidangkan pada Januari 2014. Pemilu serentak yang seyogyanya dapat dilaksanakan pada 2014 tidak bisa dilakukan karena waktu persiapannya mepet, sehingga baru dilaksanakan pada pemilu 2019. Intinya, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan kebijakan pemilu serentak, di mana pemisahan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres menjadi inkonsitutional jika dipisahkan. Selain itu, pemilu serentak diharapkan dapat menghemat waktu dan anggaran. 
Para petugas pemilu yang meninggal dunia usai pelaksanaan pemilihan umum

Namun sayangnya, pemilu serentak ini menjadi beban kerja yang sangat berat bagi para petugas teknis di lapangan sehingga sebanyak 500 orang petugas PPK, KPPS dan anggota Polri harus meninggal dunia. Kejadian meninggalnya para petugas pemilu tersebut jelas menyulut amarah masyarakat karena mereka menganggap KPU memberikan beban kerja berlebih sehingga mereka kurang beristirahat. 

BACA JUGA: Menangkal Hoaks Dengan Ngaji Literasi Media

Bahkan, mereka yang hobi memancing di air keruh demi merusak persatuan bangsa menyebarkan informasi palsu bahwa para petugas yang meninggal dunia tersebut diracun oleh pihak salah satu pasangan Capres-Cawapres, sebagai cara pembuktian atas masifnya kecurangan pemilu 2019. Keadaan ini sungguh menyesakkan dada, karena dalam kondisi duka masih ada saja pihak yang tega menghasut demi keuntungannya sendiri. Padahal seyogyanya, sebelum bicara setiap orang harus membawa bukti entah hasil autopsi entah hasil pemeriksaan medis lain yang mampu membuktikan penyebab kematian. 

MAKAR DAN TULAH BAGI RAKYAT YANG BODOH
Hal lain yang disesalkan dari Pemilu 2019 adalah keyakinan sejumlah rakyat Indonesia mengenai informasi palsu yang mungkin mereka telan dengan mentah-mentah. Sehingga, dengan begitu emosional mereka menyatakan atau menulis pernyataan-pernyataan tertentu yang merupakan makar dan dianggap mengancam pemerintahan yang sah. Sikap fanatik buta atas tokoh politik tertentu membuatnya lupa bahwa pemilu merupakan sebuah cara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, bukan suasana perang yang mengharuskan seseorang berada dalam kondisi terbunuh atau membunuh musuh.
Sejumlah berita mengenai penangkapan para pembuat makar terhadap pemerintah yang sah
  
Dalam pemilu, tiada musuh yang patut ditumbangkan dengan cara keji. Pertarungan politik ini hanyalah sebuah cara bagi pihak tertentu untuk lebih unggul dari pihak lain sehingga ia dapat menjalankan platform politiknya jika berkuasa atas pilihan rakyat yang memilihnya. Karenanya sikap bodoh dan taklid buta atas tokoh politik tertentu membuat rakyat yang tidak pandai menyaring informasi serta mengelola emosinya sendiri, harus berhadapan dengan hukum. Yah, resikonya dipenjara seumur hidup! 

Jakarta, 21 Mei 2019

0 comments:

Post a Comment

follow me on instagram