Mereka Meregang Nyawa di Jalan Demokrasi

Pemilu 2019 (Sumber: timesindonesia)

Pada 17 April silam, seluruh bangsa Indonesia merayakan pesta demokrasi 5 tahunan. Semua itu guna memilih calon Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi kursi eksekutif, anggota DPR-RI hingga DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD untuk mengisi kursi legislatif.  Setiap warga negara yang telah berusia 18 tahun, memiliki KTP dan namanya terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang dipercaya dapat menyuarakan aspirasinya.  Bahkan, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri pun bisa memilih lho. 

Pemilu tahun 2019 ini diikuti oleh calon dari 20 partai politik, termasuk diantaranya 4 partai politik lokal dari Aceh. Ada sebanyak 7.968  calon anggota legislatif (Caleg) dari 20 partai tersebut yang bertarung memperebutkan kursi legislatif, baik untuk DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota. Caleg sebanyak itu terbagi menjadi 4.774 caleg laki-laki dan 3.194 caleg perempuan. Mereka semua bertarung di 80 daerah pemilihan (dapil). Dan, mereka yang bertarung ini memperebutkan suara dari sebanyak 192.828. 520 orang warga negara Indonesia yang namanya sah sebagai DPT. 
Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019

Demi melancarkan pesta demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan sebanyak 809.500 Tempat Pemungutan Suara (TPS) baik di dalam maupun di luar negeri. Agar pemungutan suara di setiap TPS berjalan dengan baik, maka dibentuklah panitia penyelenggara pemilu ad hoc yang terdiri dari 3, yaitu: Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK) - 3 anggota, Panitia Pemungutan Suara (PPS)- 3 anggota dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)- 7 anggota. Ketiga kelompok panitia ini diatur dalam Pasal 51 -72 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Para Petugas KPPS bekerja keras bagai kuda

Pada Pemilu 2019 ini, terdapat 36.005 orang anggota PPK, 250.212 orang anggota PPS dan 7.285.500 orang anggota KPPS yang tersebar di dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut berdasarkan keterangan resmi dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 Tanggal 19 Februari 2016. Mengenai informasi honor pada anggota panitia penyelenggara pemilu tersebut silakan cek DISINI ya. Dan ya, menurutku sih kerjaan mereka ribet dan melelahkan, tapi gajinya kecil. 

Btw, jika pembaca ingin memahami tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban ketiga kelompok panitia penyelenggara pemilu tersebut, silakan pelajari dalam dokumen "Buku Pintar Logistik Pemilu/Pemilihan" sebagaimana kulampirkan berikut ini ya:





Para anggota petugas pemilu ini, khususnya KPPS berasal dari warga yang tinggal di sekitar TPS berada. Dan biasanya, masyarakat tuh selalu berusaha bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan bangsa dan negara, meski mereka harus bekerja siang malam sampai lupa makan-minum-istirahat. Sedihnya, seringkali terdengar kabar bahwa honor mereka telat dibayarkan walau sudah bekerja keras siang dan malam. Dan, tuduhan paling tidak masuk akal dan tidak manusiawi atas kerja keras mereka adalah: mereka membiarkan kecurangan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sadis kali kan tuduhannya itu!

PAHLAWAN ATAU KORBAN DEMOKRASI? 
Pada gelaran Pemilu 2019 ini, yang dianggap sebagai salah satu penyelenggaraan pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia, terdapat ratusan orang yang meninggal dunia, dan ratusan orang lainnya mengalami sakit. Hingga 27 April 2019, terdapat 326 orang anggota KPPS, 15 orang anggota polisi dan 33 orang anggota Panwaslu yang meninggal dunia, dan 1.470 orang lainnya dalam keadaan sakit. 
Berita-berita mengenai petugas yang jadi korban meninggal dalam pemilu 2019

Meski berbagai pihak menyebut mereka sebagai pahlawan demokrasi karena memang mereka meninggal dunia karena beban kerja saat mengawal pemilu. Sebagian pihak menyatakan bahwa mereka meregang nyawa akibat eksploitasi, di mana mereka (khususnya anggota KPPS) bekerja dalam jadwal yang esktra ketat, beban kerja yang menumpuk, dan menjelang hari-H pemilu malah bekerja 24 jam. Padahal hak mereka tidak diatur oleh KPU dan mereka tidak mendapatkan asuransi. Bayangkan saja, dengan beban kerja seberat itu, mereka hanya dibayar Rp. 500.000 per orang. Sangat menyedihkan, bukan? 
Eksploitasi petugas KPPS (Sumber: tirto.id)

Menurutku, kondisi ini miris dan menyedihkan. Pesta demokrasi seharusnya memberikan kegembiraan paripurna kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun perannya dalam Pemilu 2019. Sementara diluar sana, sebagian besar dari kita hanya bisa ribut tiada henti mengenai dugaan-kecurangan yang dilakukan panitia penyelenggara pemilu, yang dianggap mendukung calon tertentu dan merugikan calon lainnya. Bahkan, bosan sekali kusaksikan berbagai berita baik di media massa, media daring hingga media sosial yang isinya hanya meributkan hal tidak penting, yang semuanya hanya soal kekuasaan. 

Mereka yang meregang nyawa karena kelelahan-kurang tidur- mungkin juga lupa makan-minum, atau tak punya uang untuk berobat, seakan tak bermakna dihadapan mereka yang hanya mementingkan suara rakyat demi menduduki kursi kekuasaan. Apakah nyawa mereka begitu tidak berharga di mata yang haus kuasa?!

Lalu apa setelah ini? Apakah semua pengorbanan rakyat kecil yang setia kepada bangsa dan negaranya hingga tumpas jiwa raganya hanya mendapat sebatas ucapan bela sungkawa dan uang santunan yang tak seberapa? Bagaimana nasib anak-anak yang kehilangan ayah ibunya yang merupakan korban Pemilu 2019? Apakah negara akan menanggung biaya hidup dan pendidikan mereka hingga mereka sanggup berdiri sendiri? Apakah para netizen yang nyinyir dengan kerja keras mereka sanggup menanggung beban keluarga yang ditinggalkan tersebab kita tidak tahu berterima kasih kepada mereka? 

TAMPARAN MEMATIKAN BAGI KPU
Mereka yang meregang nyawa demi terlaksananya Pemilu 2019 sesuai harapan seisi bangsa sesungguhnya merupakan tanggung jawab KPU. Mereka bekerja untuk dibawah kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Bagaimanapun juga, yang harus menjadi sorotan adalah beban kerja yang berlebihan, penyelenggaraan pemilu yang manual sehingga sangat melelahkan, dan insentif yang sangat kecil tanpa asuransi membuat apa yang dikerjakan para petugas teknis di lapangan sangat berlebihan. 

Kukira, pembaca juga setuju jika KPU harus memperbaiki aturan internalnya mengenai hak dan beban kerja petugas teknis dalam setiap penyelenggaraan pemilihan, baik itu Pemilu maupun Pemilukada. Sehingga kedepan, setelah kejadian menyedihkan ini, bangsa itu tidak lagu harus mengorbankan nyawa rakyatnya demi pesta demokrasi yang seharusnya membahagiakan. 

Depok, 29 April 2019

Bahan Bacaan: 
5 Fakta Pemilu 2019, dari Jumlah Caleg, Pemilih hingga TPS
Berapa Pengeluaran KPU untuk Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS? 
Evaluasi Serius untuk 5 Tahun Kedepan


No comments:

Post a Comment