Benarkah RUU PKS Pro Zina, Seks Bebas, LGBT dan Merusak Moral Keluarga Indonesia?

Ilustrasi kekerasan seksual (sumber: tempo.co)

"Let's imagine a day without sexual violence" 

-Unknown-

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) semakin menyita perhatian publik setelah muncul petisi yang mengajak untuk menolak RUU PKS karena dianggap melegalkan zina dan LGBT. Bahkan, aku sempat mendapat ajakan untuk menandatangani petisi tersebut di sebuah grup WhatsApp alumni sekolahku. Petisi berjudul "Tolak RUU Pro Zina" tersebut ditulis oleh Maimon Herawati, yang juga pernah mengegerkan jagat maya karena menulis petisi tentang iklan sebuah e-commerce shopee.id yang menampilkan Blackpink, girlband asal Korea Selatan yang sedang naik daun. Saat tulisan ini kubuat, petisi ini telah ditandatangani sebanyak 156.000 orang.


Terdapat beberapa poin yang menjadi keberatan Maimon atas RUU PKS, yaitu tidak adanya pengaturan kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma agama dan susila, seperti hubungan suka sama suka. Maimon juga nampaknya khawatir bahwa RUU P-KS ini justru melegalkan praktek seks bebas, pro LGBT dan mendukung praktek aborsi yang dianggapnya sebagai perilaku menyesatkan dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia dengan tegas menolak RUU PKS karena dianggap akan merusak moral keluarga Indonesia. 

Ya, niat Maimon sebagai seorang perempuan, istri, ibu dan warga negara sesungguhnya sangat baik. Akan tetapi, petisinya tidak menggambarkan secara detail mengenal pasal-pasal yang dituduhkannya melegalkan zina atau seks bebas.  Sangat tidak bijak rasanya mengajak publik menolak RUU PKS tanpa menjelaskan secara detail apa yang harus ditolak sehingga aku merasa bahwa mereka yang menandatangani petisi ini adalah jenis warga negara yang ceroboh, mudah berburuk sangka dan tidak mau bersusah payah membaca alias tidak melek literasi. Seharusnya, dengan informasi yang tidak lengkap, petisi ini tidak semudah itu ditandatangani oleh publik. 

Aku tuh sedih aja karena ternyata banyak warga negara Indonesia yang mudah termakan informasi yang tidak jelas. Padahal, akses kepada informasi terbuka begitu luasnya dengan adanya jaringan internet. 


Silakan cek petisinya di link berikut (baca DISINI) dan baca dengan baik, betapa tidak jelasnya apa yang sebenarnya hendak disampaikan Ibu Miamon kepada publik. Seakan-akan Ibu Maimon percaya bahwa penduduk Indonesia itu bodoh, yang begitu mudahnya percaya kepada petisi yang datanya tidak komprehensif dan tidak jelas. 

Petisi yang dibuat oleh Maimon Herawati ini tidak secara jelas menunjukkan pasal-pasal mana saja dalam naskah akademik RUU P-KS yang dianggapnya pro zina dan seks bebas sehingga layak mendapat dukungan oleh publik.

Aku tuh geregetan sama orang yang malas membaca dan asal setuju pada sesuatu yang informasinya nggak lengkap atau bahkan keliru. Bahaya lho, bisa masuk kategori hoaks alias berita palsu. Oleh karena itu, melalui tulisan ini aku mengajak pembaca membedah secara komprehensif mengenai apa itu kekerasan seksual, fakta dan data tentang kekerasan seksual di Indonesia dan dunia, payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual, hingga mengapa ada RUU PKS yang kini diributkan oleh dua kubu, yaitu pendukung dan penolak. 


Mungkin, polemiknya berasal dari pandangan sejumlah orang bahwa RUU PKS itu pro zina dan menjerat perlaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang bagi sebagian kalangan dianggap tidak mungkin adanya kekerasan seksual antara suami-istri. Ramai anggapan bahwa jika RUU ini diundangkan, berpotensi merusak keluarga Indonesia. 

Polemik dalam pembahsan RUU P-KS, yang sempat mendapat bantahan dari Fraksi Partai Keadilan Sejatera. (Sumber: Kompas)

Hm, hal substansi apakah dari RUU PKS yang dianggap pro zina, seks bebas, LGBT hingga merusak moral keluarga Indonesia? Karena menurutku petisi Ibu Maimon nggak jelas isinya apa, dan keberatan Fraksi PKS pun tidak mampu menjelaskan pemikiran Barat mana yang menjadi landasan pikir draft kebijakan ini. Maka, aku memilih untuk lebih banyak membaca dan membagi apa yang kupelajari kepada pembaca sekalian. 

APA SIH YANG DIMAKSUD KEKERASAN SEKSUAL?
Sebelum kita membahas hal lain, marilah kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebagai berikut: 
Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 
Jika merasa tidak puas dengan definisi dari Komnas Perempuan, mari kita pelajari definisinya dari berbagai sudut pandang lain, seperti dari WHO berikut ini, di mana definisinya dipandang dari sudut kesehatan (baca DISINI):
"Sexual violence is a serious public heatlh and human rights problem with both short-and-long term consequences on women's physical, mental and sexual and reproductiove health. Shether sexual violence occurs in the context of an intimate partnership, within the larger family or community structure, or during times of conflict, it is deeply violating and painful experience for the survivor"
Kita juga dapat mengacu pada definisi internasional berikut ini (baca DISINI):
"Sexual violence, but not limited in rape. Although there is no agreed upon definition of sexual violence, commonly apllied ones encompass any act of a sexual nature or attempt to obtain a sexual act carried out through coercion. Sexual violence also includes physical and psycological violence directed at a person sexuality, including unwanted comment or advances, or acts of traffic such as forced prostitution and sexual slavery." 
Fakta kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 dan 2018. (Sumber: Tempo)

Sepanjang tahun 1998-2013, Komnas Perempuan mencatat adanya 400.939 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, di mana sebanyak 93.960 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah personal, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan anggota keluarga terdekat, hingga kasus kekerasan seksual di ranah publik yang pelaku. Dari proses pendokumentasian selama 15 tahun tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi 15 jenis kekerasan seksual, yang definisinya dikembangkan dari berbagai kejadian di lapangan, maupun dari berbagai dokumen internasional. 
15 bentuk kekerasan seksual hasil identifikasi sepanjang tahun 1998-2013 (Sumber: Komnas Perempuan)


RUU PKS ini lahir sebagai bentuk tanggung jawab publik atas tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, yang harus segera diundangkan sebagai kebijakan untuk menangani bentuk kejahatan khusus, yaitu kekerasan seksual. Sebab, tingginya angka kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan, terlebih korban biasanya mengalami penderitaan berlipat ganda karena ketiadaan regulasi yang melindunginya untuk kembali menjalani hidupnya dengan normal paska kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual masih belum mampu menjawab banyaknya jenis kekerasan seksual yang terjadi di lapangan, jika berbasis data yang berhasil diidentifikasi Komnas Perempuan selama 15 tahun sejak 1998-2013. 

RAPE CULTURE: KEKERASAN SEKSUAL BUKAN TENTANG SEKS DAN SEKSUALITAS, MELAINKAN PERAMPOKAN
Pernahkah terbersit di pikiran pembaca mengenai alasan paling masuk akal tentang terus meningkatnya kasus kekerasan seksual, hingga jenis perkosaan yang sadis dan membuat korban meninggal dunia? Menurutku, kekerasan seksual bukanlah soal seks. Sebab jika seseorang menginginkan seks, ada banyak cara untuk memenuhinya mulai dari menikahi hingga 4 perempuan hingga membeli layanan seksual pada Pekerja Seks Komersil (PSK). Lagipula, kekerasan seksual sangat tidak masuk akal jika dikategorikan sebagai cara mendapatkan kepuasan seksual, sebab seks seharusnya dilakukan berdasarkan persetujuan kedua pelah pihak, dinikmati dan disyukuri sebagai salah satu bentuk interaksi alamiah antar sepasang manusia. Dan, kekerasan seksual itu kejahatan menjijikan!!!

Sayangnya, meski kasus kekerasan seksual kian meresahkan, sebagian orang masih menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai kelaziman. Misalnya sebagai hukuman karena si korban berpakaian mini, tidak menurut pada perintah laki-laki, tawanan perang, mengalami gangguan mental dan hal-hal lain yang tidak masuk akal dijadikan sebagai alasan melakukan tindakan kekerasan seksual. Kejahatan tetaplah kejahatan!
Tahapan Rape Culture (Sumber: SCORA CIMSA)

Nah, Rape Culture ini sebenarnya dapat kita amati dari kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Sebagian kita mungkin mengalaminya atau justru sebagai pelakunya (silakan introspeksi diri sendiri saja ya). Rape Culture ini dibagi kedalam 3 kondisi, yaitu Normalization atau hal-hal yang dianggap normal, walaupun sebenarnya menyebalkan. Hal yang paling mudah ditemui adalah lelucon soal perkosaan, sentuhan tanpa persetujuan, catcalling, staling, mencuri foto atau video hingga menyalahkan korban. Berikut contohnya, yang sering dialami banyak orang:

"Wajar lah dia mah diperkosa, udah nakal bajunya juga mengundang!" (jenis women objectification)
"Hai Neng cantik kok sendirian aja, sini temenin Abang, dong. Suit! Suit!" (jenis catcalling)
"Ih kamu ngegemesin. Jadi pingin aku perkosa, deh!" (jenis rape jokes)
"...." (biasanya tiba-tiba memeluk, menyentuh bagian tubuh tertentu atau menggesek-gesekkan alat kemaluan ke tubuh korban - banyak terjadi di angkutan umum yang padat penumpang (jenis unwanted touch)

Kondisi selanjutnya yang parah disebut sebagai Degradation, di mana pelaku membuat korban malu hingga melakukan upaya bunuh diri. Yang seringkali terjadi misalnya seorang mantan kekasih melakukan revenge porn dengan menyebarkan foto atau video kegiatan seksual mantan kekasihnya dengan tujuan mempermalukan hingga pemerasan. Kasus revenge porn juga pernah terjadi pada seorang musisi di Indonesia dan sempat membuat heboh. Selanjutnya ada juga pelecehan seksual (sexual harrasement) yang seringkali terjadi di ruang publik. Atau misalnya ada orang dengan masalah seksual tertentu yang memperlihatkan kemaluannya kepada publik yang membuat publik merasa jijik. Selanjutnya dan merupakan kondisi paling parah disebut Assault di mana kasus-kasus kekerasan seksual sudah sampai di tingkat sangat parah seperti perkosaan, atau mencekoki korban dengan obar-obatan terlarang sebelum diperkosa, hingga pedofilia (molestation) yang korbannya banyak di kalangan anak-anak. 

Mirisnya, sebagian masyarakat kita cenderung diam atau melazimkan berbagai tindakan rape culture di tingkat paling ringan sehingga pelaku semakin beringas melakukan aksinya. Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang membuat korbannya meninggal dunia karena selain mengalami kekerasan seksual level ekstrem, juga mengalami penganiayaan fisik hingga pembunuhan oleh pelaku. Contohnya kasus Yuyun di Bengkulu pada 2016. 

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual memiliki dampak yang kompleks kepada korban. Bahkan secara medis, korban kekerasan seksual berpotensi mengalami depresi, diasosiasi, kehilangan hasrat seksual hingga diabetes tipe 2 (baca DISINI). Sebuah artikel di situs WHO bahkan menjelaskan bahwa kekerasan seksual memiliki dampak hebat terhadap kesehatan reproduksi, kesehatan mental, perubahan perilaku hingga dampak fatal seperti komplikasi kehamilan, bunuh diri, aborsi, HIV/AIDS, pembunuhan oleh keluarga (honor killing) hingga bullying pada anak yang lahir sebagai hasil perkosaan.

Kekerasan seksual pada perempuan dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, kesehatan mental, pola perilaku dan kejadian fatal lainnya seperti bunuh diri, kehamilan tidak diinginkan, hingga pembunuhan. (Sumber: WHO)



























Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat kompleks kepada korban. Terutama jika kekerasan seksual yang terjadi sangat ekstrim seperti dilakukan oleh banyak orang, atau disertai dengan berbagai bentuk siksaan fisik yang benar-benar membuat korban trauma bahkan mengalami kematian, atau korban memilih bunuh diri karena depresi, atau justru dibunuh oleh keluarganya sendiri atas nama kehormatan keluarga (honor killing). 

Pembaca dapat menelusuri berbagai berita mengenai sejumlah kasus kekerasan seksual yang ekstrim dan tak terbayangkan dapat dilakukan oleh manusia. Dan ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah tak ada satupun tempat di bumi ini aman dari ancaman kekerasan seksual: 
Setelah Diperkosa degan Sadis, Kemaluan Eno Ditusuk Gagang Pacul Dalam Keadaan Hidup
Korban Perkosaan Bunuh Diri Setelah Dipaksa Nikahi Pelaku
Diduga Depresi, Korban Perkosaan Gantung Diri 
Disuruh Damai, Gadis SMP Korban Perkosaan Bunuh Diri
Diperkosa Keluarganya, Gadis ini Bunuh Diri Live di Youtube
Yuyun, Diperkosa dan Dianiaya Sampai Mati oleh 14 Orang

Berita-berita diatas hanyalah sedikit dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi (dan dilaporkan oleh korban). Karena banyak korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada pihak berwenang, dengan asalan keamanan atau bahkan karena ancaman keluarga (demi menjaga nama baik). 

BACA JUGA: Indonesia Darurat Kekerasan Seksual
Sumber: Tirto.id

Saat ini, Indonesia ada dalam kondisi DARURAT KEKERASAN SEKSUAL dan pemerintah tak kunjung mengesahkan RUU PKS dengan dalih bahwa aturan yang ada dianggap cukup untuk menangani kasus kekerasan seksual. 

SAMPAI DI MANA KINI PERJUANGAN RUU PKS?
Pembahasan RUU PKS ini tersendat-sendat lho di DPR. Salah satunya karena penolakan dari Fraksi Partau Keadilan Sejahtera (FPKS). Fraksi PKS menilai bahwa RUU PKS ini jika disahkan maka dinilai mempromosikan seks bebas dan perilaku seks menyimpang. Bahkan FPKS juga menilai bahwa RUU PKS tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan (baca DISINI). Fraksi PKS juga menilai bahwa terdapat makna dan tafsiran dalam RUU PKS yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan norma agama (baca DISINI), termasuk masukan mengenai sejumlah definisi atas istilah-istilah dalam RUU PKS yang harus diperjelas agar tidak ambigu dan membingungkan publik (baca DISINI)

Terhadap penolakan Fraksi PKS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan jawabannya berjudul "Analisis Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", sebagai berikut: 
Halaman 1-2
Halaman ke 3-4
Halaman ke 5

Sepengetahuanku, pembahasan draft RUU PKS ini masih dilakukan dengan intens, meski kecaman dan penolakan dari pihak tertentu masih terjadi. Termasuk uji publik di berbagai tempat yang melibatkan banyak pihak. Tentu saja gunanya untuk mendapat masukan terbaik sebelum RUU ini diundangkan oleh DPR. Sebagai warga negara, aku mendukung penuh diundangkannya RUU PKS ini sebagai salah satu upaya menurunkan tingkat kekerasan seksual di seluruh Indonesia, yang dijamin oleh negara. Janji kemerdekaan belumlah lunas jika masih terdapat ancaman semacam kekerasan seksual di tanah air kita tercinta ini. Dan sebagai seorang perempuan Muslim, aku berharap dukunganku terhadap kebijakan ini merupakan salah satu bentuk jihadku di jalan Allah. Sebab, melawan praktek kekerasan seksual adalah perang melawan hawa nafsu dalam diri manusia dan merupakan jihad tertinggi seorang Muslim, bukan? 


NAH, APAKAH BENAR RUU PKS PRO ZINA, SEKS BEBAS DAN LGBT? 
Bagiku, petisi Ibu Maimon sungguh mengganggu sebab membuat orang bingung. Lain judul, lain pula isinya. Terlebih Ibu Maimon tidak menjelaskan secara detail di pasal berapa dan ayat berapa di dalam RUU PKS tersebut yang disebutnya pro zina. Ibu Maimon juga pelit, karena tidak mencantumkan link yang mengarahkan pembaca pada draft RUU PKS dan naskah akademiknya, sehingga publik bisa mempelajari secara lebih mendalam mengenai benar tidaknya RUU PKS itu pro zina sebagaimana judul petisi yang sangat clickbait tersebut. 

Agar pembaca mendapat kejelasan, silakan baca sendiri draft RUU PKS berikut ini ya: 
(RUU-Penghapusan-Kekerasan-Seksual-FINAL-31012017-Baleg1-1.pdf)



Pembaca juga bisa membaca naskah akademik RUU PKS. Naskah akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan ruang lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan perundang-undangan. Penyusunan naskah akademik setiap RUU diatur memiliki aturan khusus lho, sehingga nggak sembarangan dibuat. Silakan baca DISINI tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Terlampir juga link sumber naskah akademik RUU PKS untuk dapat dipelajari ya: 
http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf



Nah, karena aku sudah memberikan sumber yang jelas mengenai draft RUU PKS berikut naskah akademiknya, silakan pembaca nilai sendiri apakah benar RUU PKS ini pro zina, seks bebas, LGBT, dan merusak moral keluarga Indonesia? 

Agar pembelajaran kita lebih jelas dan komprehensif, alias tidak setengah-setengah, aku lampirkan juga dokumen yang memuat 6 keunggulan RUU PKS. Pembelajaran kita harus benar-benar dilakukan sungguh-sungguh agar tidak mudah berprasangka dan ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan itu tidak baik dan cenderung menyesatkan.




BAHAN BELAJAR BERSAMA:
Dear Mbak Maimon, terima kasih telah membuat sebuah petisi yang informasinya sangat tidak lengkap, sehingga mendorong orang untuk mencari tahu kebenaran dibalik RUU P-KS dan membuat mereka yang malas membaca semakin terpacu untuk membaca agar mendapatkan informasi yang benar. Melek hukum tentu saja diawali dengan melek literasi. 

Pembacaku, silakan unduh berbagai dokumen terkait isu kekerasan seksual dibawah ini untuk dipelajari: 

Seluk Beluk Kekerasan Seksual
15 Bentuk Kekerasan Seksual
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Policy Brief RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Seri Pendidikan Publik: RUU PKS
Kertas Kerja Kebijakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia
6 Keunggulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual
Menyalahkan Korban Kekerasan Seksual
Pelaku Kekerasan Seksual adalah Orang Terdekat Korban
Understanting Sexual Violence
What is Sexual Violence? 
Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia
5 Alasan Mengapa RUU PKS Harus Segera Disahkan
Miskonsepsi Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Hentikan Femicide: Pembunuhan Terhadap Perempuan
Regulasi Ideal untuk Kejahatan Seksual
Argumen Islam untuk Penghapusan Kekerasan Seksual
Konsekuensi Ekonomi dari Kasus Kekerasan Seksual
RUU PKS Pro Zina, Masuk Akalkah? 

Pembaca yang baik, sampai disini dulu ya tulisanku yang bertujuan menanggapi petisi Ibu Maimon tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat menjadi kontroversi. Secara pribadi aku mendukung RUU PKS diundangkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, serta perlindungan optimal kepada korban dan keluarganya. Kerangka pikirku sederhana saja, bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan hukum harus bersifat adil, yaitu selain membuat efek jera kepada pelaku kejahatan, juga memerikan perlindungan optimal kepada korban agar dapat kembali menjalani hidupnya dengan normal, sebagai warga negara Indonesia. 
Jika mengalami kekerasan seksual, hubungi nomor-nomor diatas. Bersuaralah dan bela dirimu!

Jika seorang maling ayam tertangkap basah, habis ia digebuki warga sekampung
Jika seorang koruptor kena OTT, dia jadi pesakitan KPK dan dibully satu negara
Jika rumah kita kemalingan atau kerampokan, satu kelurahan menghukum si pencuri
Tapi, 
Jika seorang perempuan mengalami kekerasan seksual, 
mengapa justru dia yang dihukum seumur hidupnya sebagai perempuan kotor dan tidak suci, 
bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat? 
Mengapa kita tidak menghukum pelaku yang mencuri kehormatannya? 

Pesanku sangat sederhana, mari melek hukum dengan melek literasi demi Indonesia yang lebih baik. 

Tambahan nih pembaca, baru saja sednag viral sebuah kasus di mana seorang gadis berusia 19 tahun yang mengalami kekerasan seksual di Bangladeh, dibakar hidup-hidup oleh teman-temannya di sekolah, akibat ia melawan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, yang pelakunya adalah kepada madrasah tempat ia belajar. Mari berusaha wahai pembacaku, agar kasus-kasus semacam ini tidak terjadi lagi baik di Indonesia maupun negara manapun di dunia ini. 
Sumber: Tirto.id

Berita tentang Nusrat bisa juga dibaca di link berikut ini: 
Nusrat Jalan Rafi, Burned to Death for Reporting Sexual Harrasment
Bangladesh Student Burned to Death for Reporting Sexual Abuse 
Nusrat Rafi, Burned to Death After Reporting School Principal for Sexual Assault
19 Years Bangladesh Girl Set on Fire After Acusing Headteacher of Sex Assault

Sedih ya...
Kasus-kasusnya semakin mengerikan. 
Tapi, sedih saja tidak cukup. 
Mari bersuara dan melawan

Bandung, 22 April 2019

4 comments

  1. Wew, berat jg ya bacaannya. ini yang ustaz tengku zul kmrn maksa pgn hubungan suami istri harus dipaksa meski istrinya gak mau itu yak.. heuheuheu,,,

    ReplyDelete
  2. Edukatif dan informatif banget mbak 😍 dan ya, melek literasi dan melek hukum ini penting banget. Biar nggak gampang ngegas ketika melihat ada berita yang membawa embel-embel "pro zina, pro LGBT yang harus dilawan". Kan ga mungkin ya kita mewariskan sikap ngegasan ke anak cucu. Hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yup, betul sekali. Saya menulis ini salah satunya untuk menjawab tuduhan bahwa RUU PKS pro zina dll. Padahal biasanya yang menuruh itu belum pernah membaca dokumen terkait. Dikira buah Undang-Undang segampang bikin status di Facebook...

      Delete

follow me on instagram