Diary of #WeSaveMoroMoro (4)


Assalammu'alaikum

Literatur:

Aku berusaha membaca kembali beberapa literatur yang membahas masalah konflik di Register 45 dan khususnya tentang masyarakat Moro-Moro. Dalam mempelajari kasus di wilayah ini, yang sangat dilematis dan kompleks, memang belum ada literatur yang merekam kejadian maupun proses pembuatan kebijakan umpama 'catatan harian' baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Jikapun ada siapa yang melakukannya? belum ada yang muncul ke publik untuk menunjukkan kronologi paling lengkap soal masalah ini. Oki Hajiansyah Wahab adalah yang pertama mempublikasikan masalah konflik ini dalam bukunya "Terasing di Negeri Sendiri" tahun 2012 silam. Judul itu pun ia peroleh dari mulut seorang warga Moro-Moro dalam sebuah pertemuan di sekretariat PPMWS. Ia menulis buku itu dalam kerangka ilmu hukum karena ia sendiri adalah mahasiswa ilmu hukum. Tapi itu belum cukup. 

Lalu Ridwan Hardiasnyah dengan bukunya "Kami Bukan Superman" menceritakan Moro-Moro dalam sudut pandang dirinya sebagai seorang Jurnalis. Buku itu memuat kisah-kisah personal yang berasal dari proses wawancara antara Ridwan dan beberapa orang masyarakat Moro-Moro terkait masalah kesehatan, pendidikan dan keseharian. Lebih tepatnya sebuah buku yang menjelaskan kepada publik sisi kemanusiaan dimana mereka 'bukan manusia kuat' yang bisa pergi begitu saja dari Moro-Moro karena dianggap ilegal. Kemana mereka akan pergi? tanah mana di Lampung ini yang tidak berkonflik dan tidak memiliki konsesi untuk perkebunan atau hutan tanaman industri? jika pun ada masa itu hutan konservasi dan hutan lindung. Lha, hutan negara juga bukan? Ya sama saja tak bisa akses. 

Mengumpulkan data dari pemerintah Mesuji? berdasarkan pengalamanku, pemkab Mesuji sangat sensitif dalam membahas masalah Moro-Moro dan Register 45. Saat aku sempat menelpon Bupati beliau mengarahkanku untuk menelpon kepala Dinas Kehutanan. Terus begitu, lempar sana lempar sini. Jadinya buang-buang waktu dan pulsa saja. Lagipula, kebijakan yang menjadi patokan pemkab Mesuji hanya UU No. 49 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusahan Hutan. Ditambah 'kertas sakti' konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik PT. Silva Inhutani Lampung yang sampai hari ini publik tidak pernah melihat seperti apa bentuknya, apa isinya, dan sanksi bagi perusahaan jika melanggar izin yang diberikan negara. Tahun 2015 ini surat izin itu berusia 11 tahun sejak diperbaharui pada tahun 2004, ketika PT. Silva Inhutani Lampung mendapat tambahan lahan kelola seluas 7000an hektar. Selama itu pula publik tak bisa mengaksesnya.

Dua buku yang pertama-tama berkisah tentang konflik di Register 45, Mesuji, Lampung
Literatur lainnya adalah berupa makalah yang dipresentasikan dalam berbagai konferensi baik tingkat lokal, nasional hingga internasional. Juga beberapa skripsi dan tesis. Belum ada buku lagi yang muncul. Baik dari yang melihat konflik sebagai masalah yang disebabkan oleh negara, perusahaan atau oleh masyarakat yang disebut Oki sebagai lapar tanah. Hasil penelitian teranyar oleh Oki Hajiansyah Wahab bersama Dwi Wulan Pujiriyani dan aku sendiri sejauh ini membawa gambaran baru dari riset-riset terdahulu sebab bertepatan dengan penertiban oleh aparat gabungan pada pertengahn 2013. Kecuali memang ada riset terbaru dan aku belum mendapatkan informasinya. 

***

Dalam "Terasing di Negeri Sendiri: Kritis Atas Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hutan Register 45 Mesuji, Lampung" Oki membagi pembahasan kedalam enam bab, dimana sebelumnya ada pengantar dari beberapa penting. Prof. Denny Indrayana selaku guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada sekaligus anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji menyatakan dalam pengantarnya berjudul "Negara Hukum yang Membahagiana Rakyatnya" bahwa warga negara yang berkonflik (dalam hal ini konflik agraria) tak semestinya kehilangan hak-hak konstitusionalnya. Menyelesaikan masalah agraria di Mesuji ia nyatakan harus dilakukan dalam kerangka pikir hukum progresif, bukan melulu berpatokan pada hal-hal formal prosedural. Masyarakat Moro-Moro misalnya, mereka tak lantas kehilangan hak dasar sebagai warga negara meski sedang berkonflik, seakan-akan mereka hidup diluar hukum negara. Prof. Denny menekankan kerangka moral dalam memandang konflik di Register 45 yang secara bersamaan harus diselesaikan dalam kerangka hukum. Bukankah UUD 1945 menjamin kita warga negara indonesia sebagai yang merdeka untuk hidup? lantas kebijakan mana yang lebih tinggi selain konstitusi negara ini? 

Lebih jauh, Nick Armstrong seorang aktivis hak asasi manusia dan perdamaian dalam pengantarnya "Struggle for Human Dignity" menyatakan bahwa masyarakat Moro-Moro mengalami apa yang disebut "landless" dan "stateless" yang kedalam bahasa keseharian kita bisa disebut 'sudah jatuh tertimpa tangga pula'. Karena masyarakat tak bisa mengklaim lahannya, maka mereka pun tak bisa mendapatkan KTP sebagai identitas sebagai warga negara. Tanpa KTP mana bisa mereka mengakses hak-hak lain sebagai warga negara bukan? dan jika dilihat dalam konteks kabupaten Mesuji sebagai kabupaten baru yang tengah membangun, maka sebenarnya klaim HPHTI seluas 43.000 hektar oleh sebuah perusahaan sama saja dengan memiskinkan kabupaten itu dibanding jika lahan dikelola oleh masyarakat.  

Dalam buku itu Penulisnya memaparkan tentang gambaran singkat menganai konflik agraria di Indonesia dan di Lampung. Bahasan ini mengingatkanku pada buku berjudul "Tanah Lampung" karya Kusworo, seorang aktivis lingkungan di Lampung, dimana bukunya membahas beberapa kisah konflik kehutanan di beberapa wilayah di Lampung. Saat mengerjakan skripsi tahun 2007 lalu aku punya bukunya, pas kucari-cari lagi entah dimana rimbanya. Lalu Oki melanjutkan pembahasannya pada sejarah singkat Regoster 45 dan mengapa ada orang dan kampung Moro-Moro di wilayah hutan negara itu. Kemudian dalam membahas pengalaman warga Moro-Moro yang hak konstitusionalnya diabaikan pemerintah setempat, Oki merujuk pada beberapa produk hukum semisal undang-undang yang memuat materi HAM. 



Materi-materi tentang HAM yang Oki sajikan merujuk pada Amandemen kedua UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan TAP MPR No. XVII/1998 tentang HAM. Disana dijelaskan kesamaan materi tentang hak atas hidup dan kehidupan; hak untuk berkeluarga; hak atas perlakuakn hukum yang adil hak atas pekerjaan; hak untuk turut serta dalam pemerintahan; hak atas kewarganegaraan; hak beragama; hak berserikat; hak berkomunikasi; hak atas perlindungan diri dari ketakutan; hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau atas perlakukan kejam dan tidak manusiwasi; hak atas kehidupan yang layak; hak atas persamaan didepan hukum; hak atas jaminan sosial hak ata kepemilikan; hak untuk bebas dari diskriminasi; hak identitas adat dan budaya; kewajiban negara dalam jaminan perlindungan, pemajuan dan penegakkan HAM; kewajiban setiap orang untuk menghormati HAM; dan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang yang ditetapkan dengan UU. 

Kebijakan yang berkaitan dengan keterasingan atau eksklusi masyarakat Moro-Moro ternyata juga dikaitkan Oki dengan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi landasan setiap warga negara untuk 'diregistrasi' sebagai warga negara yang sah dan mendapatkan 'tanda registrasi' berupa kartu tanda penduduk (KTP). Tanpa KTP masyarakat Moro-Moro tidak bisa mengakses hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, bahkan untuk membuat selembar Kartu Keluarga (KK) yang menjadi dasar dokumen KTP, SIM, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan sebagainya. Juga tidak bisa mangakses berbagai program bagi rakyat miskin seperti Beras Miskin (Raskin), dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. 

Ada satu kisah yang Oki bawa sebagai bentuk penjabaran nyata dari pengabaian negara atas HAM, bahkan terhadap bayi yang baru lahir. Bayi itu bernama Bili Chandra. Saat lahir bayi itu dalam keadaan sehat, namun kemudian diketahui mengidap kelainan dimana ia mengalami infeksi berat akibat peritonitis atau radang perut. Usus halus Billi buntu, juga mengalami kebocoran dimana kotoran masuk kedalam rongga perut. Billi kecil pun harus dirawat di rumah sakit di Bandar Lampung selaam 20 hari dengan biaya perawatan sebesar Rp. 55 juta yang dikumpulkan para relawan. Sayangnya, pada hari ke 58 kelahirannya ke dunia ini, Billi menghembuskan nafas terakhir. Sekaligus menjadi cambuk yang membuat hati kita perih. Sangat perih.

Kisah ini menjadi contoh nyata tentang ketidakmampuan orangtua Bili mengakses pelayanan kesehatan memadai sehingga ia tidak bisa memeriksakan kandungannya secara berkala. Mengapa, karena di Moro-Moro tak ada puskesmas dan jika orangtua Bili ke puskesmas atau ke rumah sakit ia tak punya uang dan ia tak punya kartu jaminan orang miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena tak punya KTP. Bayangkan, gara-gara KTP saja seorang ibu dan bayinya yang baru lahir menjadi begitu menderitanya. Kasus ini bertentangan dengan UU. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual dan sosial. Atau memang petugas kesehatan secara sengaja membutakan diri untuk mengecek ibu hamil mana atau bayi mana yang mengalami kesulitak akses terhadap pelayanan kesehatan? bukankah ini kejahatan besar dan tak termaafkan?

Lain Oki lain Ridwan. Sebagai Sarjana Ilmu Komunikasi dan jurnalis, ia menulis "Kami Bukan Superman" sebagai pengejawantahan jurnalisme advokasi dimana ia menghadirkan berbagai kisah dari berbadai sudut pandang tentang apa yang telah ditulis Oki tentang keterasingan warga Moro-Moro dan tercerabutnya hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Jurnalisme Advokasi sendiri menghadirkan tulisan hasil investigasi terhadap pihak minoritas, korban, saksi mata, aktivis atas akademisi yang komitmen dalam gerakan membela HAM atas satu konflik yang melibatkan warga negara dna pemerintahnya. Fokusnya untuk menyuarakan aspirasi mereka yang 'voiceless' atau yang diingkari aspirasinya dan diteken sedemikian rupa sehingga tak mampu bersuara meski untuk membela haknya sendiri. Metode ini banyak digunakan pada jurnalis dalam menyuarakan gerakan kaum tertindas dan minoritas sejak awal tahun 1990an, dan pasca Orde Baru jika di Indonesia. 

  
Dalam upaya menyampaikan suara-suara masyarakat Moro-Moro yang "voiceless" Ridwan menulis dengan gaya bertutur yang sederhana dan cenderung tidak seberat Oki. Ia menampilkan 'suara' para informannya dengan percakapan sebagaimana terdapat dalam tulisan populer seperti cerpen, novel dan catatan ringan yang biasa digunakan para blogger. Ridwan menampilkan dirinya sebagai pembawa 'suara' itu pada publik selaku pembaca dan mengajak kita sebagai yang seolah-olah sedang duduk dna berbincang dengan para informan. Tetapi ia tak lupa untuk mengaitkan berbagai pendapat dan peristiwa dengan hal-hal lain misal komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang termaktub dalam program Millenium Development Goals (MDGs). Atau analisa-analisa yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat Moro-Moro dengan hasil riset seperti di bidang kesehatan, terutama tentang ibu dan bayi. 

Buku ini menarik dan bisa direkomendasikan sebagai buku yang pertama-tama harus dibaca publik yang buta soal kasus di Moro-Moro dan Register 45, sebelum mereka membaca bahasan berat dalam buku Oki Hajiansyah Wahab. Kedua buku tersebut saling melengkapi satu sama lain sebagai referensi awal dalam bentuk buku tentang kasus di Moro-Moro dan Register 45. 

Oh ya, seniman Lampung ternama, Isbedy Setiawan zs bahkan membuat sebuah puisi khusus untuk Moro-Moro. Judulnya "Kisah dari Moro-Moro, Negeri Asing Itu" yang dimuat dalam antologi puisi berjudul "Moro-Moro Jagal Merah Saga" pada 2014 silam. Puisi yang berkisah tentang sejarah dan kepedihan masyarakat Moro-Moro. 

***

Hasil penelitian Oki, Wulan dan aku sendiri dimuat dalam Monograph berjudul "Membaca Ulang Kebijakan Agraria: Hasil Penelitian STPN, 2013" dan diterbitkan oleh SPTN Press pada 2013. Oki yang berlatar belakang ilmu hukum, Wulan yang antropologi dan aku yang sosiologi berusaha memadukan sudut pandang kelimuwan yang berbeda dalam membaca masalah di lapangan. Riset kami berfokus bagaimana membaca konflik di Register 45 paska keluarnya rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pada Januari 2012. Tim yang dibentuk khusus atas instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut bekerja selama satu tahun "mencari fakta" atas konflik yang berkepanjangan di wilayah itu. Kerja yang oleh banyak kalangan dikritik karena sama sekali tidak membuahkan 'hasil' untuk resolusi konflik. Malah kondisi di lapangan semakin kacau. 


Sebagai riset teranyar paska keluarnya rekomendasi TGPF dan program penertiban pada Agustus 2013, kami berusaha memberikan informasi bagu kepada publik. Terhadap rekomendasi TGPF, riset kami menyimpulkan bahwa: 
  1. TGPF tidak bekerja sebagai pencari fakta, tetapi hanya melakukan kerja-kerja klarifikasi (dan verifikasi) atas berita-berita mengenai kasus Register 45 yang mencuat ke ranah nasional.
  2. Rekomendasi TGPF dinilai semakin menjauhkan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas hak-hak warga. Berkiatan dengan para okupan baru, TGPF hanya merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang, tanpa memberikan solusi mengenai ‘harus diapakan’ para okupan yang jumlahnya semakin banyak tersebu
  3. Rekomendasi TGPF hanya mengedepankan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia, namum tidak menyentuh akar persoalan yaitu konflik pengelolaan sumber daya alam, dan hak agraria masyarakat adat yang tanahnya dicaplok masuk ke konsesi PT SIL dan tidak mengakomodir tuntutan pengakuan hak masyarakat atas tanah.   
  4. Rekomendasi TGPF tidak menyentuh akar persoalan dengan PT SIL, dimana seharusnya PT SIL diaudit dan lahan konsesinya diukur ulang. Bahwa masalah Register 45 juga harus dikaitkan dengan UUPA 1960 dalam melihat fungsi tanah sebagai fungsi sosial dan bukan fungsi investasi
Ada sebuah hasil riset dari tim The Habibie Center yang berfokus pada pelabelan media terhadap berita-berita terkait Register 45, yang kami jadikan acuan dalam menelaah penggunaan label "perambah" yang bermakna pencuri atau pelaku tidak sah alih-alih "okupan" atau yang melakukan pendudukan. Bagaimana pun, pelabelan 'negatif' yang dilakukan media akan menjadikan mereka yang menduduki Register 45 sebagai yang bersalah dan melanggar huku, padahal jelas-jelas telah ada masalah antara perusahaan dan pemerintah sebelum masyarakat melakukan pendudukan. Pelabelan negatif itu kemudian saling tindih dengan berbagai kasus berbeda yang sama-sama terjadi di Mesuji. Naasnya, Mesuji juga terbagi kedalam dua wilayah administratif berbeda yaitu di Lampung dan Sumatera Selatan. Jadi, setiap ada satu masalah yang membawa nama "Mesuji" seakan-akan semua yang Mesuji tengah berkonflik, bermasalah, menakutkan dan berbahaya.

Di Register 45 ada tiga tipe pendudukan yaitu: 1) pendudukan sporadis dan tidak terorganisir; 2) pendudukan terorganisir dan disukung modal para cukong; 3) pendudukan melalui pengorganisasian kolektif; dan 4) pendudukan berdasarkan transaksi atau 'jual beli' atau 'ganti rugi' pembukaan lahan garapan. Konflik dinilai berhubungan dengan motif ekonomi-politik dan sengaja dipelihara untuk menjaga dinamika perputaran uang. Misal supply atas bahan bangunan, sembako hingga listrik. Penjualan singkong sebagai komoditi utama juga ditengarai berkaitan dengan bisnis tapioka yang dikedalikan pihak tertentu yang memiliki atau berhubungan erat dengan hidup-matinya pabrik pengolahan singkong di Mesuji. Fakta di lapangan juga memperlihatkan perbedaan perlakuan pemda Mesuji terhadap kelompok okupan. Kami melihatnya sebagai satu cara agar ketiga kelompok okupan tersebut tidak bersatu, mengorganisir diri dan merebut lahan Register 45 sepenuhnya dan mempersulit proses resolusi konflik. 

Oki sebagai peneliti yang paling lama meriset kasus ini kemudian menerbitkan buku terbarunya berjudul : 'Akses, Relasi dan Konflik: Sengkarut Register 45 Pas TGPF Mesuji' pada 2014 yang juga diterbitkan oleh Indepth Publishing. Dalm buku ini Oki memaparkan bahwa sebagai konflik agraria terpanjang di Lampung, Register 45 sepertinya sengajak dipelihara sebagai aset ekonomi-politik pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi dan golongan. Konflik yang awalnya sangat sederhana, berupa pendudukan tanah terlantar oleh rakyat miskin, menjadi konflik yang karut marut, menimbulkan penderitaan bagi belasan ribu masyarakat, menimbulkan kerugian negara untuk biaya penggurusan sampai merusak citra kabupaten Mesuji dan provinsi Lampung dimata masyarakat Indonesia. Parahnya, dalam proses resolusi konflik berbagai pihak yang seharusnya bertanggungjawba justru saling tuding tidak becus dan lempar tanggung jawab. Dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi lalu ke pemerintah pusat dan sebaliknya, terus saja demikian selama 18 tahun. Bahkan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini sulit dibaca dan dipetakan karena memang hubungan antara mereka sangat kompleks. 

Dan Oki dalah perekam sejarah konflik di wilayah ini yang paling konsisten menulis baik untuk makalah maupun buku. Belum ada periset lain yang memiliki konsistensi serupa Oki dalam merekam kasus di wilayah ini yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, jaringan yang luas untuk mengumpulkan fakta-fakta lapangan terbaru, hingga untuk mengulik data-data rahasia yang misalnya hanya dimiliki pihak militer dan kepolisian. Belum lagi data-data berupa surat-surat penting yang dimiliki perusahaan dan instansi pemerintah yang biasanya sangat sulit diakses publik.

***

Oke, kita juga punya produk hukum sebagai literatur untuk membaca kasus ini. Bagaimana sebuah produk hukum seperti undang-undang dibaca, dimaknai dan diimplementasikan? lalau bagaimana dengan perda dan perbup yang berkaitan langsung dengan kasus Register 45? kita tahu sama tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tahu dan tidak pernah membaca undang-undang yang dijadikan sebagai senjata untuk melarang mereka melakukan ini-itu terhadap sesuatu 'milik negara', misalnya mengelola sebuah kawasan hutan. Jika kita mengadakan survei terkait pemahaman masyarakat terhadap UU kehutanan dan UU P3H, sudah bisa dipastikan jawabannya adalah masyarakat tak pernah membaca apalagi memahami. Mereka hanya diberi tahu 'Undang-undang' padahal produk hukum sejak dari UU sampai Perbup terkait masalah kehutanan berjumlah lebih dari 500 buah. Siapa yang mau mempelajari produk hukum sebanyak itu? UU Kehutanan saja masyarakat Moro-Moro belum pernah dikasih dokumennya oleh pemerintah setempat, apalagi UU P3H yang lebih rumit lagi. 

Asumsinya begini: pemerintah setempat menyatakan bahwa masyarakat Moro-Moro melakukan kegiatan melawan hukum di kawasan Register 45 karena lahan itu telah diberikan konsesinya pada PT. Silva Inhutani Lampung, apakah pemerintah telah menunjukkan 'bukti' berupan surat izin bernama HPHTI milik PT. SIL pada masyarakat Moro-Moro, disertai dengan dokumen UU Kehutanan dan UU P3H? Jika tidak, bagaimana mungkin masyarakat bisa menerima begitu saja bahwa Register 45 adalah 'tanah negara' tanpa pernah ada patok, plang, baliho atau 'tanda' apa pun yang menyatakan kawasan itu sebagai hutan negara sejak mereka pertama kali tiba di lokasi itu tahun 1997 silam? Jika ya, mana bukti dokumentasinya, catatan sosialisasinya, berita di media massa dan catatan khusus sekda Mesuji (Atau Tulang Bawang sebelum pemekaran kabupaten?). Apakah semua hanya tentang hukum imajiner berupa 'kata-kata' yang ditentukan oleh penguasa atas kekuasannya? Kita harus fair bukan sebab antara rakyat dan negara tidak ada hubungan saling menguasia atau dikuasai layaknya majikan terhadap budak di masa lampau?

Hutan
Oke, mari kita telusuri kebijakan kehutanan dalam UU no. 41/1999 tentang Kehutanan dengan pembacaan sederhana, bukan sebagai seseorang yang memahami ilmu hukum.
  1. Definisi hutan: terdapat d pasal 1 poin b "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  2. Fungsi Hutan: pada Bagian ketiga tentang penguasaan hutan, pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (ingat ya: untuk kemakmuran rakyat)
Kalau definisi hutan adalah demikian apakah Register 45 yang katanya hutan masih layak disebut hutan sejak sebelum ribuan masyarakat menduduki wilayah itu pada tahun 1996 sampai sekarang? Jika hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, lalu mengapa ada perusahaan yang diperbolehkan mengelola hutan dengan menanami akasia dan karet? mengapa masyarakat miskin tanpa izin dilarang mengelola hutan dan disebut perambah?

Bersambung

Depok, 20 September 2015

Referensi
  • Wahab, Oki Hajiansyah. (2012). Terasing di Negeri Sendiri: Kritik atas Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hutan Register 45, Mesuji, Lampung. Bandar Lampung: Indepth Publishing
  • Hardiansyah, Ridwan. (2012). Kami Bukan Superman. Bandar Lampung. Indepth Publishing
  • Wahab, Oki Hajiansyah (2014).  Akses, Relasi dan Konflik: Sengkarut Register 45 Pas TGPF Mesuji. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
  • Pujiriyani, Dwi Wulan., Oki Hajiansyah Wahab & Wijatnika. (2013). Tak Redam dalam Rajutan Kebijakan’:  Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF' dalam Monograph Membaca Ulang Kebijakan Agraria: Hasil Penelitian STPN, 2013.  Jogjakarta: STPN Press.
  • http://www.antaralampung.com/berita/263837/terasing-di-negeri-sendiri-edisi-inggris-terbit
  • http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/20/12185967/buku.quotterasing.di.negeri.sendiriquot.dibedah.di.malaysia
  •  http://www.antarasulteng.com/berita/4897/edisi-mahasiswa-terasing-di-negeri-sendiri-terbit
  • http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/03/m85m69-kisah-mesuji-segera-go-international
  • http://lampost.co/berita/buku-kami-bukan-superman-dibedah-hari-ini
  • http://www.antaralampung.com/berita/266038/kemanusiaan-jurnalis-dan-derita-warga-moromoro
  • http://sumbar.antaranews.com//berita/17139/kami-bukan-superman-kisahkan-masyarakat-kehilangan-hak.html
  • http://inspirasi.co/ruang-baca/post/1438016400589
  • https://andimanwno.wordpress.com/2009/01/22/bioma-hutan-basah-hutan-hujan-tropis/
  • Catatan lapangan penulis

Wijatnika Ika

No comments:

Post a Comment

PART OF

# # # # #

Instagram