Saat Masyarakat Desa 'MELEK HUKUM'


(www.sastrakelabu.wordpress.com)

Hukum. Ya, ia seperti pisau tajam yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Bukan karena hukum terlampau rumit untuk dipahami, melainkan karena dalam prakteknya hukum begitu kejam pada kalangan tertentu. Hukum menjadi hantu yang menakutkan, sebab sebagaimana menjadi rahasia umum, hukum umpama pisau yang tajam bagi kalangan masyarakat miskin, tak sekolahan dan lemah, dan tumpul bagi kalangan kaya raya, berpendidikan dan kuat karena memiliki kekuasaan. Karena itulah, banyak kalangan yang mengkeret duluan saat mendengar kata 'hukum'

Hukum, dalam konteks formal yang digunakan sebagai hukum negara, selama ini menjadi barang elit yang hanya bisa dipelajari mahasiswa hukum, pakar hukum dan kalangan akademis dan aktivis tertentu yang pekerjaan mereka berkaitan dengan hukum. Lalu, apakah masyarakat biasa juga belajar hukum? petani yang sehari-hari bekerja di sawah atau ladang; buruh perkebunan sawit; ibu rumah tangga; tukang ojek; atau bahkan penjual sayuran si pasar bolehkah belajar hukum? 

Ya. Tentu saja iya. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sewajarnya jika penduduknya melek hukum. Karena hukum berlaku mulai dari seseorang masih dalam kandungan ibunya sampai seseorang itu meninggal dunia. Mulai dari hukum tentang perlindungan perempuan dan anak; pernikahan; administrasi kependudukan; tata ruang hingga pemanfaatan sumber daya alam. Setiap orang, meski tak perlu semahir mahasiswa hukum, setidaknya memahami hukum yang menjamin hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. 

Karena itulah, ketika sekelompok warga desa begitu berminat belajar hukum, aku begitu kagum. Saat sehari-hari mereka bergulat dengan tanah, alat pertanian dan matahari mereka sanggup meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk belajar hukum yang asing bagi mereka. Apalagi ketika mereka melihat sebuah produk hukum (misal Undang-undang) dan belajar memahaminya pasal demi pasal. 

Awal Desember silam, aku berangkat ke salah satu desa di wilayah timur Riau. Aku dan teman-temanku dari kantor akan membantu masyarakat beberapa desa disana untuk belajar hukum. Tentu saja mereka belajar bukan dariku atau teman-temanku, sebab kami telah menyiapkan tiga orang pakar hukum untuk menjadi teman belajar mereka. 

Sekelompok masyarakat desa di Siak, Riau saat belajar tentang hukum. 

Saat masyarakat belajar hukum, mungkin untuk pertama kalinya dalam konteks belajar didalam kelas dengan kehadiran pelatih, metode pembelajaran dan materi pembelajaran yang terstruktur berdasarkan kurikulum, itulah saatnya bagi mereka untuk bangkit. Hal ini berarti mereka harus belajar bahwa setiap warga negara mau kaya atau miskin, berpendidikan tinggia atau tidak, tinggal di kota yang gemerlap atau kampung sepi di pedalaman harus paham hukum karena tak seorangpun kebal hukum. 

Mereka berpendapat bahwa hukum merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keinginan mereka belajar hukum salah satunya dipengaruhi oleh konflik yang mereka alami dengan sebuah perusahaan sawit yang mengokupasi lahan APL (Alokasi Penggunaan Lain) yang diperuntukkan bagi para transmigran dari Jawa Tengah pada tahun 1980an. Mereka beranggapan bahwa berhadapan dengan perusahaan harus cerdas, melalui jalur hukum dan strategis. 

Karena itu ketika mereka mendapat kesempatan belajar hukum, mereka menjadi tahu bahwa selama ini mereka umpama si buta yang meraba-raba tentang hukum yang konon katanya adil dan tidak memihak. Mereka ingin tahu mengapa pemerintah bisa memberikan izin konsesi pada perusahaan di lahan yang juga oleh pemerintah diberikan kepada mereka. Selama pelatihan, mereka begitu antusias dan ketika kami menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, beberapa peserta menitikkan airmata. Ya, siap sih nggak terharu mennyayikan lagu kebangsaan ketika menghadapi kondisi yang genting terkiat tanah sebagai hajat hidup petani....


Sebuah lahan gambut di Riau yang disengketakan antara masyarakat dan perusahaan sawit, serta pernah mengalami kebakaran pada awal tahun 2014 silam. 

Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ini juga sangat diacungi jempol, dimana petempuan menuntut haknya untuk disamakan dengan lelaki dalam proses belajar hukum. Apalagi ketika mereka mulai paham bahwa banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga atau yang berkaitan dengan keseharian mereka sangat erat kaitannya dengan hukum. Perempuan, sebagai anggota masyarakat harus menjadi bagian dari proses penyadaran dan perjuangan akan kesamaan hak dimuka hukum sehingga diharapkan perempuan akan mampu melawan setiap tindakan yang melawan hukum baik yang berkaitan langsung dengan dirinya secara pribadi maupun berkaitan dengan kepentingan komunitasnya. 

Salah seorang perempuan berkata, "Ini pertama kalinya bagi saya belajar hukum. Sebagai masyarakat desa tentu saja saya senang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjaid di desa saya berkaitan dengan hukum. saya dan para perempuan lainnya jadi tertarik untuk membuat kelompok, jadi kami bisa belajar tentang hukum bersama-sama."


Wijatnika Ika

No comments:

Post a Comment

PART OF

# # # # #

Instagram