MESUJI: Berdamai Dalam Bara REGISTER 45


Tahun 2011, Mesuji tiba-tiba terkenal tak saja di Indonesia, juga di Asia dan dunia internasional. Sebuah drama kemanusiaan yang tersebar luas melalui internet menempatkan salah satu kabupaten di Lampung itu sebagai area ‘berbahaya’. Selama beberapa bulan, beberapa harian lokal di Lampung menyajikan berbagai kisah mengenai Register 45, Mesuji dalan berita utama. Namun, jika berkunjung ke kampung Moro-Moro, Register 45 semua kengerian dalam berita itu seketika hilang ditiup angin. Kampung Moro-Moro ibarat oase ditengah gurun Mesuji yang panas karena konflik.
 
***

Memasuki perbatasan kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji, pemandangan berupa perkebunan singkong, sawit dan karet terhampar luas. Di beberapa titik asap kelabu mengepul dari cerobong pabrik di tengah-tengah perkebunan. Sedangkan di pinggir jalan ruko-ruko baru tengah dibangun dan kompleks pertokoan yang ramai oleh aktivitas jual beli. “Nah ini Mbak, jalan ini batas wilayah Moro-Moro,” ujar Wayan saat memasuki wilayah yang ditandai sebuah gapura besar milik pemerintah kabupaten Mesuji yang berisi ajakan memilih pada 9 April dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wilayah itu Nampak ramai oleh aktivitas masyarakat di beberapa warung kecil.

Itu dulu rumah-rumah, gubuk-gubuk lah. Digusur kan, pindah semua kedalam orang-orang,” ujar Wayan lagi saat menunjukkan lokasi perkebunan singkong di Simpang Asahan di bagian kiri Jalan Lintas Timur (Jalintim) yang merupakan salah satu wilayah kampung Moro-Moro. Ditengah-tengah kebun singkong itu terdapat gapura berornamen dari semen berwarna oranye dan hitam setinggi 7 meter milik masyarakat Hindu Bali. “Jadi Mbak, Register ini dibelah sama jalan ini, Jalintim. Jadi, Moro-Moro dan Pekat itu kan masuk ke Way Serdang. Nah, kalau yang lainnya masuk ke Mesuji Timur,” jelas Wayan dalam logal Bali yang kental mengenai perbedaan wilayah di Register 45.

Kalau disebelahnya ini punya PT. Karet semua,” terang Wayan lagi. “Mereka bikin siring itu 2 meter dalemnya, supaya masyarakat nggak maling karet katanya,” ungkap Wayan saat menunjukkan galian sepanjang perkebunan yang dibatasi oleh kebun singkong milik masyarakat Moro-Moro. “Sekarang rame disini, ada tukang ban, warung-warung kecil, jadi orang kan bisa mampir, bisa makan dan minum. Orang nggak takut lagi lewat jalan sini,” ungkapnya mengenai perubahan yang terjadi disepanjang wilayah Moro-Moro. “Tapi ada juga yang masih kerja di PT. Ya, upahan Mbak, nderes karet. Kayak saya waktu masih di Palembang, Mbak,” ungkapnya lagi mengenai hubungan lain antara okupan dan perusahaan.

Wayan adalah seorang lelaki Bali asal Lampung Tengah yang awalnya mengadu nasib di Sumatera Selatan sebagai buruh ‘nderes’ di sebuah perkebunan karet. Ketika mendengar kabar ada lahan kosong di Register 45, ia meminjam uang senilai Rp.11 juta kepada kerabatnya juta untuk modal membuka kebun singkong. Namun tak lama setelah ia mengelola lahan di wilayah eks. Pekat ia ditangkap aparat karena diduga sebagai provokator. Setelah bebas, lelaki bertubuh tegap berkulit cokelat itu memilih tinggal di Moro-Moro dan menjadi pengurus organisasi petani disana. “Di Moro-Moro saya tenang sama keluarga saya. Saya juga belajar sama mahasiswa dari Bandar Lampung. Saya jadi semangat, Mbak. ” ujar lelaki yang sedang mengambil Paket C karena bercita-cita ingin kuliah dan menjadi guru di Moro-Moro ini bangga.

PT yang dimaksud Wayan adalah PT. Silva Inhutani Lampung (SIL). Perusahaan itu merupakan perusahaan gabungan antara PT. Inhutani V dan PT. Silva Lampung Abadi pada tahun 1992 dengan areal kelola seluas 32.600 ha. Perusahaan itu adalah perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Register 45 dengan luas areal kelola 32.600 ha. Jumlah areal kelola yang sangat luas inilah yang oleh masyarakat dianggap sebagai pemicu konflik. Luas lahan PT SIL kemudian bertambah menjadi 43.100 ha pada 1997 selama 45 tahun. Penambahan lahan seluas 10,000 ha diklaim diambil dari tanah masyarakat ada Talang Gunung dan tanah masyarakat Pelita Jaya II. Sejak saat itu konflik terus berlangsung antara perusahaan dan masyarakat adat dan pendatang baru/ okupan.



Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) pada tahun 2013, masyarakat yang tinggal di Pelita Jaya adalah masyarakat dari Jawa dan Bali pada tahun 1970an yang datang ke Lampung sebagai buruh di perkebunan Belanda. Mereka membeli tanah dan kemudian menetap dan mengelola lahan sebelum adanya kebijakan Tata Guna Hutan Kesepatakan (TGHK) tahun 1980. Sedangkan penetapan kawasan Register 45 seluas 35.000 ha merupakan lahan yang diberikan masyarakat yang disebut Talang Gunung/ Talang Batu pada tahun 1940an untuk kepentingan pentaan/registrasi kawasan hutan oleh pemeirntah Hindia Belanda. Masyarakat sendiri telah membangun dan menetap di wilayah itu sejak tahun 1918an.

Semakin jauh masuk ke wilayah Register 45 semakin tampak hamparan perkebunan singkong. Sejauh mata memandang hanya terlihat tanaman singkong dan gubuk-gubuk yang terselip diantaranya. Tak ada aroma konflik sebagaimana yang diberitakan. Wilayah itu hanyalah lahan pertanian yang sedang menghijau dan menunggu musim panen. Lalu lalang kendaraan di Jalintim yang membelah kawasan Register 45 ibarat nyanyian ditengah sunyinya wilayah itu. “Dulu mah itu alba semua. Ditebangin, jadi deh kebun singkong,” ujar Eko, seorang pemuda yang menjadi relawan di kampung Moro-Moro sejak tahun 2010. “Tapi enggak apa-apa lah, supaya semua jadi tanah rakyat,” tambah Eko yang mengaku banyak belajar pada organisasi bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) tentang pentingnya tanah untuk rakyat di Mesuji.

Selain di Moro-Moro, para okupan juga menempati wilayah yang bernama Pekat dan Mesuji Timur yang terbagi kedalam beberapa blok seperti Karya Jaya “Tahun 2008 itu saya kesana, masuk ke Pekat itu. Dapet 2 hektar lahan. Modal ya pinjem. Kan di kampung saya petani, ingin perbaikan lah ke Register ini,” ujar Sutirta di gubuknya yang terbuat dari triplek berlantai tanah yang dilapisi karpet plastik biru. Ia baru saja mencetak ornamen dinding untuk Sanggah di halaman. “Di kampung itu, di Bakauheni saya tanam jagung, modal pinjem ke rentenir. Ya habis modal lah. Kita gedein mereka. Akhirnya ke Register. Ke Pekat itu. Ya, tahu sih ini tanah nggak bener, tapi namanya juga usaha, Mbak,” pungkas lelaki bertubuh tinggi dan berkulit cokelat terang itu sembari menerawang jauh ke luar gubuk yang panas.

Berdasarkan beberapa informasi, banyak okupan yang tinggal di Mesuji Timur seperti di Karya Jaya, Nusa Tani, Nusa Jaya dan Air Mati merupakan korban penggusuran di lokasi eks. Pekat pada tahun 2008-2011. Selain Sutirta, perempuan yang biasa disapa Mbah Rum salah satunya. “Saya kan nggak sekolahan. Cuma bisa upahan di kebun cokelat dan jagung di kampung, di Lampung Timur, Mbak. Saya kan punya dua anak laki-laki, perlu biaya lah untuk sekolah,” ungkap perempuan berusia 50 tahun itu sambil memijati kedua kakinya yang katanya keram akibat berjalan jauh dari lahan garapannya.

“Saya masuk ke Pekat itu tahun 2010, ngleles gitu, cabutin singkong sisa orang panen. Segede-gede ini nih,” ujarnya tersenyum kecut sambil menunjukkan jempol tangan kanannya. Mbah Rum mengaku ia langsung menjadi korban penggusuran ditahun ia masuk ke Pekat. Ia dan suaminya nekat datang ke wilayah itu untuk mengubah nasibnya setelah mendapat kabar dari temannya soal wilayah bukaan baru di Mesuji. “Waktu itu kan teman saya itu bilang itu tu disana ada bukaan baru, pemekaran desa gitu lah. Kita kan juga mau dibuatin KTP, kita diphoto juga satu-satu. Bayar Rp. 100,000 satu orang. Katanya mau diurus ke Jakarta. Eh, tahunya malah digusur. Orangnya ilang. Lemes lah saya waktu lihat gubuk saya dirubuhin sama Brimob itu. Saya nggak punya apa-apa lagi Mbak. Nggak kuat saya Mbak,” jelasnya sambil melap setitik airmata yang jatuh ke pipinya yang menghitam karena terpaan sinar matahari.

Kisah lain disampaikan Kasiah (57) dan Wagiman (62) sepasang suami istri dari Menggala, kabupaten Tulang Bawang. “Taon 2009 itu saya ikut orang kesini, upahan. Tapi taon 2011 itu digusur. Pulang ke Menggala saya sempat itu minta-minta di jalan. Dua bulanan lah itu, Mbak. Ya malu juga, tapi daripada saya ndak makan, Mbak,” kata Kasiah sambil tersenyum tipis. Kasiah dan suaminya kini menggarap 1 ha lahan di wilayah Pekat, jatah dari ketua kelompok. “Tanah jatah ini ya untuk nanem singkong. Kami kan ndak punya tanah di Menggala juga numpang. Ya, kalau katanya pemerintah mau menggusur kami ya saya pasrah saja Mbak sama Gusti Allah. Mau gimana lagi, hhh…” ungkapnya lagi sembari menghembuskan nafas.

Hal senada diungkapkan pasangan muda Dani (34) dan Susi (33) yang memilih bertahan di Register 45 karena tak punya pilihan usaha. “Ya mau gimana lagi? Di kampung juga nggak punya usaha loh Mbak. Ya disini baik-baik aja. Kalau ada preman minta uang ya dikasih kalau ada,” ungkap Susi sambil mencampurkan sesendok gula kedalam segelas teh. Susi dan suaminya sudah tinggal di Pekat sejak 2009. Meski pernah menjadi korban penggusuran pada 2011, tapi mereka kembali lagi ke Register 45. “Kan disini kami dijatah 1 hektar itu untuk lahan singkong. Kalau pekarangan ini sawolon. Kalau mau digusur kan rame-rame ya nggak apa-apa lah, habis mau gimana lagi,” katanya lagi mengungkapkan alasannya bertahan di Register 45.

“Kami sebenarnya nggak mau disini, Mbak. Belum apa-apa sudah dimintain dut ‘jatah’ sama preman itu. Kalau panen kadang dibuntutin sampe tempat kita jual singkong. Kemaren malah ada yang kena bogem karena katanya ‘kamu keras kepala! Nggak dengar omongan saya’. Mereka itu galak, Mbak. Katanya kan kita ini numpang di tanah pribumi, jadi kalau mau nanem yang bayar satu juta gitu lah, Mbak,” ungkap Susi sambil tersenyum kecut. Susi dan Dani mengaku bahwa mereka baru saja berhasil memperjuangkan tanah ‘jatah’ mereka kepada ketua kelompok sehingga baru bisa tanam singkong. Meski mereka resah oleh ulah para preman yang mengaku sebagai pemilik tanah di Register 45, mereka tak memiliki pilihan selain berdamai dengan mereka. “Parah di Pekat sini, Mbak. Beda sama di Moro-Moro. Saya iri lah sama mereka yang kayaknya hidupnya udah aman. Makanya kan Moro-Moro udah maju, nggak kayak disini,” ujar Susi lagi.

Wayan turut membenarkan pernyataan Susi dan Kasiah mengenai kondisi di wilayah Pekat yang jauh lebih rumit dibanding di Karya Jayan dan Moro-Moro. “Mas Wayan juga kan di Pekat ini, pernah masuk penjara, hehehehe…” terang Dani lalu menghisap rokoknya. “Iya waktu penggusuran itu kan saya diminta ngumpulin orang di masjid itu. Saya sudah semangat kirain mau dikasih pengarahan atau apa, tapi malah dituduh jadi provokator. Itu masjidnya juga dibakar,” ujar Wayan terkekeh-kekeh.

Wayah, Sutirta, Kasiah, Mbah Rum, Wagiman, Susi dan Dani adalah bagian kecil dari ribuaan orang okupan yang menjadi saksi konflik di Register 45 yang berlarut-larut. Meski mereka pernah mengalami kepedihan akibat penggusuran, hingga pungli dan kekerasan yang dilakukan preman, mereka tetap bertahan. “Kita ini katanya sudah merdeka, Mbk. Tapi cuma negara kayaknya yang merdeka. Rakyatnya belum merdeka,” ujar Sutirta mengungkapkan kesedihannya.

Ungkapan Sutirta diamini Mbah Rum yang mengatakan bahwa sebenarnya ia tak mau selamanya tinggal di Register 45. “Kalau istilahnya kita boleh pinjam tanah ini, kami ya mau pinjam saja. Kami kan mau kumpulin modal samapai cukup lah. Tapi jangan digusur. Saya udah nggak kuat lagi,” ujarnya sambil menahan nafas. “Saya kan sebagai orangtua punya kewajiban untuk kasih biaya anak. Selagi mampu ya saya usaha meski cuma jadi buruh dan pekarangan sawolon ini. Kita disini kan berjuang merebut lahan negara, Mbak. Supaya dibagi adil itu sama rakyat seperti saya kan…” tambahnya tegas seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri akan ucapannya.

Di ladang itu panasnya minta ampun, Mbak. Sampai saya pusing kadang-kadang. Saya cuma bawa cangkul. Cabut singkong itu panas-panas. Ngleles itu Cuma dapet dua puluh ribu sehari. Buat beli beras. Berat bener, Mbak. Kadang-ladang kaki saya sakit karena rematik,”tambah Mbah Rum sambil terus memijati kaki kanannya yang sedang sakit setelah pulang dari kebun singkongnya yang berjarak 1 km dari pekarangannya. “Jangan digusur lagi gitu. Pengen dikasih izin berapa tahun supaya bisa kumpulkan modal. Masak sih dua ratus ribu aja nggak bisa tepati kalau kita sewa tanah itu,” ujarnya lagi menyatakan pendapatnya soal menyewa lahan Register 45 untuk pendapatan pemerintah.

Ungkapan Mbah Rum dan beberapa okupan di Regsiter 45 menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak memiliki pekerjaan karena mereka tidak berpendidikan, hingga mereka memilih pindah ke Register 45. Penggusuran-demi penggusuran yang mereka alami tak menyurutkan langkah mereka untuk kembali ke tanah yang kini dipenuhi tanaman singkong itu. Mereka juga berharap kedamaian terbit di tanah itu, sebab mereka tak bisa berbuat banyak jika pemerintah melakukan penggusuran.

Kampung Moro-Moro
Kampung Moro-Moro merupakan sebuah wilayah di Register 45 yang cukup membuat iri para okupan yang tinggal di wilayah Pekat dan Mesuji Timur. Pasalnya, masyarakat di kampung ini bersatu dan membentuk organisasi untuk bertahan hidup di Register 45. “Saya ini kan diperbantukan sama kawan-kawan AGRA disini, ya buat bantu-bantu warga,” ujar Eko di sekretariat Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang (PMWS). “Lihatlah kalau ada berita di Tribun itu pasti ada nama saya. Saya kan memang diminta jadi humasnya PPMWS. Mewakili Moro-Moro lah. Kami juga sudah punya website. Itu kami yang kelola, meski internet ya nggak bagus juga disini,” terangnya lagi sambil menunjukkan beberapa photo kegiatan masyarakat Moro-Moro.

Moro-Moro merupakan komunitas yang mengelola lahan seluas 2.444 ha yang mencakup 5 wilayah setingkat dusun yaitu Simpang Asahan, Moro Seneng, Moro Dewe, Moro Dadi dan Suka Makmur. Setiap dusuk dipimpin oleh seorang pemimpin setingkat kepala dusun. Sedangkan untuk urusan organisasi, moro-moro dipimpin oleh seorang lelaki bernama Sahrul Sidin. Dalam berorganisasi masyarakat Moro-Moro mendapat bimbingan dari AGRA Bandar Lampung.

Di salah satu ruangan di rumah panjang milik PPMWS itu juga tinggal sepasang suami istri asal Lampung Timur korban penggusuran di wilayah eks.Pelat. “Saya dulu kan buruh pabrik itu di Lampung Timur, trus saya kesini lah buat cari biaya sehari-hari,” ujar Mbah Endang (57) yang dikenal masyarakat Moro-Moro sebagai perempuan yang sangat cekatan, pekerja keras, cakap dan sayang keluarga. “Dulu itu kan saya di Pekat. Masuk 8 Januari 2010. Jadi buruh tani di kebun singkongnya mas Wayan itu. Eh, pas saya sudah tanam singkong di lahan yang saya sewa itu malah kena penggusuran. Trus tinggal di tenda itu di Moro-Moro,” katanya lagi lalu mengunyah keripik singkong buatannya sendiri. Ia mengaku tak mungkin tinggal diam di rumah anaknya di Lampung Timur sebab ia tak mungkin lagi diterima kerja di pabrik.

“Enaklah di Moro-Moro ini. Nggak kayak di Pekat itu ada yang minta-minta dana perjuangan itu. Saya kan curiga yak ok di Register ada dana ini itu jadi saya nggak ikutan bayar, hehehe. Tapi ya, semoga nggak ada penggusuran lagi ya. Kalau masih kuat saya masih kerja disini lah. Saya janji mau sekolahin cucu saya itu yang paling pintar,” pungkasnya sambil tersenyum. Sehari-hari Mbah Endang dan suaminya bersepeda ke lahan Pak Reza untuk menjadi buruh tani. Kalau bekerja memupuk atau menanam singkong, mereka akan diupah Rp. 50,000/ orang / hari. Kalau mereka ikut kerja borongan maka dalam waktu 5 hari mereka bisa mengumpulkan uang Rp. 1 juta. Bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore ia dan suaminya bisa mengumpulkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan membantu anak-anaknya utuk biaya sekolah cucu-cucunya. 

 


Berbeda dengan Mbah Endang yang memilih tinggal di Moro-Moro untuk bertahan hidup,  seorang gadis 20 tahun bernama Wuri sedang bergiat membangun pendidikan usia dini di dusun Suka Makmur. Wuri dikenal sebagai gadis ceria, pembelajar dan pantang menyerah. “Dulu dia itu ketemu Bupati untuk minta vaksin buat anak-anak Moro-Moro. Wah berani bener dia ngomong gitu aja minta vaksin sama Bupati,” ujar Eko yang selalu mendukung keberanian Wuri dalam membantu masyarakat Moro-Moro memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan. “Tapi ya apesnya ampe sekarang nggak dateng-dateng tuh Vaksinnya, nangis lah dia, hehehe..” ujar Eko lagi.

Saat ditemui di rumahnya yang sederhana, Wuri sedang membuat kerajinan bunga dari botol plastik bekas. Ruang tamu rumahnya yang kecil dipenuhi beberapa vas rangkaian bunga warna-warni terang “Ya, saya kan maunya pemerintah itu perhatian sama anak-anak di Moro-Moro ini. Jadi saya coba-coba buat PAUD, Mbak. Saya juga sedang ikut Paket C. Kalau nanti saya kuliah saya bisa bantu pendidikan di Moro-Moro,” ujra gadis bertubuh mungil itu sambil merangkai bunga. Wuri mengaku terinspirasi oleh beberapa relawan guru di Moro-Moro dan bidan Linda yang sengaja datang ke Moro-Moro untuk mengabdi. “Ya usaha lah, Mbak. Saya kasihan sama anak-anak itu. Saya ngerasain gimana nggak sekolah itu. Saya bodoh. Saya nggak mau mereka bodoh kayak saya,” ujarnya.

Wuri tak sendirian sebab banyak relawan guru yang juga memiliki niat mulia untuk masyarakat Moro-Moro. Hal ini diungkapkan Karyadi, guru SD di dusun Moro Dadi. “Saya ini kan masuk ke Moro-Moro memang niatnya menjadi guru. Mengajar anak-anak itu yang tidak diperhatikan pemerintah. Anak bungsu saya, Rico Andreas namanya, adalah siswa lulusan SD sini. Sekarang dia sudah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, kalau kami tak berjuang, mana bisa Rico bisa kuliah begitu kan?” ujarnya. Karyadi merupakan satu dari puluhan relawan guru di Moro-Moro yang berjuang untuk memberikan hak pendidikan kepada anak-anak di Moro-Moro. Ia, istri dan anak pertamanya merupakan relawan guru di SD yang menginduk ke sebuah SD Negeri di Indraloka, kabupten Tulang Bawang Barat.

“Pemerintah itu kan bisanya suma gusur sana gusur sini. Padahal yang harus diperhatikan itu ya pendidikan dulu lah. Coba kalau tak terdidik anak-anak ini masa iya mau jadi buruh pabrik di Jakartsa sana. Makanya itu kita berjuang, kita terus dukung itu AGRA dan PPMWS yang bicara ke pemerintah soal tanah ini, kita yang berjuang di pendidikan. Supaya saling mengisi, Mbak,” terangnya bersemangat. Sehari-hari ia menjadi guru di SD yang hanya memiliki satu bangunan dengan 3 kelas. Saat hari hujan seringkali sekolah dliburkan karena jalanan penuh lupmur dna sulit dilalui. “Kadang kita minta murid itu masuk sore supaya guru-gurunya bisa upahan mb, kan tahu sendiri namanya relawan jadi kita nggak digaji seperti PNS. Apalagi kalau hujan itu, ya libur lah, hahahaha” terangnya.

Hingga saat ini telah berdiri 1 PAUD, 2 TK, 2 SD dan 1 SMP yang merupakan hasil swadaya masyarakat. Banyak lulusan Moro-Moro telah melanjutkan ke perguruan tinggi dan beberapa diantaranya kembali ke Moro-Moro untuk menjadi guru. “Kalau mau maju, ya kita harus beri mereka pendidikan. Biar pemerintah itu lihat kalau kita berniat baik di Moro-Moro ini,” ujar Budi, salah seorang relawan guru di SMP Moro-Moro. “Kita nggak bisa nunggu Pemerintah yang tidak melakukan apa-apa untuk pendidikan anak-anak ini. Jadi dengan mendidik mereka, kita mau buktikan bahwa masyarakat Moro-Moro ini bisa mandiri, bahkan bisa nyumbang anak-anak terdidik pada bangsa ini,” pungkasnya sambil tersenyum dengan mata berbinar.

PPMWS sendiri didirikan pada tahun 2007 setelah terjadinya penggusuran pada tahun 2006. Masyarakat Moro-Moro memilih untuk melakukan perlawanan secara bersama-sama agar mereka tidak diusir dari Register 45 meksi mereka sadar bahwa itu tanah negara. Namun, masyarakat Moro-Moro memiliki alasan bahwa ketika negara tidak adil dalam urusan pembagian tanah antara masyarakat dan perusahaan, maka mereka harus mengingatkan negara. Karena itu, dengan bersatu dalam organisasi masyarakat Moro-Moro bisa melakukan komunikasi dengan banyak pihak terkait resilusi konflik di kawasan hutan tanaman industri itu.

“Kita tidak minta tanah ini dibuat sertifikat. Kita kan maunya hanya pinjam pakai. Pemerintah itu kan aneh, memberikan perusahaan tanah seluas Register 45 tapi mengusir rakyat yang butuh makan. Makanya kami bentuk PPMWS pada tahun 2007,” ujar Sahrul saat ditemui dirumahnya di Moro Seneng. Sahrul sendiri memilih berjuang tinggal di Moro-Moro untuk membantu masyarakat Moro-Moro mendapatkan haknya sebagai warga negara. “Dulu itu mau direlokasi ke Tulang Bawang, suma dapat 50 ha. Lha, dengan masyarakat sebanyak ini kan ndak cukup. Buat kuburan saja ndak cukup. Makanya kami bertahan,” pungkasnya. Perjuangan masyarakat Moro-Moro selama 15 tahun memang belum membuahkan hasil, namun mereka yakin mereka bisa meyakinkan pemerintah kalau mereka bukan masyarakat yang merusak hutan, melainkan menanami hutan yang sebelumnya tidak dikelola perusahaan.

Keterangan Sahrul dibenarkan penulis buku “Terasing di Negeri Sendiri” Oki Hajiansyah Wahab yang juga merupakan aktivis AGRA. “Negara mengabaikan hak masyarakat Moro-Moro selama belasan tahun. Itu kan melanggar hukum dan undang-undang dasar. Harus diperjuangkan hak mereka. Makanya kami dorong banyak penelitian dilakukan disini. Nah, pemilu kemarin itu masyarakat Moro-Moro sudah bisa ikut milih. Dulu kan terakhir milih tahun 2004,” ujar mahasiswa program Doktor di salah satu universitas Diponegoro ini melalui telepon.

“Mas Oki ini memang sangat berdedikasi untuk masyarakat Moro-Moro. Saya menulis tentang Moro-Moro itu berkat beliau juga sih. Apalagi kami kan jurnalis sering tidak tahu informasi yang mendalam tanpa bantuan aktivis seperti beliau,” ujar Ridwan, seorang jurnalis salah satu harian lokal di Lampung yang juga menulis sebuah buku tentang Moro-Moro berjudul ‘Kami Bukan Superman.’ Ridwan mengenal Oki sebagai pendamping masyarakat Moro-Moro yang sejak tahun 2006 memperjuangkan hak masyarakat Moro-Moro lewat jalur akademis. Dia menggandeng beberapa dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Universitas Diponegoro dan seorang Sisiolog di Universitas Brawijaya untuk mengangkat isu konflik dan kemanusiaan di Register 45 ke forum ilmiah nasional dan internasional.  

Kita gunakan cara-cara yang damai lah ya untuk perjuangan Moro-Moro. Kalau aksi ya aksi damai. Kayak waktu anak-anak sekolah itu aksi menuntut layanan pendidikan waktu Gubernur ke Mesuji. Kan itu proses menyampaikan aspirasi,” ujar Oki dalam sebuah perbincangan melalui telepon. Menurut Oki, banyak hal telah dilakukan masyarakat Moro-Moro untuk membuat pemerintah memperhatikan rakyatnya sendiri, ketimbang susah payah memperjuangkan HTI untuk perusahaan. “Yang rakyat butuhkan itu tanah. Katanya kan tanah itu identitas petani. Nah, kalau petani nggak punya tanah dan seumur hidup jadi buruh, kapan kita merdekanya?” ungkapnya lagi berapi-api. 



Bersama AGRA dan teman-teman kuliahnya, Oki juga menggandeng mahasiswa internasional untuk mempromosikan bukunya tersbeut di kampus-kampus di Amerika dan Eropa dalam versi digital. Bahkan, buku terbarunya tentang Regsiter 45 yang berjudul “Akses, Relasi dan Konflik” membuatnya bisa mempromiskan isu agraria dan kemanusiaan di Register 45 dalam beberapa forum ilmiah internasional di Perancis dan Italia baru-baru ini.

“Kita kan menginginkan kedamaian di Moro-Moro khususnya, dan Register 45 secara umum. Kita perjuangkan itu lewat tulisan. Kita juga minta bantuan kawan-kawan jurnalis. Itulah gunanya berteman dengan orang-orang baik,” seloroh Oki dalam sebuah perbincangan melalui telepon. “Sebenarnya sederhana saja. Kedamaian di Register 45 akan tercipta kalau pemerintah melakukan reforma agraria. Kan tuntutan masyarakat hanya distribusi tanah yang adil. Mereka nggak minta apa-apa. Sekarang kita tunggu niat baik pemerintah, mau berihak ke siapa. Ya nggak?” ungkapnya serius yang diakhiri dengan pertanyaan dengan nada ceria.

“Kita coba bangun suasana damai di Moro-Moro. Pernah baca berita soal doa bersama kan? Nah, hal-hal begitu yang kita tonjolkan. Bahwa masyarakat di Moro-Moro bahkan melakukan doa’a bersama untuk Mesuji, masa pemerintah nggak bisa lihat pesan disitu,“ kata Oki mengenai kegiatan antar umat beragama di Moro-Moro. Ya, wilayah Moro-Moro memang berbeda dari wilayah lainnya di Regsiter 45. Di wilayah itu banyak ditemui tempat ibadah umat Hindu itu dalam bentuk yang unik sedang milik masyarakat Bali. “Nyepi kemarin itu kan orang Bali katanya khusus berdo’a supaya Mesuji tenang dan damai, puasa ini kan giliran yang Muslim yang berdoa untuk Mesuji, nanti pas Natal giliran yang Kristen. Memang mereka membangun sendiri kesadaran itu,” jelas Oki mengenai upaya kerukunan yang dotonjolkan masyarakat Moro-Moro untuk menjadi contoh masyarakat lainnya di Mesuji.

Selain berharap konflik cepat selesai, Oki juga ingin masyarakat Moro_moro senantiasa menjadi contoh bagi kerukunan di Register 45. Karena menurutnya, dengan cara demikian pemerintah akan melihat Moro-Moro dari sudut pandang posotif. “Pemerintah mulai melunak. Pemilu 9 April kemarin Moro-Moro bisa milih, meski belum punya KTP. Itu hasil perjuangan bertahun-tahun loh. Saya bangga pada mereka,” pungkas Oki sebelum ia menutup telepon.

Oki dan masyarakat Moro-Moro berharap perjuangan yang sedang mereka lakukan dapat membawa perubahan di Register 45 dan Mesuji. Belajar dari pengalaman konflik terbuka yang merenggut korban, sejak mendirikan PPMWS mereka mulai bersatu dan berbagi tugas dalam berjuang. Sebagian berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, dan sebagian lain berjuang melalui jalur politik dan akademis. Selain itu, mereka juga dibantu oleh beberapa jurnalis yang senantiasa mengangkat kisah-kisah ‘damai’ mereka dalam meredam konflik di Register 45.

Masyarakat Moro-Moro mungkin tepat disebut sebagai ‘juru damai’ yang menciptakan oase ditengah gurun konflik Register 45 yang senantiasa panas dan membakar. Mereka tak mau menunggu konflik reda sembari berpangku tangan. Secara tak langsung mereka telah mengajarkan kepada kita semua mengenai makna ‘bersatu, bergerak dan berdamai’ dalam panasnya konflik agraria di wilayah itu. 

Bandar Lampung, Mei 2014

***
Tulisan ini merupakan tulisan pertamaku yang kupikir cukup sederhana setelah mengikuti pelatihan mengenai cara menulis feature dan kolom dengan benar bersama beberapa jurnalis nasional kawakan. Tulisan ini akan diterbitkan bersama tulisan lainnya dalam bentuk ebook. Semoga cepat jadi supaya bisa baca tulisan sendiri dan kawan-kawanku...



Wijatnika Ika

No comments:

Post a Comment

PART OF

# # # # #

Instagram