Melek Energi Terbarukan


Sebelumnya telah dipublikasikan di: Lomba Blog Pertamina

Kota mandiri energi di kota Freiburg, Jerman
Sungguh lucu jika Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tidak mampu memanfaatkan laut sebagai sumber energi. Tentu saja, itu anggapan sederhana rakyat biasa seperti saya yang bosan melihat laut masih dianggap sebagai sumberdaya tak berguna, selain untuk perikanan dan pelayaran. Padahal sumberdaya kelautan yang dimiliki Indonesia adalah yang terbaik dan terbesar di dunia. Selama ini kita fokus memanfaatkan sumber daya fosil untuk pemenuhan konsumsi energi. Misalnya, pada tahun 2009, kementerian ESDM merilis data bahwa cadangan energi Indonesia semakin menipis: minyak mentah akan habis dalam kurun waktu 22,99 tahun, gas 58,95 tahun, dan batubara selama 82,5 tahun. Hm, lalu apakah selanjutnya kita akan impor energi dari negara lain? Apakah pengelolaan energi nasional kita terlalu kuno atau karena pemerintah tidak berani membuat terobosan cerdas dalam menangani krisis energi yang bisa mengancam stabilitas nasional?

Sekilas Konsumsi Energi Indonesia
Kementerian ESDM dalam Indonesia Energy Outlook 2010 menyatakan bahwa berdasarkan Skenario Dasar, permintaan energi dalam negeri pada tahun 2030 dengan bauran sebagai berikut: BBM 31,1%, gas bumi 23,7%, listrik 18,7%, batubara 15,2%, biomassa 6,1%, BBN 2,7% dan LPG 2,4%. Sedangkan untuk pasokan pada tahun yang sama, Indonesia hanya akan memiliki batubara 51%, minyak bumi 22,2%, gas bumi 20,4% dan sisanya 6,1% EBT. Dari perhitungan tersebut, terdapat selisih angka yang secara ‘eksplisit’ menyatakan bahwa ditahun 2030 kita akan mengalami krisis energi akibat defisit pasokan. Lalu, dengan jumlah penduduk yang kian bertambah dan kegiatan industri dan transportasi yang semakin meningkat, apa yang akan terjadi di tahun 2030?

Dalam kondisi krisis energi, misalnya sektor migas, ternyata terdapat kebijakan pemerintah yang keliru. Ketiadaan kebijakan yang mendukung teknologi pemulihan produksi menjadikan banyak kilang minyak tak lagi produktif. Pemerintah tidak menjadikan pemasukan dari sektor migas sebagai investasi untuk pengembangan dan pemeliharan sektor ini. Termasuk didalamnya kebijakan subsidi BBM yang bermuka dua. Jika pemerintah mencabutnya, maka rakyat kecil akan menjerit dan mengalami krisis yang justru menimbulkan masalah lain yang juga pelik. Bagaimana dengan sektor yang lain? Mungkinkah masalah energi nasional ibarat lingkaran setan yang tak jelas dimana ujung dan pangkal?

Krisis energi yang tak terelakan, jika tak mampu diatasi negara, tentu akan menjadi pukulan berat bagi rakyat kebanyakan, khususnya masyarakat desa dan wilayah terpencil. Mengapa demikian? Ongkos produksi dan transportasi yang tinggi secara logika akan membuat harga-harga kebutuhan melambung tinggi. Maka, pihak yang paling terpukul atas kondisi itu adalah masyarakat desa dan mereka yang tinggal di pelosok dan wilayah perbatasan. Untuk sebuah produk yang sama yang dinikmati warga kota, mereka harus membayar dengan harga berlipat-lipat. Tentu ini menyebabkan rambatan kemiskinan kronik. Mereka tidak bisa menabung dan meningkatkan kesejahteraan karena pendapatan mereka habis untuk membayar biaya produksi dan transportasi yang tinggi sebagai akibat krisis energi.

Melirik Potensi Lokal?
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) misalnya menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat cadangan Uranium sekitar 70 ribu ton dan 117 ribu ton Thorium yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif di masa depan. Namun, kita tahu bahwa banyak masyarakat dan organisasi lingkungan menolak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) karena khawatir akan bahaya paparan radiasi bagi lingkungan dan manusia. Bagaimana dengan sumber yang lain seperti ombak, biogas, air, angin dan surya?

Saya berpendapat bahwa krisis energi yang kita alami bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, melainkan tata kelola dan cara pandang. Dalam hal tata kelola misalnya, pemerintah selama ini fokus pada aspek pendapatan negara sehingga sumber-sumber energi dikelola oleh badan usaha milik negara, tanpa membagi kepercayaan kepada pihak swasta dan masyarakat. Padahal, dengan aneka sumber energi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah bisa membagi tata kelola energi antara BUMN, swasta dan masyarakat. Gaya jualan energi satu pintu yang selama ini dilakukan pemerintah seyogyanya direvisi atau bahkan dihilangkan, sehingga memungkinkan dikelola oleh multipihak. Negara memang tidak harus menihilkan pendapatan dari jualan energi, tetapi setidaknya bisa membangun kemandirian masyarakat melalui pengelolaan sumber energi berbasis kelokalan.

Apakah mungkin? Ya, ini jelas memungkinkan. Misalnya, ketika PLTA tidak bisa menjangkau masyarakat pesisir, maka pemerintah bisa membantu masyarakat dalam mengelola potensi ombak sebagai sumber energi. Bukankah negara kita dikelilingi lautan dan seharusnya wilayah pesisir disuplai energi berbasis tenaga ombak? Dengan demikian kita tak akan dipusingkan oleh kelangkaan suplai batubara, migas ataupun air untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan pesisir. Jika kemudahan ini bisa dinikmati masyarakat pesisir, tentunya mereka bisa membayar energi dengan biaya yang murah. Dengan demikian, masyarakat nelayan misalnya dapat mengurangi anggaran belanja energi sehingga sebagian besar pendapatan mereka bisa diinvestasikan atau disimpan. Di wilayah pesisir juga bisa dibangun pembangkit listrik tenaga turbin angin mengingat wilayah pesisir sangat potensial akan angin kencang dan energi ini tak akan pernah habis selama bumi masih berputar para porosnya.

Untuk masyarakat dan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian dan peternakan, kita bisa saja mengoptimalkan pengelolaan biomass/ energi sampah yang berasal dari kotoran ternak dan limbah pertanian. Ya, mungkin saja tipe ini bisa dibuat dalam skala kecil dan medium. Namun, karena gerakan ini bukan berbasis pada bisnis melainkan keberlangsungan suplai energi, maka gerakan ini bisa dilakukan sebagai sebuah upaya komunitas untuk membangun kemandirian sehingga tidak bergantung pada suplai energi yang dikelola negara. Selain itu, sistem ini ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polutan. Tentu ini merupakan sebuah investasi kesehatan yang menguntungkan dalam jangka panjang.


Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang memiliki gunung api, kita tentu bisa memanfaatkan energi panas bumi/ geothermal. Untuk yang satu ini, pastilah kita paham bahwa negara kita kaya akan gunung api. Dengan demikian, seharusnya kita bisa memanfaatkan potensi ini sebagai sumber energi yang menyuplai wilayah-wilayah di sekitar gunung api. Potensi panas bumi ini tersebar di 253 lokasi di seluruh Indonesia dengan total potensi 27.000 MW. Bukankah ini sangat mengejutkan, dan bukankah seharusnya kita tak bingung soal solusi bagi krisis engeri?


Bagaimana dengan tenaga surya? Saya berpandangan bahwa teknologi ini bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan dan pemerintahan. Mengapa? Perusahaan dan pemerintahan memiliki kapital yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan masyarakat dan sektor informal. Dengan demikian, gedung-gedung milik pemerintah dan swasta bisa menyuplai kebutuhan mereka secara mandiri dari panel surya yang ada diatap gedung mereka. Cara ini telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Dalam hal anggaran, dalam jangka panjang ini tentu sangat efisien selain karena tidak menyebabkan polutan juga tak harus khawatir soal kelangkaan suplai, sebab sebagaimana angin dan ombak, energi matahari tak akan habis. Selain itu, sistem ini juga bisa diterapkan di rumah-rumah keluarga berpendapatan tinggi/kelas 1. Karena kebutuhan energi domestik mereka berkali-kali lipat jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhan keluarga menengah ke bawah, maka kemandirian energi kelas ini akan membantu mengurangi konsumsi energi. Sehingga, negara bisa menyimpan cadangan kebutuhan energi bagi publik yang tidak bisa menerapkan sistem yang mahal dan tak terjangkau oleh pendapatan mereka.

Kampung Tarantang, Kabupaten Senggau, yang merupakan wilayah terpencil di Kalimantan Barat yang didiami suku Dayak mampu membuktikan bahwa ketika negara tak mampu menyalurkan listrik ke wilayah mereka, kampung mereka ‘terang benderang’ karena penggunaan energi surya. Selain itu, energi surya sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan listrik lampu jalan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota-kota besar. Kita bisa membayangkan berapa banyak negara bisa menyimpan cadangan energi jika bisa mengelola potensi panas matahari untuk memenuhi kebutuhan engeri bagi lampu jalan di seluruh jalan di Indonesia? Kita juga bisa menciptakan kota-kota mandiri energi berbasis tenaga matahari, seperti kota Freiburg, Jerman. Misalnya, kota-kota yang sedang tumbuh di Indonesia dijadikan percontohan bagi kota mandiri energi berbasis tenaga surya.

Langkah Selanjutnya?
Dalam hal ini, negara harus rendah hati dan mau duduk bersama para pihak dalam mewujudkan tata kelola energi nasional. Negara, swasta dan perwakilan kelompok masyarakat harus bersama-sama melakukan pemetaan potensi energi di seluruh wilayah Indonesia. Para pihak tersebut harus merumuskan pihak mana mengelola potensi energi yang mana dan untuk kepentingan apa. Selain itu, harus juga diperhatikan tata kelola per region, tingkat komunitas hingga tingkat rumah tangga. Dengan demikian, negara tak perlu pusing soal cadangan energi berbahan fosil dan batubara yang kian menitip jika kita bisa mengelola potensi energi terbarukan dengan optimal. Seharusnya, kekayaan yang sangat melimpah di negeri ini tidak menjadi kutukan karena salah kelola. Negara harus percaya pada kemampuan rakyatnya dan harus mendorong langkah-langkah inovatif rakyat dalam rangka mengatasi krisis energi melalui kebijakan pengelolaan energi terbarukan yang berorientasi pada kemandirian energi nasional.

Tulisan ini dibuat untuk:


Referensi:
Elinur, dkk. (2010). Perkembangan konsumsi dan penyediaan energi dalam perekonomian Indonesia. (Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)Volume 2, Nomor 1, Desember 2010)
Gloria Samantha. (Mei, 2013). Rapuh, Ketahanan Energi Indonesia. http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/05/rapuh-ketahanan-energi-indonesia
Kompas.http://cetak.kompas.com/read/2010/12/31/02540852/.kampung.energi.matahari
Pengurangan Beban Subsidi Energi dan Pupuk Melalui Pemanfaatan Biomassa Sebagai Energi Baru. (April, 2013). http://www.biogas-energi.biz/2013/ 04/pengurangan-beban-subsidi-energi-dan.html
Pusdatin ESDM. (2010). Indonesia Energy Outlook 2010.
Rikaz Prabowo. (November, 2011). Inilah 5 Energi Alternatif Yang Cocok Untuk Indonesia. http://uniknyaindonesiaku.blogspot.com/2011/11/ inilah-5-energi-alternatif-yang-cocok.html
WWF Indonesia. (Juli, 2012). WWF-Indonesia: Saatnya panas bumi menjadi prioritas pengembangan energi nasional yang berkelanjutan http://www.wwf.or.id/?25540/WWF-Indonesia-Saatnya-panas-bumi-menjadi-prioritas-pengembangan-energi-nasional-yang-berkelanjutan


Wijatnika Ika

2 comments:

PART OF

# # # # #

Instagram