Yuk, Talking Politic



Suatu hari, aku ngobrol dengan seorang aktivis senior yang sedang giat-giatnya mempromosikan politik hijau. Hm, di luar negeri agenda politik hijau sudah menjadi bagian dari kerja Green Party atau Partai Politik Hijau. Di Indonesia, memang belum ada Green Party, bukan karena tak ada gerakan politik hijau, melainkan belum terbangunnya kekuatan pada pendukung politik hijau. Politik hijau bukan sekedar pamer slogan soal 'Go Green' sehingga segala-gala menjadi sekedar bernuansa hijau seperti penanaman pohon, jalan sehat dan sehari tanpa kendaraan bemotor. Makna gerakan politik hijau adalah menundukkan keserakahan manusia yang selama ini telah melampaui batas dalam mengekploitasi alam, sampai-sampai mental manusia ikut-ikutan rusak. Mari kita cek apa saja hal-hal tentang keseharian kita yang berkaitan dengan politik:
1. Tempat tinggal
Kalau kita tinggal di rumah warisan nenek moyang yang halamannya luas dan rimbun dengan aneka pepohonan, kita mungkin nggak perlu ribut soal izin mendirikan bangunan, keberadaan sumur resapan atau tata ruang. Toh, rumah warisan tersebut bisa dikatakan cukup memadai untuk mensuplai kebutuhan air bersih, udara segar dan kebutuhan akan ruang dan itu warisan. Tapi, klo kita harus membeli rumah di kompleks perumahan yang rumahnya rapet-rapet, maka kita perlu mempertanyakan bagaimana soal tata ruangnya. Misalnya, apakah pembangunan perumahan tersebut tidak melanggar rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK)? apakah memiliki sumur resapan? Bagaimana dengan septic tank? Kalau hujan turun ke wilayah mana air hujan akan mengalir, dan apakah aman bagi lingkungan sekitarnya? Bagaimana dengan pengelolaan sampah? Bagaimana dengan taman dan pepohonan? 

Bantaran kali Jatinegara, bukti carit-marut kerjaan negara.
Nah, kalau kita kritis tentang hal-hal tersebut maka kita sudah bicara politik. Hal-hal itu bukan saja berkaitan dengan hak dasar kita sebagai manusia dan warga negara yang dijaminn UUD 1945, melainkan hak alam yang kita gunakan sebagai tempat mendirikan rumah (hak tanah dan hak air misalnya). Kepada kita bicara? Tentu saja pada pejabat berwenang, misalnya Walikota dan dinas lingkungan hidup, dan mereka yang wajib mengecek pengembang.  So, politik sangat dekat dengan keseharian kita kan?

2. Makanan dan minuman
Percaya nggak percaya, makanan dan minuman dipastikan berkaitan dengan politik. Jadi, sebagai konsumen kita nggak perlu tabu bicara politik, karena ini berkaitan dengan benda-benda yang masuk ke perut kita. Bagaimana cara mengetahuinya? Gampang saja. Misalnya, darimana sumber makanan kamu berasal? apakah dari petani lokal atau impor dari negara lain alias produk petani negara lain? Karena Indonesia negara agraris dan maritim, atau sumber makanan super melimpah, mengapa harus impor? contoh kecilnya garam dan beras. Negara ini dikelilingi laut, kenapa harus impor garam? atau negara ini dimana-mana ada sawah, kenapa harus impor beras? Nah, silakan tanya kementerian perdagangan. Apapaun jawabannya, pasti berkaitan dengan politik. 

Tindakan politik nih...
Lalu, apakah sumber pangan kita bebas pestisida? mengapa pemerintah tidak menggalakan gerakan kembali ke pangan organik? Lalu apa hubungannya dengan pupuk atau bahkan benih?  Lalu bagaimana dengan air minum? mengapa kita harus membeli air minum dengan harga mahal? bukankah air adalah barang publik? Coba deh cek ada berapa ratus perusahaan air minum, mulai dari air mineral hingga air warna-warni? semua jualan air. Jika kita mencoba mencari tahu mengenai semua itu, maka kita sudah masuk kedalam gerakan politik. Karena, persoalan makanan dan minuman bukan perkara sepele sebagaimana zaman dulu. Saat ini, persoalan makanan dan manuman berkaitan dengan kehendak partai politik, dan jaringan dunia bisnis. Makanan dan minuman adalah bisnis yang tidak akan pernah mati hingga hari kiamat, selagi perut manusia membutuhkanya. Sebagai konsumen tentu saja kita harus cermat, oleh karena itu, meski nggak suka bicara partai politik, kita harus bicara politik dan menyampaikan aspirasi kita, entah bagaimana caranya dan melalui lembaga apa itu terserah kita.

3. Pendidikan dan Kesehatan
Biaya pendidikan dan kesehatan mahal! ya, kita semua mengeluh soal itu. Kenapa, karena pejabat negara lalai menunaikan amanat UUD 1945 dan pearturan perundangan turunannya yang berkaitan dengan dua hak dasar warga negara. Akibatnya, pendidikan dan kesehatan menjadi komoditas bisnis. Bisnis kesehatan dan bisnis pendidikan. Ya, kita muak akan semua itu. Tapi, kalau kita hanya diam dan tidak melakukan apa-apa meski itu hanya sekedar beraspirasi lewat tulisan, maka keadaan ini nggak akan pernah berubah. 

Tindakan politik juga nih, nggak rela jadi korban bisnis pendidikan..
Temanku itu bilang, "ketika seorang perempuan membangun lembaga pendidikan alternatif sebagai tandingan lembaga pendidikan mainstream, maka ia telah melakukan tindakan politik. apalagi misalnya kalau dia juga melakukan gerakan penyadaran pengarusutamaan gender pada ibu murid-muridnya. ketika kamu misalnya (padaku) menulis sebuah artikel yang mengecam komersialisasi pendidikan dan dimuat di media, maka kamu telah melakukan tindakan politik. jadi, kita harus memaknai politik sebagai gerakan, bukan opini mainstream bahwa politik itu cuma soal parpol dan pemilu."

Kenapa hal-hal itu jadi berhubungan dengan politik sih?
Gini, kita kan hidup di dunia nggak sendirian. Kita hidup berdesak-desakan dengan milyaran manusia. Bahkan, mungkin kita adalah satu dari jutaan manusia yang hidup berdesak-desakan di ibukota yang penuh polusi, kurang pepohonan, susah akses air bersih dan bukan bagian dari orang-orang berkeuangan memadai. Nah, karena jumlah spesies kita yang banyak itulah hal-hal mendasar yang kita butuhkan untuk hidup dan bertahan hidup perlu dikelola. Nah siapa yang mengelola? Karena kita nggak mungkin mengelola semua hal itu sendirian, maka kita membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu ada petani, nelayan, pekerja tambang, buruh pabrik, sopir, bos, peneliti, guru, dokter, perawat, pejabat pemerintahan, pengelola pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Nah, itu politik. 

Kenapa disebut politik. Dasar dari politik adalah urusan kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelayanan publik. Kalau dalam ilmu ekonomi ada permintaan dan penawaran, maka begitu juga dengan politik. Ada rakyat yang membutuhkan hal-hal diatas agar diatur sedemikian rupa, dan ada pengaturnya, yaitu pembuat kebijakan. Nah, hal-hal yang diatur itu, diatur dalam produk kebijakan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati hingga peraturan desa. Itulah politik. Seni mengatur. Lalu, kenapa selama ini praktek politik itu kotor? jawabannya tentu saja karena orang-orang yang bertanggungjawab mengelolanya berarti kotor. itu saja. Bukan politiknya yang kotor. Jangan tabu bicara politik, sebab politik bukan melulu ngomongin parpol dan pemilu. 


Nggak percaya, nih aku kasih beberapa contoh tindakan politik: 

1. Aksi di jalanan, menolak kenaikan harga BBM.
2. Pameran lukisan Seng babakan siliwangi di Bandung,
3. Pembuatan film dokumenter tentang Jembatan Bacem,
4. Kegiatan-kegiatan Indonesia Mengajarnya Anies Baswedan,
5. Gerakan Bank Sampah,
6. Aksi kamisan di depan Istana Negara,
7. Penanaman pohon
8. Dan sebagainya.....
Green Eggs? Ouch!!
Trus, apa gunanya anggota dewan yang dipilih pas pemilu legislatif? kalau mereka bekerja, nggak kacau kali bangsa ini. Nah, tindakan-tindakan kecil kita, tindakan politik kita, merupakan sentilan bagi para anggota dewan yang nggak bekerja. Kita harus terus menyentil, karena kita membayar mereka dengan pajak. Kita harus menyentil, karena kita nggak mau bangsa ini hancur apalagi bubar. 


So, hidup ini politik. Nggak usah tabu bicara politik. Kalau mau khatam soal politik, ya baca-baca buku politik, diskusi sama mahasiswa politik, dan ikuti perkembangan di media....


Depok, 12 Juni 2013
sumber gambar:
http://gabysuarez.blog.com

Wijatnika Ika

No comments:

Post a Comment

PART OF

# # # # #

Instagram