Cinta dan Pembangunan


Rencana JSS

Beberapa kawan mengatakan bahwa aku terlalu kritis dan terkadang keras, terutama ketika menyangkut kegagalan pembangunan dan kebijakan pemerintah yang tidak adil. Ya, aku melihat beberapa diantara mereka kini hidup nyaman dengan prediksi karir yang cemerlang baik di lembaga pemerintahan atau di perusahaan swasta. Singkatnya mereka telah nyaris mapan di usia muda. Kritik lain datang padaku dari anak-anak muda pegawai pemerintahan yang menganggap bahwa aku tidak realistis. Ya, aku mungkin memang tidak reaslitis sebab apa yang kuinginkan adalah utopis. Hanya saja aku merasa kurang senang sebab kritikanku datang salah satunya disebabkan oleh cerita mereka sendiri di tempat mereka bekerja, cerita yang buruk. Bukankah mereka sendiri yang membuka celah dengan mengumbar buruknya keteladanan mereka sebagai civil servant dimata masyarakat sipil. Meski kami dekat, tapi negara memberi hierarki dengan jelas bahwa aku adalah masyarakat sipil dan mereka adalah pegawai negara.

Bayangkan jika pegawai yang belum PNS saja sudah luntur kepeduliannya terhadap kodisi sosial dan nyaris anti kritik, bagaimana jika kelak mereka resmi jadi PNS dan naik jabatan hingga sebagai pemegang kendali? Ah, aku bukannya berburuk sangka, sebab mana mungkin lembaga pemerintahan akan melakukan evaluasi tanpa kritik dari masyarakat sipil.

Dalam mengawal pembangunan di negara ini, berbaik sangka saja tidak cukup. Sebagaimana yang selama ini telah dilakukan masyarakat sipil, bahwa mereka bangga pada pemimpin bangsanya dan percaya bahwa mereka bekerja, namun kemudian hasilnya sama sekali tak membanggakan bangsa bahkan cenderung mengorbankan rakyat. Di kota tempat tinggalku, BL, saat ini tengah terjadi ketegangan silent antara pemerintah, masyarakat, dan penggiat kemanusiaan dan tentu saja para pengusaha. Sejak tahun ini hingga dua puluh tahun kedepan kotaku akan dibangun dengan proyek besar-besaran.

Proyek pertama adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang menjadi pintu gerbang ekonomi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sejatinya pembangunan ini akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi di dua pintu gerbang yaitu propinsi Lampung dan Banten. Hanya saja banyak pihak yang meragukan apakah rakyat kecil akan mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik dan mendapat kesempatan untuk membangun kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis komunitas disepanjang jalur lalu lintas dan wilayah disekitarnya.


Kedua adalah pembangunan Water Front City (WFC) atau Kota Pantai yang akan dibangun disepanjang Teluk Lampung. Melihat Masterplan pembangunannya, nampaknya pembangunan wilayah ini akan dikerjakan oleh kontraktor besar dan diperuntukkan bagi mereka yang memiliki modal besar untuk membangun usaha. Kelak, di wilayah sepanjang 27km ini akan dibangun kota modern yang mengakomodir kegiatan ekonomi, pendidikan, riset, perdagangan dan lingkungan. Pertanyaan penting yang menyertai rencana pembangunan proyek besar ini adalah 'bagaimana dengan nasib para nelayan kecil?' yang sama sekali tak memiliki modal atau kewenangan untuk membangun wilayah tempat tinggal mereka. Dalam beberapa kegiatan sosialisasi yang kuikuti aku melihat adanya kecenderungan marginalisasi masyarakat kecil sebab wilayah-wilayah yang kelak dijamin mensukseskan pembangunan perekonomian wilayah pesisir itu nampak tak berpihak pada masyarakat kecil. Belum lagi wilayah mangrove yang akan tergusur dan Pulau Pasaran yanga akan diratakan. Padahal sebelumnya pulau Pasaran merupakan tempat perputaran uang yang cukup kencang dengan produk laut berupa ikan teri dan rebon. 

Bagi mereka yang berpikir kapitalis, rencana pembangunan ini sungguh menyenangkan dan akan menyulap wilayah pesisir menjadi wilayah elit yang penuh rezeki. Namun sekali lagi aku sangsi dengan janji pemerataan sebab belum lagi wilayah dibangun, telah banyak orang-orang kaya yang menyerobot wilayah-wilayah milik kaum miskin yang dengan sengaja disediakan pemerintah kota, sebab rakyat miskin tak mampu membayar. Entah kenapa dengan dunia ini, banyak orang kaya rela mengaku miskin untuk mengambil alih hak kaum miskian yang tak seberapa.

Ketiga, pemerintah terus saja memberikan izin pada pembangunan yang menyalahi Tata Ruang Wilayah. Telah lama para penggiat lingkungan dan penggiat kemanusiaan di Lampung menggugat pemerintah untuk menerapkan kebijakan tentang tata ruang sebagaimana diamanatkan UU Tata Ruang. Namun mereka acuh sebab ternyata sebagian diri abdi negara tersebut merupakan pemilik perusahaan-perusahaan yang dikenal memiliki rekor yang buruk dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Di Kota Bandar Lampung misalnya, para penggiat dan masyarakat kini terus berusaha mempertahankan wilayah hutan kota yang sebagian wilayahnya telah diberikan kepada pengusaha untuk dijadikan pusat bisnis. Bagaimana mungkin mereka sanggup melakukan hal tersebut terhadap wilayah publik yang luasannya saja masih jauh dari ideal?

Aku memandang pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berkeadilan merupakan sebuah penjajahan. Penjajahan yang lebih menyakitkan dari penjajahan yang dilakukan bangsa asing. Ketika rakyat merintih karena kelaparan, kepanasan, kehujanan, bodoh dan terasing dari bangsanya sendiri pemerintah justru terus melakukan pembangunan berbasis investasi asing yang sama sekali tak memihak rakyat. Ini tak bisa didiamkan begitu saja, dan sebagai rakyat aku tak bisa menutup mata dan telinga dari kekacauan ini. Bagaimanapun juga, sebagai masyarakat sipil aku memahami apa yang terjadi di kalangan masyarakat kecil.

Menurutku, pembangunan semacam ini harus dievaluasi secara bijak sebelum kita semua tertimpa bencana dahsyat akibat tata kelola sebuah kota atau negara yang gagal. 

Jakarta, 06 Juni 2011

Wijatnika Ika

No comments:

Post a Comment

PART OF

# # # # #

Instagram